TENGGARONG – Penguatan kapasitas pengurus, konsolidasi internal, penguatan ukhuwah islamiyah, hingga kemandirian ekonomi organisasi menjadi gambaran umum program Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Ahlulbait Indonesia (ABI) Kutai Kartanegara (Kukar) tahun 2026.
Hal tersebut dirumuskan dalam Rapat Kerja Anggaran Tahun (RKAT) 2026 yang diselenggarakan di Yayasan Abu Dzar Al-Ghifari Kukar pada Senin (16/2/2026) pukul 13.00 hingga 17.30 Wita. Kegiatan ini diikuti oleh Ketua DPD ABI Kukar, Mas’ud, beserta seluruh jajaran pengurus periode 2025–2029.
Turut hadir Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) ABI Kalimantan Timur (Kaltim), Sayyid Thoriq Assegaff, yang diwakili oleh Sekretaris DPW ABI Kaltim, Ahmad Fauzi.
Ketua DPD ABI Kukar, Mas’ud, berharap seluruh program yang telah dirumuskan dalam RKAT tahun ini dapat dijalankan secara optimal oleh seluruh aparatur organisasi.
“Mudah-mudahan kita semua bisa mengerjakannya dengan tulus ikhlas,” ujarnya dalam sambutan pembukaan.
Sementara itu, Sekretaris DPW ABI Kaltim, Ahmad Fauzi, menyampaikan refleksi spiritual dan ideologis tentang pentingnya menjaga semangat perjuangan Ahlulbait dalam setiap momentum kebersamaan organisasi.
Fauzi menegaskan bahwa kesempatan untuk hadir dan berkhidmat dalam organisasi ABI merupakan limpahan rahmat Allah swt yang patut disyukuri.
“Waktu yang luang dan juga kehendak untuk bergabung bersama yang di mana limpahan rahmat ini adalah mungkin dimiliki orang di luar sana selain kita yang hadir pada hari ini. Maka pujian kepada Allah sangat patut dan layak selalu kita haturkan agar kita terus diberikan hidayah untuk menghidupkan gerakan Ahlulbait,” ujarnya.
Dia menekankan pentingnya kesiapan umat dalam menyambut kehadiran Imam Mahdi, serta peran organisasi sebagai bagian dari proses tersebut.
“Salah satunya adalah organisasi kita, organisasi Ahlulbait Indonesia, yang di mana organisasi ini didedikasikan untuk sarana progresif dalam menyambut kehadiran Sang Imam,” ucapnya.
Selain refleksi ideologis, ia juga menegaskan pentingnya memahami sistem kepemimpinan dan tata kelola organisasi secara utuh.
Fauzi menjelaskan bahwa perubahan nomenklatur dari Dewan Pengurus Daerah menjadi Dewan Pimpinan Daerah menegaskan karakter ABI sebagai organisasi tertimpin.
“Sistem kita pun mengistilahkan bahwa kita adalah organisasi tertimpin. Jadi, teman-teman sekalian adalah pemimpin dari anggota. Petugas dari anggota atau pelayan dari anggota. Makanya namanya Dewan Pimpinan Daerah,” terangnya.
Dia menegaskan bahwa keputusan strategis berada pada otoritas ketua DPD dan harus melalui sistem koordinasi yang telah dirancang.
“Ketua DPD bilang itu tidak, tidak boleh dilaksanakan. Ketua DPD bilang ini dilaksanakan, ini harus dilaksanakan. Apa pun hal-hal strategis, jika teman-teman tidak sepakat, itu akan dikonsultasikan ke ketua DPW. Jadi, semua itu sudah by design dengan sebuah sistem koordinasi,” jelasnya.
Meski demikian, ia mengingatkan pentingnya distribusi peran agar organisasi tidak bergantung pada satu figur.
“Mestinya kita harus menjadi sebuah organisasi membagi dan mendistribusikan peran. Jadi, semua tidak harus bergantung kepada satu orang,” tegasnya.
Fauzi juga menilai bahwa saat ini merupakan momentum bagi ABI untuk tampil lebih percaya diri di tengah masyarakat.
“Kita mempunyai bargaining position, posisi kuat di tengah-tengah masyarakat,” katanya.
Dia mendorong kader ABI Kukar untuk rutin berkumpul, berdiskusi, dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia agar mampu melahirkan generasi yang kuat dan berdaya saing.
“Janganlah meninggalkan generasi yang lemah di bawah kita. Nah, generasi yang ada di bawah, jangan menjadi generasi yang lemah. Harus menjadi generasi yang kuat,” pesannya.
Menurutnya, keterbatasan bukan alasan untuk berhenti berjuang. “Berhenti ketika kita mati. Bahkan kalaupun kita mati, kita harus tetap hidup. Perjuangan-perjuangan kita harus diingat orang. Dan itu bisa menjadi inspirasi bagi orang-orang di sekitar kita,” ujarnya. (*)
Penulis & Editor: Ufqil Mubin
