BERITAALTERNATIF.COM — Ketua DPRD Kutai Kartanegara (Kukar) Ahmad Yani mendorong optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui pengelolaan potensi lokal dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
Yani mengatakan bahwa pemerintah daerah tidak boleh terus bergantung pada dana perimbangan dari pemerintah pusat, terutama di tengah dominasi sektor industri ekstraktif saat ini dalam struktur ekonomi Kukar.
“Kita tidak harus sekarang ini selalu mengharapkan dana perimbangan. Enggak boleh lagi,” tegasnya kepada awak media di Rumah Jabatan Ketua DPRD Kukar, Kamis (7/8/2025).
Karena itu, dia menilai optimalisasi potensi sumber daya alam lokal dan penguatan PAD melalui skema yang lebih produktif kini sangat penting.
Pemda Kukar, lanjutnya, harus menghasilkan pundi-pundi rupiah dari potensi lokal yang dimilikinya di berbagai sektor potensial di Kukar.
Ia menyoroti berbagai potensi sektor unggulan Kukar seperti tambang, migas, hingga kelapa sawit. Hal ini menunjukkan bahwa Kukar memiliki kekayaan di sektor terbarukan dan tidak terbarukan.
Potensi tersebut, menurutnya, harus dimanfaatkan secara strategis, terutama melalui penguatan peran BUMD.
“BUMD kita harus sudah bisa menghasilkan, bisa berbisnis, dalam rangka meningkatkan PAD,” ujarnya.
Selain itu, Yani menyebutkan bahwa pemerintah daerah dan pelaku usaha, termasuk perusahaan-perusahaan besar yang beroperasi di Kukar, dapat menjalin kerja sama langsung dengan BUMD.
Kerja sama dalam bentuk bisnis antara BUMD dan perusahaan dinilainya sangat penting untuk meningkatkan pendapatan daerah.
Hasil dari kerja sama tersebut, lanjutnya, bisa diarahkan untuk meningkatkan PAD. Selanjutnya Pemda Kukar dapat mengalokasikannya untuk pembangunan daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. “Ini harus dilakukan,” pungkasnya. (adv)
Penulis: M. As’ari
Editor: Ufqil Mubin
