BERITAALTERNATIF.COM – Donald Trump, ketika kunjungan pertama Volodymyr Zelenskyy ke Gedung Putih, mengatakan kepadanya, “Kau tidak punya kartu apa pun.” Hal ini menimbulkan pertanyaan, “Berapa banyak kartu yang masih dimiliki Netanyahu?”
Karena, selama 24 bulan terakhir, dia telah menghabiskan begitu banyak kartu seperti membakar seluruh hutan Amazon. Ia memang tidak pernah memiliki niat baik di mata para pemimpin dunia sejak awal, melainkan mengandalkan ancaman dan pemaksaan agar mereka mendukung agendanya melalui Amerika Serikat. Dan adakah jembatan yang belum ia bakar demi mencapai kehancuran Gaza dan pengusiran rakyat Palestina?
Namun demikian, ia dan beberapa pemimpin Barat kini justru menuntut pihak kepemimpinan Gaza agar menghormati usulan gencatan senjata dan rencana untuk mengakhiri perang di Gaza. Rezim Israel, selama masa pemerintahan Netanyahu, telah berkali-kali melanggar gencatan senjata tersebut.
Jejak panjang dari tindakan curang dan niat buruk rezim Zionis itu telah menghancurkan harapan dan keyakinan siapa pun bahwa mereka mampu menghormati kesepakatan gencatan senjata.
Lembaga Institute for Middle East Understanding mencatat beberapa peristiwa dalam Sejarah Pelanggaran Gencatan Senjata oleh rezim Zionis dari tahun 1949 hingga 2012 sebagai berikut:
1956: Bersekongkol dengan Inggris dan Prancis, Israel melanggar Perjanjian Gencatan Senjata 1949 dengan menyerang Mesir dan menduduki Semenanjung Sinai. Israel hanya setuju untuk menarik diri setelah mendapat tekanan dari Presiden AS Dwight Eisenhower.
1967: Israel melanggar Perjanjian Gencatan Senjata 1949 dengan meluncurkan serangan mendadak terhadap Mesir dan Suriah. Meskipun mengklaim bahwa Israel bertindak untuk membela diri dari ancaman serangan Mesir, para pemimpin Israel tahu betul bahwa Mesir tidak menimbulkan ancaman serius.
Yitzhak Rabin, Kepala Staf Angkatan Darat Israel saat perang, mengatakan dalam wawancara tahun 1968 bahwa, “Saya tidak percaya Nasser menginginkan perang. Ia tahu itu, dan kami juga tahu itu.”
1973: Setelah kesepakatan gencatan senjata yang diatur oleh AS dan Uni Soviet untuk mengakhiri Perang Yom Kippur, Israel melanggar kesepakatan itu dengan “lampu hijau” dari Menteri Luar Negeri AS Henry Kissinger.
Berdasarkan dokumen AS yang sudah dideklasifikasi, Kissinger mengatakan kepada Israel bahwa mereka bisa mengambil waktu “sedikit lebih lama” untuk mematuhi gencatan itu.
1981: Di bawah Menteri Perang Ariel Sharon, Israel berulang kali melanggar gencatan senjata yang telah berjalan sembilan bulan antara PBB dan PLO di Lebanon, dengan tujuan memprovokasi tanggapan yang bisa dijadikan alasan untuk melakukan invasi besar-besaran yang telah lama direncanakan Sharon.
Ketika PLO menahan diri dan tidak memberikan alasan yang cukup, Sharon menggunakan percobaan pembunuhan terhadap duta besar Israel untuk Inggris sebagai dalih untuk melancarkan invasi besar dengan tujuan menghancurkan PLO—padahal intelijen Israel sendiri percaya bahwa PLO tidak ada hubungannya dengan percobaan pembunuhan tersebut.
1988: Pada bulan April, Israel membunuh pemimpin senior PLO, Khalil al-Wazir, di Tunisia, bahkan ketika pemerintahan Reagan sedang berusaha mengadakan konferensi internasional untuk menengahi perdamaian antara Israel dan Palestina.
2001: Pada 23 November, Israel membunuh anggota senior Hamas, Mahmoud Abu Hanoud. Saat itu, Hamas tengah mematuhi kesepakatan dengan pemimpin PLO Yasser Arafat untuk tidak menyerang sasaran di dalam wilayah pendudukan Palestina.
2012: Pada 9 Maret, Israel melanggar gencatan senjata yang ditengahi Mesir dan membunuh kepala Komite Perlawanan Rakyat yang berbasis di Gaza, memicu gelombang kekerasan baru yang menewaskan sedikitnya dua lusin warga Palestina, termasuk empat warga sipil, serta melukai banyak lainnya.
Sejak dimulainya kampanye militer rezim Zionis di Gaza dan Lebanon, Israel telah berkali-kali melanggar gencatan senjata yang telah disepakati antarfaksi. Sering kali, mereka kembali mengebom meskipun telah menyetujui gencatan. Di lain waktu, mereka mengubah syarat yang sudah disetujui dan memperkenalkan tuntutan baru.
Meskipun sebuah gencatan senjata ditandatangani pada 15 Januari 2025, tentara Israel telah membunuh dan melukai puluhan warga Palestina melalui serangan udara, termasuk serangan dari jet tempur, drone, dan tembakan langsung.
Hanya satu hari setelah gencatan diumumkan, Israel melanjutkan serangan udara di Gaza yang menewaskan 73 orang semalam, sebagaimana dilaporkan oleh badan pertahanan sipil Gaza yang dikelola Hamas.
Dua puluh empat hari setelah gencatan itu, Israel telah melanggarnya 265 kali, termasuk melalui serangan militer, tembakan, pengeboman, pengawasan intensif, penghalangan bantuan, dan pelanggaran terhadap hak-hak tahanan Palestina.
Middle East Monitor mencatat lima pelanggaran besar, termasuk “pelanggaran militer, keterlambatan pembebasan tahanan Palestina, penghalangan bantuan kemanusiaan, penghambatan akses alat pemeliharaan, dan pengusiran warga Gaza.”
Kepala kantor media pemerintah di Gaza mengumumkan pada pertengahan Februari bahwa lebih dari 350 pelanggaran terhadap perjanjian gencatan 15 Januari telah dilakukan oleh Israel, menurut laporan Anadolu Agency pada 21 Februari 2025.
Dalam pernyataannya, Ismail al-Thawabteh mengatakan, “Pendudukan Israel telah melanggar perjanjian gencatan lebih dari 350 kali sejak ditandatangani, menunjukkan dengan jelas pelanggaran komitmen mereka dan sikap menantang terhadap komunitas internasional.”
Al Jazeera melaporkan pada 27 Februari 2025 bahwa Israel menghadiri pembicaraan dengan Hamas untuk melanjutkan fase kedua dari gencatan senjata Gaza yang disepakati Januari, menurut Mesir yang menjadi tuan rumah.
Namun bahkan ketika pembicaraan dimulai, pejabat Israel menyatakan secara terbuka bahwa mereka ingin mengubah ketentuan dari kesepakatan tiga tahap yang telah disetujui, sehingga membahayakan keberhasilannya.
Dalam surat yang dikirim ke Dewan Keamanan PBB pada awal Maret 2025, Riyad Mansour, Pengamat Tetap Negara Palestina untuk PBB, menuduh Israel melanggar gencatan senjata yang seharusnya berlaku sejak 19 Januari.
Pejabat Palestina itu melaporkan bahwa Israel telah melanggar ketentuan tersebut sedikitnya 962 kali dalam enam minggu, rata-rata 23 pelanggaran per hari.
Surat itu menyatakan bahwa serangan Israel menewaskan lebih dari 116 orang dan melukai sedikitnya 490 lainnya, sebagaimana dilaporkan oleh Morocco World News.
Dalam opini yang diterbitkan pada 3 Juli oleh The American Conservative, penulis memperingatkan pembaca untuk “tidak bertaruh pada gencatan senjata Gaza.” Ia berpendapat bahwa Netanyahu harus terus mengelola politik dalam negerinya, mencatat bahwa perang dengan Iran disambut baik oleh ekstremis dalam pemerintahannya. Sementara itu, kelompok ultranasionalis anti-Arab seperti Itamar Ben-Gvir dan Bezalel Smotrich memiliki kendali kuat atasnya.
Penulis menambahkan bahwa kedua orang ini lebih memilih “melompat dari Jembatan Allenby” daripada dikaitkan dengan upaya mengakhiri perang di Gaza—wilayah yang mereka harapkan bisa dijadikan permukiman Yahudi dan dianeksasi sebagai bagian dari Israel.
Tulisan itu menyimpulkan bahwa akhir perang di Gaza kemungkinan hanya akan terjadi jika Trump memaksa Netanyahu untuk mengakhiri konflik tersebut.
Israel juga melanggar perjanjian gencatan dengan Lebanon. Berdasarkan kesepakatan awal yang menghasilkan gencatan antara Israel dan Hizbullah pada November, Israel seharusnya menarik pasukannya dari Lebanon selatan paling lambat 26 Januari, sebagaimana dilaporkan Al Jazeera pada 9 Februari.
Tanggal itu telah lewat, namun Israel menolak menarik tentaranya. Batas waktu diperpanjang hingga 18 Februari, tetapi Israel tetap mengebom wilayah Lebanon secara sporadis dengan alasan menargetkan Hizbullah karena melanggar gencatan, sementara Lebanon mengecam serangan tersebut.
Konflik antara Israel dan Hizbullah dimulai pada 8 Oktober, ketika Hizbullah melancarkan serangan solidaritas terhadap Palestina yang tengah diserang Israel. Israel meningkatkan serangannya di Lebanon pada September dan membunuh pemimpin Hizbullah, Sayyid Hassan Nasrallah, pada 27 September.
Israel telah menewaskan sekitar 4.000 orang di seluruh Lebanon sejak Oktober 2023.
Rezim Israel masih melakukan serangan ke wilayah Lebanon, bahkan ke utara Sungai Litani—wilayah yang seharusnya bebas pasukan Hizbullah sesuai perjanjian gencatan.
Apakah Israel mampu menepati janjinya? Dalam semua contoh yang disebutkan, Israel selalu mengklaim pihak lain yang melanggar kesepakatan. Namun, rezim Zionis tidak pernah menunjukkan bukti apa pun.
Itulah sebabnya Kementerian Luar Negeri Iran dengan tepat menyebut dalam pernyataan awal pekan ini bahwa Israel memiliki “sejarah panjang itikad buruk dan sikap penghalangan.”
Hamas terbukti konsisten dalam menepati bagian dari perjanjian gencatan senjata. Tetapi, siapa yang akan mengawasi Netanyahu? Sekutu terbesarnya—Donald Trump? (*)
Sumber: Mehr News
Penerjemah: Ali Hadi Assegaf
Editor: Ufqil Mubin
