BERITAALTERNATIF.COM – Pengamat Timur Tengah Dina Y. Sulaeman menegaskan bahwa masalah Palestina bukan persoalan teologis, tetapi merupakan bentuk nyata dari penjajahan modern yang harus dilihat dalam konteks kolonialisme global.
Hal tersebut ia sampaikan dalam forum diskusi di Balikpapan baru-baru ini, di mana ia dipercaya menyampaikan pandangan tentang dimensi politik dan internasional dari konflik yang telah berlangsung selama puluhan tahun itu.
“Dalam membahas Palestina, kita harus tahu dulu tujuan kita. Diskusi tentang Palestina tidak boleh berhenti di tataran wacana semata. Harus ada upaya mencari solusi konkret,” ujarnya.
Menurutnya, gagasan penyelesaian konflik melalui pandangan agama, sebagaimana sempat dipromosikan oleh beberapa pemimpin dunia seperti Presiden AS Donald Trump, tidak akan menyentuh akar masalah yang sebenarnya.
“Kalau kita bicara soal teologi, maka setiap pihak akan tetap berpegang pada kitab sucinya. Israel misalnya, bahkan membawa kitabnya ke sidang PBB dan menyebutnya sebagai ‘akte tanah mereka’. Dalam kondisi seperti ini, resolusi perdamaian sulit dicapai karena masing-masing pihak berdiri di dasar keyakinan yang tak bisa dinegosiasikan,” jelasnya.
Dina menilai, pendekatan yang lebih relevan untuk memahami masalah Palestina adalah dengan melihatnya sebagai masalah penjajahan dan kolonialisme.
“Ketika kita memahami bahwa Israel menjajah Palestina, maka persoalan ini menjadi lebih jelas: ini bukan konflik antaragama, tapi persoalan pendudukan wilayah dan penindasan satu bangsa terhadap bangsa lain,” tegasnya.
Ia menyoroti bahwa sebagian besar negara di dunia, termasuk kekuatan besar di Barat, masih enggan menyebut situasi di Palestina sebagai penjajahan.
“Selama dunia tidak mengakui ini sebagai kolonialisme, maka solusi tidak akan pernah ditemukan,” lanjutnya.
Dalam konteks global, ia juga menjelaskan bahwa perjuangan rakyat Palestina tidak hanya berhadapan dengan Israel, tetapi juga dengan kekuatan ekonomi dan politik besar yang mendukungnya.
“Israel tidak berdiri sendiri. Di belakangnya ada negara-negara besar, ada pebisnis global, ada uang yang mengalir dari proyek-proyek internasional. Karena itu, perjuangan melawan Israel tidak bisa dibebankan hanya kepada rakyat Palestina. Dunia harus ikut bergerak,” ujarnya.
Dina menguraikan bahwa dukungan terhadap Palestina bisa diwujudkan melalui berbagai “front perjuangan”, bukan hanya dalam bentuk perlawanan fisik.
Beberapa front tersebut antara lain: pertama, front akademis dan hukum. Dia mencontohkan bahwa Indonesia masih memiliki hubungan dagang tidak langsung dengan Israel, dan hal itu perlu dikritisi.
“Masih ada perdagangan antara Indonesia dan Israel, meskipun melalui negara ketiga. Pemerintah tidak bisa melarang karena belum ada payung hukum. Ini tugas akademisi dan masyarakat sipil untuk mendorong DPR membuat undang-undang yang melarang perdagangan dengan Israel,” ujarnya.
Kedua, front sastra dan budaya. “Kalau ada penulis, penyair, atau musisi yang membuat karya untuk membangkitkan solidaritas terhadap Palestina, itu juga bagian dari perjuangan. Budaya bisa menjadi medium perlawanan yang kuat,” tambahnya.
Ketiga, front hukum internasional. Dina mengapresiasi langkah beberapa negara seperti Afrika Selatan yang membawa kasus pelanggaran HAM Israel ke Mahkamah Internasional (ICJ).
“Itu contoh nyata bagaimana perjuangan bisa dilakukan secara legal di level dunia,” jelasnya.
Keempat, front opini publik dan media sosial. Dina menyoroti pentingnya peran masyarakat di era digital. Media sosial sekarang menjadi medan perjuangan baru. TikTok, misalnya, menjadi platform yang ditakuti Israel karena di sanalah banyak narasi pro-Palestina berkembang.
“Tidak heran jika para pengusaha pro-Israel berusaha menguasai media-media itu,” ungkapnya.
Dia menegaskan bahwa perang informasi di dunia maya kini menjadi bagian penting dari perjuangan rakyat Palestina. “Posting, berbagi, dan menyebarkan informasi yang benar tentang kondisi di Gaza itu juga bentuk perlawanan,” katanya.
Menutup pemaparannya, ia menegaskan bahwa solidaritas dunia terhadap Palestina tidak boleh berhenti pada slogan dan doa.
“Kita harus paham bahwa ini bukan perang agama. Ini penjajahan. Dan selama penjajahan masih ada, maka kita semua punya tanggung jawab moral untuk melawannya,” pungkas Dina. (*)
Penulis: Ulwan Murtadha
Editor: Ufqil Mubin
