BERITAALTERNATIF.COM – Menteri Luar Negeri Iran Sayid Abbas Araqchi memperingatkan tiga negara Eropa (Inggris, Prancis, dan Jerman) bahwa mengaktifkan mekanisme snapback dalam kesepakatan nuklir 2015 akan dianggap ilegal.
Araqchi menegaskan, Teheran sudah menyiapkan jawaban jika mereka benar-benar mendorong kembalinya sanksi PBB.
Dalam wawancara dengan IRNA, dia mengatakan Eropa tidak berhak mengaktifkan mekanisme itu. Menurutnya, dengan langkah-langkah terbaru, termasuk wacana soal “pengayaan nol”, mereka sebenarnya sudah keluar dari kesepakatan, sama halnya dengan Amerika Serikat.
“Mereka pikir snapback adalah satu-satunya alat yang tersisa,” ujarnya sebagaimana dikutip media ini pada Jumat (22/8/2025).
Ia menegaskan bahwa Eropa tidak lagi menjadi peserta JCPOA sehingga mereka tidak mempunyai hak untuk memakainya. “Hak itu hanya dimiliki anggota yang masih bertahan,” lanjutnya.
Araqchi menilai, jika dipaksakan, langkah itu justru akan mengakhiri peran Eropa dalam diplomasi nuklir Iran.
“Kalau kalian pakai, maka peran Eropa dalam diplomasi selesai. Setelah itu apa yang tersisa? Hanya akhir dari diplomasi,” katanya.
Dia menekankan Iran berusaha mencegah hal itu, namun sudah siap menghadapi konsekuensi. Dampak ekonominya akan sangat kecil dibanding sanksi sepihak AS yang sudah ada sekarang. Pengaruhnya lebih ke psikologis dan politik.
Iran juga sudah menyiapkan langkah bersama dengan Rusia dan China untuk mengantisipasi jika snapback benar-benar diaktifkan. “Kami punya rencana bersama dan akan melaksanakannya bila saatnya tiba,” jelasnya.
Eropa beralasan, mekanisme itu bisa diaktifkan karena Iran dianggap tidak memenuhi komitmen. Mereka menuduh program nuklir Iran dialihkan ke tujuan militer. Namun, tuduhan itu tak pernah dibuktikan Badan Energi Atom Internasional (IAEA) yang selama ini melakukan inspeksi ketat. Iran menegaskan program nuklirnya tetap damai dan tidak ada niat membuat senjata nuklir.
Araqchi juga menyebut Iran mulai merumuskan kerangka kerja sama baru dengan IAEA. Pola baru ini tidak akan sama dengan sebelumnya, karena situasi keamanan kini berbeda setelah berbagai serangan terhadap fasilitas nuklir Iran.
Dia menegaskan penghentian total kerja sama tidak mungkin, sebab inspektur tetap dibutuhkan untuk aktivitas rutin seperti penggantian bahan bakar di PLTN Bushehr.
Teheran belakangan semakin keras mengkritik IAEA, bahkan menuduhnya berpihak kepada AS dan Israel. Parlemen Iran pun telah mengesahkan undang-undang yang mewajibkan pemerintah membatasi kerja sama dengan badan tersebut.
Mengenai kemungkinan negosiasi langsung dengan Washington, Araqchi mengatakan saat ini belum waktunya.
“AS belum siap bernegosiasi secara setara. Mereka masih ingin mendapatkan di meja perundingan apa yang gagal mereka capai di medan perang,” katanya.
Sebelum perang Israel terhadap Iran pecah, Teheran dan Washington sudah lima kali melakukan pembicaraan tidak langsung tentang nuklir. Putaran keenam yang direncanakan di Muscat batal setelah serangan Israel. Iran kemudian melancarkan serangan balasan besar terhadap wilayah pendudukan.
Lebih dari 1.000 orang gugur dan lebih dari 5.600 luka akibat serangan Israel. Bukannya mengecam, AS justru menyerang tiga fasilitas nuklir Iran. Laporan intelijen AS mengakui serangan itu tidak menghancurkan komponen utama program nuklir Iran, hanya menunda beberapa bulan.
Sebagai balasan, Iran meluncurkan serangan rudal ke Pangkalan Udara Al-Udeid di Qatar—markas militer terbesar AS di Asia Barat. (*)
Sumber: Fars News
Penerjemah: Ali Hadi Assegaf
Editor: Ufqil Mubin
