BERITAALTERNATIF.COM – Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) Aulia Rahman Basri menyebut pemerintah daerah terus berupaya menjaga daya beli masyarakat dan mengendalikan inflasi menyusul kebijakan pemangkasan subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) dan listrik yang menjadi kewenangan pemerintah pusat.
Aulia mengatakan, meskipun pemerintah daerah tidak memiliki kewenangan dalam menentukan kebijakan tersebut, Pemkab Kukar tetap bertanggung jawab mengantisipasi dampak yang ditimbulkan, terutama terhadap harga kebutuhan pokok dan tingkat kesejahteraan masyarakat.
Menurutnya, salah satu langkah yang menjadi perhatian pemerintah daerah adalah mencegah lonjakan inflasi agar tidak semakin membebani masyarakat, khususnya dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari.
Kata dia, Pemkab Kukar terus berupaya agar tidak terjadil inflasi yang berlebihan, yang menimbulkan lonjakan harga kebutuhan masyarakat.
Pihaknya juga menjaga daya beli masyarakat. “Agar pemenuhan kebutuhan pokok bisa terpenuhi dengan baik,” ujarnya saat diwawancarai di Ruang Sidang Utama DPRD Kukar, Rabu (30/9/2026).
Selain mengendalikan inflasi, Pemkab Kukar berupaya menjaga pendapatan masyarakat agar kebijakan pemerintah pusat tidak berdampak pada peningkatan angka kemiskinan di daerah.
Ia berharap setiap kebijakan pengurangan subsidi disertai mekanisme pengawasan dan keseimbangan dalam pengalokasian anggaran. Dengan demikian, pengurangan pembiayaan di satu sektor dapat diarahkan untuk mendukung sektor lain yang lebih produktif.
“Kebijakan pusat itu pasti ada check and balances. Ketika di sini dikurangi, pembiayaannya disalurkan ke tempat mana lagi. Kami berharap ini tersalur ke sektor-sektor produktif sehingga bisa menjadi daya dorong atau daya dukung untuk perbaikan kesejahteraan masyarakat,” katanya.
Sementara itu, pemangkasan kuota BBM bersubsidi di Kalimantan Timur turut menjadi perhatian menyusul terbatasnya alokasi Pertalite dan Biosolar pada 2026. Kondisi tersebut dikaitkan dengan antrean panjang kendaraan di sejumlah SPBU di Kukar.
Aulia menjelaskan, dalam situasi tersebut, upaya menjaga stabilitas harga, daya beli, dan pendapatan masyarakat menjadi bagian dari langkah pemerintah daerah untuk mengantisipasi dampak kebijakan subsidi terhadap perekonomian masyarakat. (Adv)
Penulis: Arif Rahmansyah
Editor: Devi Nila Sari
