BERITAALTERNATIF.COM – Menteri Keuangan Republik Indonesia Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan strategi pembangunan ekonomi Indonesia yang berlandaskan konsep Sumitronomics, dengan fokus pada tiga pilar utama: pertumbuhan ekonomi tinggi, pemerataan manfaat pembangunan, serta stabilitas nasional yang dinamis. Hal ini disampaikan dalam Pendapat Akhir Pemerintah atas RUU APBN 2026 pada Rapat Paripurna DPR RI di Jakarta, Selasa (23/9/2025).
Kata Purbaya, fiskal, sektor keuangan, dan perbaikan iklim investasi harus sinergis menggerakkan perekonomian Indonesia agar dapat tumbuh melampaui 6% dalam waktu tidak terlalu lama.
“Dengan konsistensi menjaga keselarasan mesin-mesin pertumbuhan, diharapkan dapat memacu pertumbuhan menuju 8% dalam jangka menengah,” ujarnya.
Sebagai katalis pertumbuhan, APBN diarahkan untuk memperkuat peran sektor swasta, termasuk melalui penempatan kas Rp 200 triliun di Himbara guna mendorong kredit serta reformasi perizinan usaha lewat PP Nomor 28 Tahun 2025. Selain itu, Danantara didorong untuk memperbesar investasi bernilai tambah tinggi.
APBN 2026 juga diprioritaskan pada delapan agenda pembangunan utama: ketahanan pangan, ketahanan energi, program Makan Bergizi Gratis (MBG), pendidikan bermutu, kesehatan berkualitas, penguatan desa–koperasi–UMKM, pertahanan semesta, serta akselerasi investasi dan perdagangan global.
Untuk mendukung program tersebut, pemerintah mengalokasikan antara lain Rp 164,7 triliun untuk ketahanan pangan, Rp 402,4 triliun untuk energi, Rp 335 triliun untuk MBG, Rp 769,1 triliun untuk pendidikan, Rp 244 triliun untuk kesehatan, serta Rp 508,2 triliun untuk perlindungan sosial.
Secara keseluruhan, belanja negara pada APBN 2026 ditetapkan sebesar Rp 3.842,7 triliun, dengan pendapatan negara diperkirakan Rp 3.153,6 triliun dan defisit 2,68% dari PDB.
Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi 2026 sebesar 5,4%, inflasi terjaga di level 2,5%, suku bunga SBN di sekitar 6,9%, serta nilai tukar rupiah pada kisaran Rp 16.500 per dolar AS.
“APBN tahun 2026 akan memberikan dampak nyata bagi masyarakat dan perekonomian, demi terwujudnya Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur,” tutup Menkeu. (*)
Sumber: Kemenkeu
Editor: Ufqil Mubin
