BERITAALTERNATIF.COM – Dinas Ketahanan Pangan (Disketapang) Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) memastikan penyaluran cadangan pangan pemerintah bagi masyarakat terdampak gagal panen, bencana, maupun musibah lainnya dilakukan berdasarkan jumlah jiwa yang terdampak.
Kepala Disketapang Kukar, Ananias, mengatakan sejumlah desa telah mengajukan proposal bantuan cadangan pangan pemerintah. Proposal tersebut selanjutnya akan diverifikasi melalui pengecekan langsung ke lapangan.
Menurutnya, proses verifikasi dilakukan secara hati-hati agar tidak ada masyarakat terdampak yang terlewat dalam pendataan penerima bantuan.
“Harus hati-hati sekali, karena jangan sampai ada jiwa-jiwa yang terdampak itu tertinggal. Makanya kita ingin by address melalui data-data di kartu keluarganya,” kata dia kepada awak media di Pendopo Odah Etam pada Jumat (2/10/2026).
Ia menjelaskan, pendataan tidak cukup hanya menggunakan Kartu Tanda Penduduk (KTP). Sebab, satu kepala keluarga dapat terdiri dari beberapa jiwa yang seluruhnya perlu dihitung apabila terdampak kondisi yang menyebabkan terganggunya ketersediaan pangan.
“Kalau hanya KTP, kadang-kadang kita ketinggalan nanti. Satu jiwa itu, satu KK itu, ada berapa jiwa. Padahal sebagai dasar penentuan pangan itu, penentuan pangan itu adalah cacah jiwanya,” ujarnya.
Ananias menyebutkan, setiap jiwa terdampak mendapatkan perhitungan bantuan pangan sebanyak 300 gram beras per hari selama 60 hari.
Dengan penghitungan tersebut, setiap jiwa memperoleh alokasi sebanyak 18 kilogram beras untuk masa bantuan selama dua bulan.
Dia berharap bantuan tersebut dapat membantu masyarakat memenuhi kebutuhan pangan selama masa pemulihan setelah mengalami gagal panen atau kondisi lain yang menyebabkan terganggunya sumber pangan mereka.
“Harapannya setelah dua bulan itu mereka sudah bisa untuk memenuhi kebutuhan atau bangkit lagi dari keterpurukan yang diakibatkan oleh gagal panen itu,” katanya.
Ia menegaskan, penyaluran cadangan pangan pemerintah tidak hanya diperuntukkan bagi masyarakat yang terdampak gagal panen.
Bantuan juga dapat diberikan apabila terjadi musibah atau bencana yang berdampak terhadap pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat.
Ananias mengatakan, kondisi tersebut dapat mencakup bencana banjir, kebakaran, maupun bencana lainnya yang menyebabkan masyarakat mengalami kesulitan memenuhi kebutuhan pangan.
“Kalau kondisinya memang ada gagal panen, ada musibah, ada bencana, termasuk kebakaran. Itu kan kita selalu support dengan penyaluran cadangan pangan,” tuturnya.
Untuk saat ini, ungkap dia, komoditas yang disalurkan melalui cadangan pangan pemerintah berupa pangan pokok, yakni beras. Beras tersebut menjadi salah satu penyangga kebutuhan masyarakat ketika terjadi kondisi darurat atau keterpurukan akibat bencana.
“Pangan pokok yaitu beras sebagai penyangga dalam kondisi keterpurukan akibat bencana, baik itu bencana banjir atau bencana-bencana yang lain,” ujarnya.
Ia mengatakan bahwa pemerintah desa dan kelurahan telah diminta untuk segera melaporkan apabila terdapat masyarakat yang mengalami gagal panen, meskipun luas lahan yang terdampak relatif kecil.
“Kalau pemerintah desa kelurahan sudah kami komunikasikan jika ada gagal panen, walaupun hanya satu atau dua hektare, jiwanya terdampak hanya dua atau tiga, ya tetap harus dilaporkan,” tegasnya.
Menurutnya, jumlah lahan yang terdampak bukan menjadi satu-satunya dasar dalam melihat kebutuhan bantuan pangan. Pemerintah tetap perlu mengetahui berapa banyak warga yang mengalami dampak dari kondisi tersebut.
“Karena itu kan warga Kukar. Jadi, tetap harus kita support bantuan melalui penyaluran cadangan pangan pemerintah,” ucapnya.
Ananias menambahkan, kebijakan tersebut sejalan dengan arahan Bupati Kukar Aulia Rahman Basri agar tidak ada masyarakat yang mengalami kekurangan pangan akibat bencana, gagal panen, maupun kondisi darurat lainnya.
“Itu amanat dari Bapak Bupati seperti itu. Jangan sampai ada masyarakat kita yang kekurangan pangan,” tutupnya. (*)
Penulis: Ahmad Rifa’i
Editor: Ufqil Mubin
