BERITAALTERNATIF.COM – Apakah jika Saudi dan Uni Emirat Arab melihat krisis Gaza secara khusus tanpa mempertimbangkan kepentingan pribadi dan etnis, rezim Zionis tetap akan terus melakukan pembantaian di Gaza secara terang-terangan dan brutal seperti sekarang?
Menjelang penyelenggaraan Sidang Umum PBB di New York, Prancis dan Kerajaan Arab Saudi dalam sebuah inisiatif bersama mengadakan pertemuan dengan mengangkat tema “dua negara” dan pengakuan terhadap negara Palestina oleh negara-negara yang sebagian besar adalah Barat dan non-Arab.
Setelah banyak negara penting dunia seperti Kanada, Australia, Spanyol, dan lain-lain bergabung dengan kampanye internasional ini, para pejabat Israel secara terbuka menyatakan bahwa hingga waktu yang ditentukan mereka akan menjalankan kebijakan konfrontatif untuk mencaplok Tepi Barat dan Jalur Gaza.
Hal ini mencapai puncaknya setelah beredarnya video Bezalel Smotrich dan peluncuran rencana pencaplokan E1 di Tepi Barat. Setelah penekanan dari kelompok sayap kanan ekstrem dalam kabinet Netanyahu atas ide-ide ilegal terkait pencaplokan wilayah Palestina, Uni Emirat Arab melalui sebuah surat resmi kepada perdana menteri Israel secara tegas menyatakan bahwa pelaksanaan rencana tersebut berarti berakhirnya normalisasi hubungan Abu Dhabi–Tel Aviv.
Harian berbahasa Ibrani Jerusalem Post dengan mempublikasikan sebuah pesan di media sosial X mengklaim bahwa sikap serupa juga dinyatakan oleh Kerajaan Arab Saudi terkait rencana Israel tersebut. Hanya 24 jam setelah pernyataan tenggat waktu dari negara-negara Dewan Kerja Sama Teluk mengenai larangan berjalannya ide pencaplokan Tepi Barat, Times of Israel secara terbuka memberitakan bahwa Netanyahu telah mengeluarkan agenda pencaplokan Tepi Barat dari daftar pembahasan!
Selama dua tahun terakhir, tidak adanya reaksi tegas dari negara-negara Arab terhadap genosida yang sedang berlangsung di Gaza menimbulkan pertanyaan di tengah opini publik: apakah anggota Dewan Kerja Sama Teluk memiliki kekuatan dan pengaruh yang cukup untuk menekan atau memengaruhi program Israel atau tidak?
Rangkaian peristiwa terakhir menunjukkan bahwa setiap kali negara-negara konservatif Sunni memiliki kemauan politik, mereka bisa berperan sesuai dengan kekuatan dan posisinya dalam tatanan keamanan Timur Tengah untuk memengaruhi perkembangan besar kawasan.
Rencana Raja Abdullah yang pada tahun 2002 diajukan oleh Raja Arab Saudi dikenal sebagai salah satu inisiatif Arab lama untuk menyelesaikan konflik Israel–Palestina. Rencana yang kemudian terkenal sebagai Inisiatif Perdamaian Arab ini dibangun atas dasar ide dua negara, yaitu pembentukan negara Palestina merdeka di samping wilayah pendudukan berdasarkan perbatasan sebelum perang 1967 dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kota Palestina.
Raja Abdullah dengan menekankan penarikan penuh rezim Zionis dari wilayah pendudukan, termasuk Tepi Barat dan Jalur Gaza serta penyelesaian masalah pengungsi Palestina sesuai dengan resolusi-resolusi PBB, membuka jalan bagi peran keamanan Amerika di Timur Tengah. Ide dua negara yang menjadi inti dari rencana ini berpegang pada keyakinan bahwa tanpa terbentuknya negara Palestina, tidak akan ada perdamaian yang berkelanjutan.
Para analis berpendapat bahwa rencana ini, dengan dukungan luas dunia Arab dan bahkan beberapa kekuatan Barat, bisa menjadi peta jalan untuk mengakhiri pendudukan! Namun pengalaman tiga dekade dalam upaya menerapkan resolusi Dewan Keamanan menunjukkan lemahnya rencana tersebut dalam menghadapi ambisi berlebihan Israel. Meski demikian, sikap keras Tel Aviv atas kebijakan ekspansionisnya, seperti pencaplokan Tepi Barat, telah menantang rencana ini. Belakangan, penolakan dari Uni Emirat Arab dan Kerajaan Saudi terhadap rencana semacam itu menunjukkan bahwa semangat rencana Raja Abdullah masih hidup.
Negara-negara ini dengan ancaman untuk mundur dari proses normalisasi hubungan dengan rezim Zionis menekankan pentingnya berpegang pada prinsip dua negara. Dari sudut pandang analisis, sikap ini tidak hanya menunjukkan komitmen terhadap hak-hak rakyat Palestina, tetapi juga merupakan bagian dari strategi yang lebih luas untuk menjaga stabilitas Timur Tengah.
Rencana Raja Abdullah, dengan fokus pada solusi diplomatik, bisa mencegah meningkatnya ketegangan dan menciptakan peluang kerja sama ekonomi serta keamanan. Namun tantangan utama adalah ketidakmauan Israel untuk melakukan perundingan serius yang menempatkan rencana ini dalam bahaya. Bagi mesin perang Zionis, yang utama adalah memperluas wilayah pendudukan dan memperdalam pengaruh di jantung tanah Arab.
Riyadh dan Abu Dhabi sebagai kekuatan konservatif Sunni di Timur Tengah telah menunjukkan dukungan kuat pada Tepi Barat, di mana Otoritas Palestina yang dipimpin Mahmoud Abbas, sekutu tradisional mereka, berkuasa. Dukungan ini mencakup bantuan finansial, diplomatik, dan tekanan pada Israel untuk mencegah pencaplokan wilayah, yang merupakan bagian dari strategi lebih luas untuk memperkuat gagasan dua negara. Namun, mereka memberikan perhatian yang lebih sedikit terhadap Jalur Gaza yang berada di bawah kendali Hamas.
Alasan utama kurangnya perhatian ini adalah permusuhan mendalam terhadap gerakan Hamas sebagai cabang Ikhwanul Muslimin yang dianggap Saudi dan UEA sebagai ancaman ideologis bagi model pemerintahan konservatif mereka. Persaingan regional dengan Turki dan Iran, yang keduanya mendukung Hamas, juga memperkuat pendekatan ini.
Selain itu, koordinasi penuh dengan AS yang menganggap Hamas sebagai kelompok teroris, mendorong Saudi dan UEA untuk memusatkan perhatian pada Tepi Barat demi melindungi kepentingan keamanan dan ekonomi bersama. Kebijakan strategis ini, sambil menjaga stabilitas di Teluk, juga mencegah meluasnya pengaruh lawan.
Dalam kerangka persaingan geopolitik, negara-negara di pesisir selatan Teluk mendahulukan dukungan pada Tepi Barat sebagai sarana menghadapi pengaruh Iran dan Turki di Palestina, sementara Gaza tersisihkan.
Hamas dengan keterkaitannya yang erat dengan Ikhwanul Muslimin, bagi negara-negara konservatif Sunni adalah simbol ketidakstabilan ideologis yang bisa menantang model pemerintahan mereka. Permusuhan ini berakar dari penindasan terhadap arus Ikhwan di dalam negeri mereka, sehingga dukungan terhadap Otoritas Palestina menjadi pilihan yang lebih aman.
Persaingan dengan Turki, yang di bawah kepemimpinan Erdogan menggunakan Hamas sebagai alat perluasan pengaruh Islam, dan Iran yang dengan dukungan militer kepada Hamas berusaha menciptakan lingkaran api di sekitar Israel, mendorong Mohammad bin Salman dan Mohammad bin Zayed untuk fokus pada Tepi Barat guna menjaga semacam keseimbangan kekuatan.
Koordinasi dengan Washington yang mendorong kebijakan anti-Hamas memperkuat pendekatan ini sekaligus menjamin keuntungan ekonomi seperti Perjanjian Abraham. Dari sudut pandang strategis, kebijakan ini bukan hanya mencegah meningkatnya ketegangan di Gaza, tetapi juga memungkinkan negara-negara Arab tersebut fokus pada prioritas domestik dan regional seperti keamanan energi.
Realitasnya adalah bahwa jika negara-negara konservatif Sunni seperti Saudi dan UEA melihat krisis Gaza secara khusus tanpa mempertimbangkan kepentingan pribadi dan etnis, maka rezim Zionis tidak akan menempatkan pembantaian perempuan dan anak-anak Palestina di Gaza secara terang-terangan dalam agendanya.
Kenyataannya adalah bahwa keberadaan proyek-proyek lintas kawasan dan diktat yang dipaksakan oleh Amerika serta kekuatan Barat lainnya telah membuat negara-negara Arab Muslim melupakan kewajiban syar’i mereka untuk melindungi jiwa, harta, dan kehormatan sesama Muslim.
Atas dasar itu, penekanan pada gagasan seperti ketidakmampuan negara-negara Arab untuk menghadapi genosida di Gaza tampaknya tidak tepat, sebab ketegasan mereka terkait rencana pencaplokan Tepi Barat menyebabkan Netanyahu segera mundur dari posisi sayap kanan Zionis. (*)
Sumber: Mehr News
Penerjemah: Ali Hadi Assegaf
Editor: Ufqil Mubin
