BERITAALTERNATIF.COM – Ketegangan kembali mencuat di kawasan Asia Tenggara, kali ini antara Thailand dan Kamboja.
Menurut Teuku Rezasyah, pengamat hubungan internasional, konflik tersebut berakar dari masa kolonial, terutama karena warisan perbatasan yang dibuat secara sepihak oleh penjajah Eropa.
“Masalah utama adalah peta perbatasan buatan Perancis,” ungkap Teuku sebagaimana dikutip dari kanal YouTube SINDOnews pada Jumat (25/7/2025).
“Peta itu dibuat dalam konteks rivalitas kolonial antara Inggris, Perancis, dan Belanda. Mereka menetapkan perbatasan tanpa memperhatikan kedekatan sosio-linguistik, hubungan kekerabatan, dan spiritual masyarakat di wilayah perbatasan,” sambungnya.
Fenomena serupa juga pernah terjadi di Kalimantan antara Inggris dan Malaysia, serta Indonesia. Namun, menurut Teuku, Thailand dan Kamboja seolah tidak belajar dari konflik serupa yang pernah menimpa Indonesia dan Malaysia. Kedua negara dinilai terlambat membawa persoalan ke Mahkamah Internasional (ICJ), justru memanfaatkan konflik untuk kepentingan politik dalam negeri.
“Kedua pemerintah tampaknya berusaha mengambil keuntungan politik dengan meningkatkan kredibilitas domestik melalui konflik ini,” jelasnya.
Teuku mengingatkan bahwa ASEAN adalah kawasan yang didasarkan pada prinsip Zone of Peace, Freedom, and Neutrality (ZOPFAN), dan penyelesaian konflik harus dilakukan melalui mekanisme musyawarah dan konsensus. Namun, konflik Thailand-Kamboja kini berpotensi melibatkan kekuatan asing dan mengancam stabilitas kawasan.
Ia mendesak ASEAN untuk segera mengadakan pertemuan darurat para Menteri Luar Negeri serta menyusul dengan Konferensi Tingkat Tinggi Kepala Negara.
“Jika ASEAN lengah, pernyataan netral sekalipun dari negara anggota bisa disalahartikan sebagai dukungan terhadap salah satu pihak,” tegasnya.
Teuku memperingatkan bahwa konflik serupa bisa muncul di negara-negara ASEAN lain, mengingat masih banyak wilayah perbatasan darat dan laut yang belum terselesaikan.
Beberapa contohnya antara lain Indonesia dan Timor Leste, Indonesia dan Palau serta Indonesia dan Vietnam, di mana masih terjadi perbedaan interpretasi hukum laut. Selain itu, Malaysia dan Singapura di sekitar Pulau Philip serta Filipina dan Malaysia terkait klaim atas Sabah dan Serawak.
“Setiap negara cenderung mempertahankan hukum atau peta versi mereka masing-masing. Maka penting untuk merujuk pada peta-peta asli, yang banyak tersimpan di negara penjajah seperti Belanda dan Inggris,” sarannya.
Teuku mencontohkan pengalaman pribadinya ke Kamboja, di mana para kartografer setempat masih mengandalkan peta Perancis dari tahun 1907 dan bahkan menyosialisasikannya kepada anak-anak sekolah dasar. Hal serupa terjadi di Indonesia, di mana peta-peta penting sebenarnya banyak tersimpan di Universitas Leiden, Belanda.
“Dalam konflik Sipadan dan Ligitan, Malaysia menang karena punya peta, dokumen, dan notulen perundingan masa lalu. Kita harus jaga baik-baik peta dan arsip diplomatik kita,” imbuhnya.
Selain aspek teknis-geografis, dia menyebut ada dimensi politik dalam negeri yang turut memanaskan konflik. Pemerintah Thailand dan Kamboja saat ini disebut tengah berada dalam suhu politik tinggi, termasuk menerima tekanan dan sanksi dari negara seperti Amerika Serikat.
Konflik perbatasan ini pun bisa dijadikan pengalihan isu. “Secara teori sangat mungkin, selama konflik bisa dikendalikan. Itu bisa menjadi alat legitimasi bahwa pemerintah sedang membela kepentingan nasional,” ujarnya.
Namun ia mengingatkan bahwa kawasan perbatasan bukan sekadar zona geografis, melainkan juga jalur perdagangan gelap, aktivitas narkoba, serta dikendalikan oleh aktor lokal atau warlord, yang tidak selalu sejalan dengan kebijakan pusat.
Di tengah ketegangan ini, Teuku menggarisbawahi pentingnya tiga langkah utama: Pertemuan darurat Menteri Luar Negeri ASEAN, KTT ASEAN yang melibatkan para kepala negara, dan mengajak kembali Myanmar untuk aktif dalam dialog kawasan demi stabilitas jangka panjang.
“Penting bagi ASEAN untuk bersikap tegas dan kompak. Kita harus menolak campur tangan asing, baik secara langsung maupun tidak langsung,” sarannya. (*)
Penulis & Editor: Ufqil Mubin
