BERITAALTERNATIF.COM – Ini bukan pertama kalinya Amerika Serikat keluar dari UNESCO. Negara ini telah tiga kali keluar dari organisasi budaya dan pendidikan PBB tersebut: pada tahun 1984, 2018, dan yang ketiga telah diumumkan dengan tenggat akhir tahun 2026.
UNESCO (Organisasi Pendidikan, Ilmu Pengetahuan, dan Kebudayaan Perserikatan Bangsa-Bangsa) merupakan salah satu lembaga khusus di bawah PBB yang didirikan pada tahun 1945 dengan tujuan mempromosikan perdamaian dan keamanan dunia melalui kerja sama internasional di bidang pendidikan, ilmu pengetahuan, budaya, dan komunikasi. Sejak awal, gagasan bahwa “karena perang bermula dari pikiran manusia, maka pertahanan terhadap perdamaian juga harus dimulai dari pikiran” menjadi prinsip utama organisasi ini.
Negara-negara Barat, khususnya Eropa dan Amerika, setelah mengalami dua Perang Dunia dan kehancuran besar yang ditimbulkannya, menyadari bahwa perdamaian abadi tidak hanya bisa ditegakkan lewat kesepakatan politik dan ekonomi, tapi juga harus dibangun di atas solidaritas moral dan intelektual bangsa-bangsa—melalui pendidikan dan kebudayaan. Amerika, sebagai salah satu pendiri utama UNESCO, juga menjadi anggota sejak awal, meskipun perjalanannya dalam keanggotaan penuh pasang-surut.
Keluar Pertama di Era Reagan
Amerika masuk UNESCO pada tahun 1945, namun 39 tahun kemudian, pada 1984 di masa Presiden Ronald Reagan, negara itu keluar dari UNESCO dengan alasan perbedaan pandangan politik, persoalan biaya, dan ketidakpuasan terhadap manajemen organisasi tersebut.
Selama Perang Dingin, masuknya negara-negara berkembang ke UNESCO membuat Amerika tidak nyaman, terutama karena organisasi ini mulai mendapat pengaruh besar dari negara-negara Dunia Ketiga yang memiliki latar sejarah dan budaya besar.
Pemerintah Reagan menuduh UNESCO terlalu politis dan salah urus, termasuk dalam kebijakan tentang kebebasan pers dan prioritas ideologis yang dianggap keluar dari mandat utamanya. Maka keluarlah AS dari UNESCO untuk pertama kalinya.
Kembali setelah 20 Tahun
Amerika kembali menjadi anggota pada Oktober 2003. Namun, pada 2011, ketika Palestina diterima sebagai anggota penuh UNESCO melalui pemungutan suara, Amerika langsung menghentikan pembayaran iuran keanggotaan. Saat itu, Amerika menyumbang sekitar 22% dari anggaran UNESCO.
Keluar Kedua di Era Trump Pertama
Enam tahun kemudian, di era kepresidenan Donald Trump, AS kembali mengumumkan keluar dari UNESCO pada Oktober 2017 dan secara resmi keluar pada 31 Desember 2018. Alasan utamanya adalah “bias terhadap Israel” dan “politisasi yang terus berlanjut”.
Keputusan ini diambil setelah UNESCO memasukkan kompleks makam nabi Ibrahim, Sarah, Ishak, Ribka, Yakub, dan Lea di Hebron (Tepi Barat) sebagai Situs Warisan Dunia Palestina. Tak lama setelah itu, Israel juga keluar dari UNESCO. Hingga Desember 2020, Amerika tercatat memiliki tunggakan iuran sekitar 616 juta dolar AS.
Kembali Lagi di Era Biden
Setelah Joe Biden menjabat, pada Juli 2023, Amerika kembali masuk UNESCO dan menyatakan niat membayar lebih dari 600 juta dolar tunggakan, dengan alasan bahwa ketidakhadiran AS telah memberi ruang bagi China untuk mendominasi kebijakan global dalam teknologi, pendidikan, dan kecerdasan buatan.
Namun setelah Trump kembali menjabat pada Januari 2025, Amerika kembali mengumumkan akan keluar dari UNESCO. Juru bicara Departemen Luar Negeri AS, Tami Bruce, mengatakan bahwa keanggotaan Palestina sebagai negara anggota sangat bermasalah dan berkontribusi terhadap “retorika anti-Israel”.
Ia juga mengkritik tujuan pembangunan berkelanjutan UNESCO seperti pengurangan kemiskinan, kesetaraan gender, dan perubahan iklim, sebagai agenda ideologis dan globalis. Rencana keluar ini akan efektif pada 31 Desember 2026. Hingga saat itu, AS masih tetap menjadi anggota penuh.
Rekam Jejak Pelanggaran Perjanjian oleh AS
Setiap kali Trump berkuasa, selalu ada penarikan dari perjanjian atau organisasi internasional yang terkait budaya dan perdamaian.
Dalam masa jabatan 2017–2021 dan sejak 2025, Trump telah menarik AS dari berbagai perjanjian seperti: Perjanjian Iklim Paris, Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), Dewan HAM PBB (UNHRC), UNESCO (dua kali), UNRWA (Badan PBB untuk Pengungsi Palestina), OECD (perjanjian pajak global), Kemitraan Trans-Pasifik (TPP), dan Ancaman keluar dari WTO.
Mengapa AS Bermasalah dengan UNESCO?
Amerika, terutama di bawah kepemimpinan Trump, melihat segala sesuatu yang berbau kebenaran sejarah, kesetaraan, keragaman, dan hak asasi sebagai ancaman terhadap kepentingan nasionalnya. Misi-misi utama UNESCO—seperti meningkatkan kualitas pendidikan, mempromosikan keberagaman budaya, melindungi warisan dunia, mengembangkan komunitas cerdas, dan menjamin kebebasan media—semuanya dianggap bertentangan dengan kepentingan AS.
Dukungan Amerika terhadap organisasi internasional seperti UNESCO tampaknya hanya demi memuluskan kepentingan hegemoninya: mengakses sumber daya negara lain demi kekayaan dan kekuatan nasional, bukan karena komitmen terhadap keadilan global.
UNESCO lahir dari kebutuhan dunia akan perdamaian, martabat manusia, dan keadilan sosial melalui ilmu pengetahuan, pendidikan, dan budaya. Tiga kali keluarnya Amerika dari organisasi ini menunjukkan bahwa kebijakan negara itu justru berlawanan arah: memperkuat perang, kebodohan, kemiskinan, dan menghambat penyebaran ilmu, kekayaan, dan keadilan. Apakah “Setan Besar” bukan julukan yang layak untuk Amerika? (*)
Editor: Ufqil Mubin
