BERITAALTERNATIF.COM – Presidium Majelis Wilayah Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (MW KAHMI) Kalimantan Timur periode 2026-2031, Marwan, menegaskan sikap politik pribadi tidak boleh dibawa menjadi sikap kelembagaan KAHMI.
Menurutnya, perbedaan latar belakang profesi dan aktivitas politik para alumni merupakan hal yang perlu dikelola agar tidak memengaruhi independensi organisasi.
Dia mengatakan, langkah awal kepengurusan MW KAHMI Kaltim periode baru ialah melakukan konsolidasi internal. Tujuh presidium yang terpilih dari Musyawarah Wilayah (Muswil) harus terlebih dahulu menyusun kepengurusan agar roda organisasi dapat berjalan.
“Kalau hanya modalnya tujuh presidium tentu belum bisa beroperasional di organisasi,” ujarnya kepada awak media Berita Alternatif pada Senin (28/9/2026).
Ia menyebut konsolidasi tersebut diperlukan untuk memastikan program serta rekomendasi hasil Muswil dapat dijalankan.
Setelah kepengurusan terbentuk, Marwan menilai penguatan sinergi antaralumni menjadi agenda penting. Sebab, alumni HMI tersebar di berbagai bidang, mulai dari eksekutif, legislatif, pengusaha, organisasi masyarakat sipil hingga akademisi.
Dia mengatakan, potensi tersebut akan sulit memberikan kontribusi maksimal apabila berjalan sendiri-sendiri. “Kalau ini dibiarkan masing-masing, akan sulit,” ujarnya.
Karena itu, ia mendorong sinergi antara MW, Majelis Daerah dan seluruh elemen alumni HMI agar potensi yang dimiliki KAHMI dapat diarahkan untuk memberikan kontribusi bagi Kaltim.
Selain membenahi internal organisasi, Marwan mengatakan KAHMI ke depan harus lebih responsif terhadap berbagai persoalan yang berkembang di daerah.
Dia menilai KAHMI tidak cukup hanya bergerak pada urusan internal, tetapi juga perlu memberikan respons, masukan, dan saran terhadap persoalan yang dihadapi masyarakat maupun pemerintah daerah.
“Selama ini kan KAHMI hanya bergerak berkutat di internal saja, hampir tidak pernah ada memberikan satu respons yang minimal menanggapi atau memberikan masukan dan saran yang terbaik buat pemerintah daerah,” katanya.
Menurutnya, Kaltim memiliki berbagai persoalan strategis, terutama berkaitan dengan pengelolaan sumber daya alam, termasuk sektor pertambangan dan perkebunan.
Ia mengatakan bahwa potensi alumni yang berada di berbagai bidang dapat menjadi kekuatan KAHMI untuk merespons persoalan tersebut.
“KAHMI ke depan harus responsif terhadap semua isu-isu yang muncul ke permukaan,” tegasnya.
Namun, Marwan menekankan respons organisasi harus tetap dijaga agar tidak berubah menjadi keberpihakan terhadap kepentingan tertentu.
“Background di KAHMI ini kan banyak. Ada politisi, ada akademisi, ada birokrat. KAHMI bersikap harus terlepas dari semuanya. Jadi, bukan karena satu kepentingan,” ujarnya.
Keragaman latar belakang alumni juga menjadi alasan pentingnya mekanisme kontrol di antara tujuh presidium.
Dia mengatakan bahwa setiap presidium memiliki ruang untuk mengingatkan apabila terdapat sikap atau arah organisasi yang dinilai mulai mengarah kepada kepentingan kelompok tertentu.
“Makanya kenapa harus ada presidium. Presidium itu pasti akan saling mengontrol,” katanya.
Ia menjelaskan, apabila salah satu presidium mengarahkan KAHMI kepada kelompok atau kepentingan tertentu, presidium lainnya dapat melakukan kontrol hingga memberikan teguran.
“Kalau salah satu misalnya itu mengarahkan KAHMI untuk satu kelompok tertentu, atau satu kebijakan tertentu, maka presidium yang lain berhak untuk mengontrol ini. Berhak untuk menegur juga minimal,” ujarnya.
Sebelum sikap organisasi disampaikan kepada publik, Marwan mengatakan persoalan tersebut akan dibahas terlebih dahulu secara internal.
Dia menyebut mekanisme tersebut diperlukan karena sikap seorang presidium tidak dapat dilepaskan begitu saja dari posisi kelembagaan ketika menyampaikan pernyataan atas nama KAHMI.
“Sikap presidium tentu akan mencerminkan sikap Majelis Wilayah KAHMI,” katanya.
Dalam menghadapi perbedaan pandangan di internal organisasi, ia mengatakan kemaslahatan harus menjadi salah satu pertimbangan utama.
“Satu yang harus ditambahkan itu adalah kemaslahatannya. Hindari mudaratnya. Lakukan yang terbaik,” ujarnya.
Marwan menegaskan bahwa seorang presidium tidak seharusnya menggunakan posisi organisasi untuk menyampaikan sikap personal.
Dia menyebut latar belakang maupun kepentingan masing-masing presidium tidak boleh menggeser kepentingan yang lebih luas.
“Apa pun background-nya, apa pun kepentingannya, tentu saja yang harus kita kedepankan kepentingan umat, kepentingan bangsa, kepentingan daerah, dan terkhusus kepentingan kader-kader KAHMI Kalimantan Timur,” katanya.
Ia juga menyatakan KAHMI tetap perlu memiliki sikap terhadap kebijakan pemerintah yang dinilai tidak memberikan kemaslahatan bagi masyarakat.
“Kehadiran kita harus bisa memberikan manfaat. Dan jangan takut untuk berbeda,” ujarnya.
Marwan menilai perbedaan sikap tidak semestinya berujung pada permusuhan. “Islam mengajarkan perbedaan itu rahmat,” lanjutnya.
Menanggapi kemungkinan meningkatnya aktivitas politik menjelang momentum pemilu pada tahun-tahun mendatang, dia kembali menekankan pentingnya membedakan aktivitas politik individu dengan sikap organisasi.
“Harus dipisahkan. Sikap person perorangan, presidium maupun pengurus KAHMI tidak boleh dibawa kepada sikap keorganisasi,” katanya.
Ia menegaskan, KAHMI tidak boleh hanya terlihat aktif ketika momentum politik mendekat.
Marwan menjelaskan sikap organisasi harus lahir melalui keputusan bersama, bukan berdasarkan kepentingan atau pilihan politik salah satu pengurus.
“Sikap keorganisasi tentu saja dihasilkan dari keputusan bersama,” ujarnya.
Dia bahkan memberikan contoh dari dirinya sendiri apabila memiliki latar belakang sebagai politisi.
“Tidak boleh dong saya bawa kepentingan saya masuk dalam kepentingan organisasi,” katanya.
Menurutnya, seorang individu tetap memiliki kebebasan untuk menentukan aktivitas politiknya. Hal yang sama berlaku bagi presidium ketika berada dalam kapasitas personal.
“Individu KAHMI silakan berpolitik. Individu presidium silakan bersikap politik,” ujarnya.
Namun, sambungnya, ketika berbicara atas nama KAHMI, kepentingan yang dibawa harus merupakan kepentingan bersama.
“Tetapi ketika kita bicara KAHMI berarti kita bicara kepentingan bersama. Bukan bicara kepentingan perorangan misalnya,” pungkasnya. (*)
Penulis: Ulwan Murtadho
Editor: Ufqil Mubin
