BERITAALTERNATIF.COM – Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kutai Kartanegara (Kukar) menargetkan pencairan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi guru honorer non-ASN periode Juli hingga November 2026 segera direalisasikan.
Di sisi lain, Disdikbud juga tengah mengkaji kemungkinan pemberian TPP bagi guru Kementerian Agama yang bertugas mengajar di sekolah dasar (SD) di bawah naungannya.
Sekretaris Disdikbud Kukar, Pujianto, mengatakan percepatan pembayaran TPP guru non-ASN menjadi salah satu perhatian dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi IV DPRD Kukar terkait penyaluran dan penetapan insentif guru honorer non-ASN dan guru agama, Kamis (12/11/2026), di Ruang Rapat Serbaguna DPRD Kukar.
Dia menyebut proses pencairan insentif guru non-ASN akan segera dilakukan. Pemerintah daerah berupaya menindaklanjuti persoalan tersebut agar pembayaran untuk lima bulan dapat segera diterima para guru.
“Untuk guru non-ASN, pencairan TPP menjadi prioritas yang segera kami tindak lanjuti. Mudah-mudahan prosesnya bisa berjalan sesuai target sehingga para guru segera menerima haknya,” ujar Pujianto.
Selain persoalan pencairan, RDP tersebut turut menampung aspirasi guru Kementerian Agama yang selama ini mengajar di SD. Mereka berharap mendapatkan TPP dengan ketentuan yang sama seperti guru lainnya karena menjalankan tugas di lingkungan sekolah yang berada di bawah Disdikbud.
Namun, kata dia, pemberian tunjangan tersebut masih memerlukan kajian. Perbedaan status kepegawaian menjadi salah satu pertimbangan karena guru Kementerian Agama bukan merupakan pegawai pemerintah daerah.
Pujianto menjelaskan, Disdikbud Kukar akan berkoordinasi dengan Bagian Hukum dan Inspektorat untuk membahas dasar hukum pemberian tunjangan tersebut. Langkah ini diperlukan agar kebijakan yang diambil tidak bertentangan dengan peraturan pemerintah.
Ia menilai kepastian regulasi harus menjadi landasan sebelum pemerintah daerah menetapkan kebijakan. Dengan demikian, pemberian TPP dapat dilaksanakan sesuai ketentuan dan tidak menimbulkan persoalan hukum.
“Kita ingin persoalan ini segera mendapatkan jalan keluar. Karena itu, perlu ada pembahasan bersama agar regulasi yang digunakan benar-benar memberikan kepastian bagi semua pihak,” tutupnya. (Adv)
Penulis: Arif Rahmansyah
Editor: Devi Nila Sari
