BERITAALTERNATIF.COM – Menurut laporan pada Senin (22/9/2025), diperkirakan banyak kepala negara yang mendukung kebijakan ini di kawasan Timur Tengah hadir dalam forum tersebut. Bahkan, sebagian negara seperti Australia, Selandia Baru, Belgia, San Marino, Andorra, Malta, dan Luksemburg, disebutkan siap untuk segera mengakui negara Palestina.
Danny Danon, duta besar rezim Israel untuk PBB, sebelumnya menyebut konferensi ini sebagai sebuah “sirkus”. Ia menegaskan bahwa Tel Aviv dan Amerika Serikat tidak akan hadir dan memilih untuk memboikot acara tersebut.
Pejabat Zionis menyatakan bahwa Israel sedang menyiapkan sejumlah langkah balasan terhadap Prancis. Salah satunya adalah mempertimbangkan rencana untuk mencaplok sebagian wilayah Tepi Barat sebagai respons atas berlangsungnya konferensi ini.
Pemerintah Amerika Serikat juga telah memberikan peringatan kepada Prancis dan negara-negara lain terkait konsekuensi yang mungkin timbul apabila mereka mengambil tindakan yang dianggap dapat merugikan Israel.
Di tengah meningkatnya agresi militer Israel terhadap Jalur Gaza, serta meningkatnya aksi kekerasan pemukim Zionis di Tepi Barat, muncul desakan yang semakin besar untuk mempercepat penerapan solusi dua negara. Banyak pihak menilai bahwa jika tidak segera diwujudkan, ide ini bisa benar-benar hilang untuk selamanya.
Jean Noel Barrot, Menteri Luar Negeri Prancis, sebelumnya menegaskan bahwa keputusan negaranya untuk mengakui Palestina pada bulan September diharapkan dapat mendorong negara-negara lain untuk mengikuti langkah serupa. Ia menambahkan bahwa solusi dua negara “saat ini lebih terancam daripada kapan pun sejak tercapainya Perjanjian Oslo” yang ditandatangani lebih dari 30 tahun lalu.
Sehari sebelumnya, yakni pada 21 September, Inggris, Kanada, Australia, dan Portugal telah secara resmi mengakui Palestina. Diperkirakan bahwa Prancis bersama lima negara lain juga akan memberikan pengakuan resmi pada hari ini.
Berdasarkan data dari Otoritas Palestina, sejauh ini 149 dari 193 negara anggota PBB sudah mengakui Palestina. Daftar tersebut mencakup mayoritas negara di dunia, meskipun masih ada pengecualian, terutama negara-negara Eropa Barat, Amerika Utara, Jepang, Korea Selatan, serta Australia (hingga sebelum September 2024).
Beberapa negara juga menegaskan bahwa pengakuan mereka terhadap Palestina tidaklah tanpa syarat. Ada yang mensyaratkan langkah-langkah tertentu, sementara ada pula yang memilih untuk melakukan normalisasi hubungan diplomatik secara bertahap, seiring dengan bagaimana Otoritas Palestina melaksanakan janji-janji reformasi politik dan administrasi mereka.
Israel menegaskan bahwa pihaknya tidak menaruh kepercayaan kepada Mahmoud Abbas, Presiden Otoritas Palestina. Mereka menilai Abbas tidak akan mampu menepati komitmen reformasi serta rencana pembaruan yang dijanjikan.
Sementara itu, Abbas bersama puluhan pejabat Palestina tidak hadir langsung di New York. Amerika Serikat, yang dikenal sebagai sekutu utama Israel, menolak memberikan visa bagi mereka. Karena itu, Abbas dijadwalkan hanya hadir melalui sambungan video dalam konferensi tersebut.
Di pihak lain, Putra Mahkota Arab Saudi, Mohammad bin Salman, meskipun menjadi salah satu tuan rumah penyelenggara konferensi ini, juga tidak hadir secara langsung. Ia akan berpartisipasi secara virtual, serupa dengan format kehadiran Abbas.
Konferensi pertama mengenai Solusi Dua Negara sebelumnya telah digelar pada 27-29 Juli di New York. Dalam pernyataan akhirnya, para peserta menyepakati langkah-langkah kolektif untuk menghentikan perang Israel di Gaza sekaligus menegaskan kembali dukungan terhadap solusi dua negara dan pembentukan negara Palestina.
Deklarasi New York yang diumumkan pada 11 September 2025 kemudian mendapatkan dukungan dari 142 negara anggota PBB, dengan 10 suara menolak dan 12 suara abstain. Deklarasi itu, yang dipimpin oleh Prancis dan Arab Saudi, menekankan urgensi pengakuan atas berdirinya negara merdeka Palestina dan akhirnya disahkan oleh Majelis Umum PBB.
Banyak pengamat menilai bahwa dukungan yang semakin luas terhadap pengakuan Palestina mencerminkan adanya pergeseran besar dalam diplomasi global. Meskipun masih ada penentangan dari beberapa kekuatan besar, momentum ini dianggap bersejarah karena menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat internasional mulai menyadari pentingnya keadilan dan perdamaian yang berkelanjutan di Timur Tengah.
Dengan semakin banyak negara yang bergabung mendukung, langkah ini tidak hanya menegaskan kembali relevansi solusi dua negara, tetapi juga menempatkan isu Palestina sebagai salah satu agenda utama di panggung dunia. (*)
Sumber: IRNA.IR
Penerjemah: Ali Hadi Assegaf
Editor: Ufqil Mubin
