BERITAALTERNATIF.COM – Rencana penutupan salah satu pondok pesantren di Kecamatan Tenggarong Seberang, Kabupaten Kutai Kartanegara, setelah terungkapnya kasus tindakan asusila yang dilakukan seorang guru terhadap delapan santri menuai perhatian dari berbagai pihak.
Pengamat pondok pesantren di Universitas Kutai Kartanegara, Dr. Haji Mubarak, menilai bahwa penutupan lembaga pendidikan Islam bukanlah solusi yang tepat dan justru berpotensi merugikan masyarakat sekitar.
Menurutnya, pemerintah daerah hanya mengakomodasi suara masyarakat yang bereaksi keras terhadap kejadian tersebut. Namun secara prinsip, penutupan bukan langkah ideal mengingat pondok pesantren tersebut selama ini memiliki rekam jejak pendidikan yang baik.
“Sebetulnya ini pesantren bagus. Pembelajarannya baik, pendidikannya bagus, dan alumninya banyak. Hanya saja karena ada kasus seperti ini, muncul resistensi dan tuntutan masyarakat untuk menutup. Pemerintah hanya mengakomodir suara itu,” jelasnya kepada awak media Berita Alternatif di Unikarta pada Selasa (9/12/2025).
Mubarak menegaskan bahwa kasus tersebut merupakan human error yang dilakukan oleh oknum—bukan cerminan dari keseluruhan lembaga pesantren.
Dia menilai bahwa jika oknum pelaku telah diambil tindakan dan tidak lagi berada di pesantren, maka citra negatif seharusnya tidak terus disematkan pada lembaganya.
“Kalau oknum itu sudah tidak ada, masih adakah citra negatif itu? Jangan sampai satu masalah personal merusak lembaga secara keseluruhan,” tegasnya.
Ia mengingatkan bahwa jika pesantren ditutup, masyarakat di wilayah tersebut berpotensi kehilangan satu-satunya atau salah satu akses pendidikan Islam yang sudah berjalan lama. Dampaknya bisa sangat besar bagi santri dan keluarga. “Itu yang kita khawatirkan,” ucapnya.
Jika penutupan tetap menjadi pilihan karena desakan masyarakat, maka Mubarak menegaskan bahwa pemerintah harus memastikan seluruh santri dipindahkan ke pesantren lain agar keberlanjutan pendidikan mereka terjamin.
Dia menilai bahwa penyelesaian yang paling tepat adalah melalui pembinaan langsung oleh Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kukar. Mulai dari pembinaan kelembagaan, sistem manajemen, hingga perbaikan kualitas pendidikan. “Kemenag punya pengalaman luas dalam hal ini,” katanya.
Ia menyebut bahwa di Tenggarong Seberang terdapat banyak pesantren yang berkualitas, baik dari segi akademik maupun kemampuan kitab kuning. Karena itu, pembinaan dinilai lebih adil dan tidak menghilangkan lembaga pendidikan yang sudah lama berperan.
Mubarak menegaskan, persoalan di pesantren sering muncul karena pengelolaan yang terlalu bergantung pada figur kiai.
Dia menyarankan agar pesantren di Kukar mulai membangun manajemen yang lebih sistematis dan profesional sebagaimana diterapkan di banyak pesantren besar di Pulau Jawa.
“Pesantren perlu punya mekanisme yang jelas. Ada dewan pembina, ada pimpinan, dan kebijakan tidak hanya di satu figur saja. Ini sudah banyak diterapkan oleh pesantren besar,” ujarnya.
Ia mengaku belum mengetahui tindak lanjut resmi dari Kantor Kemenag Kukar terkait kasus ini, termasuk apakah sudah ada pergantian pimpinan atau langkah struktural lainnya.
Namun Mubarak yakin bahwa komunikasi antara pihak pesantren dan Kemenag sudah terjalin, tinggal menunggu langkah berikutnya. (*)
Penulis: Ahmad Rifai
Editor: Ufqil Mubin
