BERITAALTERNATIF.COM – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) menyiapkan langkah jangka panjang untuk menghadapi ancaman kekeringan yang dapat kembali terjadi pada musim kemarau, terutama untuk menjaga keberlangsungan sektor pertanian.
Bupati Kukar Aulia Rahman Basri mengatakan bahwa persoalan utama dalam menghadapi kekeringan di kawasan pertanian adalah memastikan ketersediaan sumber air.
Karena itu, pemerintah daerah tidak ingin penanganan hanya dilakukan ketika kemarau sudah terjadi, tetapi juga menyiapkan langkah antisipasi secara lebih terencana.
Menurut Aulia, kondisi di sejumlah kawasan pertanian, termasuk wilayah pinggiran seperti Desa Bendang Raya, menunjukkan masih adanya persoalan keterbatasan sumber air yang dapat dimanfaatkan petani ketika musim kemarau.
“Memang ketika kita bicara masalah pengairan, hal yang terpenting itu adalah sumber airnya,” kata dia kepada awak media pada Sabtu (12/9/2026).
Untuk mengantisipasi persoalan tersebut, Pemkab Kukar telah membentuk tim terpadu yang melibatkan sejumlah perangkat daerah terkait. Tim tersebut bertugas melakukan identifikasi terhadap sumber-sumber air maupun potensi sumber air yang dapat dioptimalkan untuk mendukung kebutuhan pertanian.
Ia menjelaskan, salah satu strategi yang disiapkan pemerintah adalah melakukan pemetaan secara lebih detail terhadap kawasan-kawasan pertanian di Kukar.
Pemetaan tersebut diperlukan karena setiap kawasan memiliki kondisi dan persoalan yang berbeda. Pemerintah tidak bisa menerapkan satu pola penanganan yang sama untuk seluruh wilayah pertanian.
Aulia mencontohkan, apabila terdapat satu hamparan lahan pertanian dengan luas sekitar 200 hektare, pemerintah akan melihat terlebih dahulu potensi sumber air yang berada di sekitar kawasan tersebut. “Nah, itu yang kita optimalkan,” jelasnya.
Setelah sumber air teridentifikasi, pemerintah kemudian akan melihat kebutuhan infrastrukturnya. Apabila persoalannya adalah belum tersedianya pompa, maka pemerintah akan mengupayakan penyediaan pompa. Jika persoalannya berkaitan dengan saluran irigasi, maka infrastruktur tersebut yang perlu dibangun atau diperbaiki.
Selain pompa dan jaringan irigasi, pemerintah juga akan melihat kebutuhan pembangunan maupun optimalisasi embung sebagai bagian dari sistem penyediaan air bagi pertanian.
“Masing-masing tempat punya permasalahan yang berbeda-beda yang harus kita tangani, yang harus kita tindaklanjuti,” ungkapnya.
Dia menegaskan, pendekatan tersebut menjadi penting agar pemerintah tidak kembali berada pada posisi hanya melakukan penanganan ketika kekeringan telah berdampak terhadap petani.
Infrastruktur pengairan harus disiapkan sejak kondisi normal sehingga ketika musim kemarau panjang kembali terjadi, pemerintah dan petani sudah memiliki sistem untuk mengantisipasi keterbatasan air.
Karena itu, meskipun kondisi kemarau saat ini nantinya berakhir, langkah pemetaan dan pembenahan infrastruktur tetap akan dilanjutkan.
“Maksud saya tahun depan itu kita berharap tidak terjadi lagi seperti ini, tapi kita sudah berantisipasi, berantisipasi untuk ketika hal seperti ini terjadi kembali,” tegasnya.
Langkah tersebut sekaligus menjadi bagian dari upaya Pemkab Kukar memperkuat ketahanan pangan daerah. Dengan pemetaan sumber air, penyediaan pompa, pembangunan jaringan irigasi, serta optimalisasi embung, pemerintah berharap petani memiliki dukungan pengairan yang lebih memadai ketika menghadapi periode kering.
Ia menegaskan, persoalan pengairan pertanian membutuhkan penanganan yang disesuaikan dengan karakteristik masing-masing wilayah. Karena itu, hasil pemetaan lapangan akan menjadi dasar bagi pemerintah untuk menentukan bentuk intervensi yang diperlukan di setiap kawasan.
Dengan strategi tersebut, Pemkab Kukar tidak hanya berupaya menyelesaikan persoalan kekeringan yang terjadi saat ini, tetapi juga membangun sistem pengairan yang lebih siap menghadapi kemungkinan perubahan kondisi iklim dan kemarau panjang di masa mendatang. (*)
Penulis: Arif Rahmansyah
Editor: Ufqil Mubin
