BERITAALTERNATIF.COM – Protes pelajar di Prancis yang pada awalnya dimulai dengan tuntutan pendidikan dan keberatan terhadap kondisi sekolah, kini menjadi salah satu tantangan paling serius bagi pemerintahan Perdana Menteri Sebastien Lecornu.
Dalam waktu kurang dari dua pekan, gerakan tersebut menyebar dari pinggiran Paris ke berbagai wilayah negara itu, menyebabkan ratusan sekolah ditutup atau aktivitasnya terganggu. Di sejumlah daerah, aksi bahkan berkembang menjadi bentrokan antara demonstran dan polisi, kebakaran, serta perusakan sekolah.
Surat kabar Le Monde menggunakan ungkapan yang menarik dalam menggambarkan situasi tersebut.
Media itu menulis bahwa meluasnya aksi protes kaum muda terhadap pemerintah telah membuat pemerintah “berkeringat dingin”. Ungkapan tersebut bukan hanya merujuk pada besarnya protes saat ini, tetapi juga perlu dipahami dalam konteks pengalaman historis Prancis menghadapi gerakan kaum muda.
Protes Bermula dari Sekolah
Akar protes ini dapat ditelusuri sekitar dua pekan lalu, ketika para pelajar sebuah sekolah menengah di pinggiran Paris mulai melakukan aksi.
Tuntutan awal mereka sebenarnya tidak terlalu rumit: kekurangan guru, ruang kelas yang terlalu padat, kondisi bangunan sekolah yang sudah tua, beban kurikulum yang berat, serta kekhawatiran mengenai masa depan pendidikan dan mekanisme penerimaan mahasiswa di perguruan tinggi.
Namun, persoalan yang pada awalnya mungkin terlihat sebagai protes terkait kepentingan pendidikan dengan cepat melampaui batas sebuah sekolah.
Pada Kamis, lebih dari 1.000 sekolah menengah di seluruh Prancis terlibat dalam aksi mogok, unjuk rasa, atau protes. Sekitar seperempat sekolah menengah di negara tersebut terdampak dalam berbagai bentuk akibat perkembangan tersebut.
Pada Jumat, lebih dari 400 sekolah ditutup atau kegiatan pendidikan di dalamnya terganggu. Protes juga menyebar ke universitas, dengan sejumlah institusi pendidikan tinggi menghadapi aksi unjuk rasa atau pemblokiran.
Seiring meluasnya aksi, wajah gerakan tersebut juga berubah. Selain demonstrasi damai dan tuntutan di bidang pendidikan, di sejumlah kota terjadi bentrokan dengan polisi, pelemparan benda, pembakaran tempat sampah dan bangunan, bahkan kebakaran di pintu masuk sejumlah sekolah.
Di Nantes, kebakaran di pintu masuk sebuah sekolah menengah menjadi salah satu insiden yang meningkatkan kekhawatiran pemerintah.
Skala Kerusuhan
Protes pelajar di Prancis yang dimulai sejak pekan lalu akibat kekurangan sumber daya pendidikan, ruang kelas yang padat, dan kekurangan guru, memasuki tahap baru pada Kamis setelah meluas ke universitas dan meningkatnya jumlah penangkapan.
Menteri Dalam Negeri Prancis mengatakan bahwa sejak Senin hingga saat itu, lebih dari 5.000 orang telah ditangkap dalam rangkaian aksi protes pelajar dan mahasiswa di negara tersebut.
Menurutnya, sekitar 85 persen dari mereka yang ditangkap masih di bawah umur dan sebagian besar merupakan pelajar sekolah.
Pada Kamis saja, hampir 2.000 orang ditangkap. Ratusan personel polisi, gendarmerie, dan pemadam kebakaran juga terluka dalam kerusuhan tersebut. Laporan berikutnya menunjukkan bahwa jumlah penangkapan terus bertambah selama aksi berlangsung.
Sebanyak 305 personel polisi dan gendarmerie juga dilaporkan mengalami cedera dalam rangkaian protes tersebut.
Laporan lainnya menyebutkan sekitar 400 sekolah ditutup akibat aksi protes dan layanan pendidikan di sekolah-sekolah tersebut hanya diberikan secara daring. Sebanyak 170 pelajar juga dilaporkan mengalami cedera selama kerusuhan.
Pada Rabu, sekitar 600 orang juga ditangkap. Otoritas Prancis menuduh mereka melakukan pembakaran dan menyerang aparat kepolisian.
Protes di sejumlah kota, termasuk Lyon, Lille, dan Saint-Denis, diwarnai pemblokiran pintu masuk sekolah. Dalam beberapa kasus, tempat sampah dibakar dan benda-benda dilemparkan ke arah aparat kepolisian.
Di tengah situasi tersebut, Perdana Menteri Prancis pada Kamis menyerukan digelarnya pertemuan luar biasa untuk membahas skala krisis tersebut.
Respons Pemerintah
Seiring meluasnya kerusuhan di berbagai wilayah Prancis, para politikus negara tersebut mengambil sikap yang berbeda terhadap protes pelajar dan bentrokan yang terjadi.
Sebagian menekankan pentingnya memperhatikan tuntutan para pelajar, sementara sebagian lainnya mengecam kekerasan yang terjadi selama aksi.
Emmanuel Macron, Presiden Prancis, mengatakan dirinya dapat memahami “kekhawatiran dan kemarahan” para pelajar yang melakukan protes. Namun, dia menegaskan bahwa “tidak satu pun dari perdebatan dan kekhawatiran tersebut dapat membenarkan kekerasan”.
Sebastien Lecornu, Perdana Menteri Prancis, juga mengatakan bahwa “persoalan di sekolah menengah harus didengar dan diselesaikan”.
Dia menambahkan bahwa “kekerasan harus dikutuk tanpa keraguan dan para pelakunya harus bertanggung jawab atas tindakan mereka”.
Marine Le Pen, kandidat pemilihan presiden dari partai sayap kanan National Rally, mengatakan: “Ini bukan lagi protes pelajar sekolah menengah, melainkan kerusuhan yang diorganisasi oleh orang-orang profesional dan diawasi oleh perwakilan partai France Unbowed.”
Sementara itu, Jean-Luc Mélenchon, pemimpin partai kiri radikal France Unbowed, mengatakan partainya “menyerukan metode perjuangan tanpa kekerasan” dan meminta pemerintah “menanggapi tuntutan tersebut, bukannya memulai pertarungan politik antarfaksi”.
Mimpi Buruk 1968 Kembali Hidup?
Hal yang membuat protes tersebut lebih sensitif bagi pemerintah Prancis bukan semata-mata jumlah demonstran atau intensitas bentrokan, melainkan sejarah panjang Prancis dalam menghadapi gerakan kaum muda. Dalam ingatan politik Prancis, Mei 1968 masih menjadi salah satu titik balik penting.
Protes pada saat itu bermula dari lingkungan universitas, tetapi dengan cepat berkembang menjadi aksi mogok besar-besaran para pekerja serta krisis politik dan sosial. Pemerintahan Charles de Gaulle menghadapi salah satu krisis paling sulit selama masa pemerintahannya.
Mimpi buruk 1968 tepatnya terletak pada kemungkinan bahwa sebuah protes mahasiswa dan kaum muda yang awalnya memiliki tuntutan terbatas dapat berkembang melampaui tuntutan tersebut dan menarik kelompok masyarakat lainnya ke jalanan.
Karena itu, setiap gerakan kaum muda dalam skala besar di Prancis dapat menimbulkan sensitivitas khusus di kalangan pemerintah dan lembaga politik, terutama ketika aksi protes keluar dari lingkungan pendidikan dan melibatkan kelompok sosial serta politik lainnya.
Dalam konteks inilah ungkapan “keringat dingin” yang digunakan Le Monde menjadi penting. Persoalannya bukan hanya berapa banyak sekolah yang ditutup atau berapa banyak pelajar yang turun ke jalan.
Kekhawatiran utamanya adalah bahwa sebuah protes berbasis generasi, dalam kondisi masyarakat Prancis menghadapi serangkaian persoalan ekonomi dan politik, dapat berkembang menjadi krisis yang lebih luas.
Krisis Pendidikan
Namun, penyebab munculnya protes tidak semestinya hanya dikaitkan dengan aktivitas sebuah partai politik. Laporan media Prancis menunjukkan bahwa protes awal di pinggiran Paris terutama muncul dari tuntutan langsung para pelajar. Media sosial juga memainkan peran penting dalam mempercepat penyebaran aksi tersebut.
Di sisi lain, pemerintah Prancis dan sejumlah lembaga keamanan mengeklaim bahwa partai France Unbowed serta kelompok-kelompok kiri ekstrem berperan dalam memperbesar dan mengarahkan aksi protes.
Sejumlah laporan intelijen juga menyebut aktivitas kelompok-kelompok tersebut. Namun, klaim itu dibantah oleh partai terkait dan terdapat perbedaan pandangan mengenai seberapa besar peran terorganisasi kelompok-kelompok politik dalam aksi protes tersebut.
Karena itu, perlu dibedakan antara dua kenyataan.
Pertama, adanya protes nyata dari para pelajar terkait kondisi pendidikan dan masa depan akademik mereka.
Kedua, masuknya aktor-aktor politik dan berbagai kelompok ke dalam sebuah gerakan yang setelah dimulai kemudian berkembang dalam skala yang lebih luas.
Di balik protes tersebut juga terdapat persoalan ekonomi yang penting. Pemerintah Prancis menghadapi tuntutan peningkatan belanja pendidikan pada saat yang sama ketika berupaya menyusun anggaran 2027 melalui pengurangan pengeluaran.
Pemerintah telah berbicara mengenai penghematan puluhan miliar euro untuk tahun depan, sementara utang publik Prancis juga berada pada tingkat yang sangat tinggi.
Artinya, pemerintah berada dalam situasi ketika para demonstran menuntut sumber daya yang lebih besar untuk pendidikan, sementara pemerintah harus membatasi pertumbuhan belanja untuk mengendalikan defisit anggaran.
Di sisi lain, respons polisi juga menjadi salah satu bagian sensitif dari krisis ini. Pemerintah menekankan pentingnya menghadapi kekerasan serta melindungi sekolah dan para pekerjanya. Namun, para pengkritik mempertanyakan cara aparat keamanan menghadapi remaja yang melakukan protes.
Pemerintah kini berupaya menjalankan dua jalur secara bersamaan: menindak kekerasan sekaligus membuka ruang dialog dengan pelajar, orang tua, dan serikat pendidikan.
Kesimpulan
Apa yang terjadi di jalanan Prancis saat ini bukan semata-mata protes pelajar, tetapi juga tidak dapat direduksi menjadi gerakan satu kelompok politik tertentu.
Sebuah tuntutan nyata terkait kondisi pendidikan bertemu dengan krisis anggaran, ketidakpuasan sosial, dan persaingan politik menjelang pemilihan presiden 2027.
Pengalaman Mei 1968 menunjukkan bahwa sensitivitas pemerintah Prancis terhadap aksi protes kaum muda memiliki latar belakang sejarah. Sebuah protes terbatas dapat berkembang menjadi gerakan yang jauh lebih besar dalam kondisi tertentu.
Namun, masih terlalu dini untuk secara langsung menyamakan peristiwa saat ini dengan 1968. Titik penentu bagi pemerintah Prancis adalah apakah pemerintah dapat memisahkan tuntutan pendidikan dari kekerasan dan pertarungan politik.
Jika protes terus meluas dan respons pemerintah terutama bersifat keamanan, terdapat kemungkinan persoalan yang bermula dari ruang kelas tersebut meluas ke ranah yang lebih besar daripada pendidikan. Hal itulah yang mungkin paling kuat menghidupkan kembali ingatan tentang 1968 di Paris. (*)
Sumber: Mehr News
