BERITAALTERNATIF.COM – Meskipun secara resmi disebut sebagai pertemuan “kultural-ekonomi”, isi pembahasan menunjukkan arah yang jauh lebih strategis: upaya untuk mengubah organisasi ini menjadi blok politik-militer yang oleh sebagian analis disebut sebagai “NATO versi Turki.”
Pemilihan kota Qabala bukan tanpa alasan. Di sinilah dulu berdiri stasiun radar Rusia yang kemudian dihancurkan pada masa pemerintahan Ilham Aliyev. Selama pertemuan itu, Aliyev berulang kali menekankan penguatan hubungan Azerbaijan–Turki, bahkan menyebut bahwa hanya dalam setahun terakhir, 25 latihan militer bersama telah digelar. Pesan tersiratnya jelas: di balik wajah ekonomi dan budaya, organisasi ini tengah menyiapkan fondasi militer yang serius.
Dengan demikian, meski secara formal tetap tampil sebagai organisasi yang mempromosikan kerja sama budaya, ekonomi, dan politik, arah pergerakannya kian meniru model NATO Turki, di mana Ankara memainkan peran utama dan mengikuti garis kebijakan Barat—khususnya NATO dan Israel—dalam menghadapi Iran, Rusia, dan China.
Secara resmi, agenda pertemuan Qabala menyoroti isu logistik, transportasi, dan kerja sama ekonomi. Namun, makna ideologis di baliknya adalah membangun pusat kekuatan baru berorientasi Turki yang beroperasi di bawah pengawasan Barat, terutama Inggris dan Amerika Serikat. Dan semakin sering pertemuan semacam ini digelar, semakin kuat pula nada militer dalam retorika para pemimpinnya.
Beberapa tahun lalu, pembahasan di forum ini hanya berkisar pada kesamaan bahasa dan budaya antarbangsa Turki. Tema seperti “ibu kota budaya” diangkat untuk memperkuat identitas bersama sekaligus mengikis pengaruh budaya dan bahasa Persia. Namun kini fokusnya telah bergeser ke latihan militer bersama, pengembangan industri pertahanan, dan koordinasi keamanan.
Presiden Aliyev bahkan mengusulkan peringatan 100 tahun Kongres Turkiologi pertama pada 2026 di Baku, sambil menegaskan bahwa “akar sejarah dan bahasa yang sama menyatukan kita sebagai satu keluarga.” Tetapi pengalaman seratus tahun terakhir menunjukkan bahwa di balik gagasan ini, terdapat upaya penyeragaman identitas yang melemahkan kelompok-kelompok lain di Kaukasus seperti Armenia, Talish, Tatar, Lezgi, dan Kurdi.
Salah satu keputusan pertemuan Qabala adalah penyelenggaraan konferensi ilmiah bertema Pengaruh Milih Ganjavi dan Alisher Navoi terhadap Spiritualitas Dunia Turki. Namun kedua penyair tersebut sejatinya adalah penyair berbahasa Persia. Ini menunjukkan adanya upaya untuk mengklaim warisan Persia sebagai bagian dari “identitas Turki,” padahal bahasa Persia telah lama menjadi bahasa ilmu dan agama di Asia Tengah.
Dalam pertemuan itu, para peserta kembali menekankan pentingnya koridor transportasi strategis, termasuk Koridor Tengah dan Koridor Zangezur, yang oleh Turki dan Azerbaijan dipandang bukan hanya sebagai proyek ekonomi, tetapi juga alat kendali geopolitik.
Anggota organisasi ini—Azerbaijan, Turki, Kazakhstan, Uzbekistan, dan Kirgizstan—merupakan bekas republik Soviet yang berbatasan langsung dengan Rusia. Kondisi ini menciptakan sabuk geopolitik baru yang membentang dari Laut Kaspia hingga perbatasan China. Bagi Barat, mengendalikan wilayah ini sangat penting karena bisa menjadi jalur alternatif untuk perdagangan dan energi sekaligus mengurangi pengaruh Rusia di kawasan pasca-Soviet.
Turki jelas menjadi pusat gravitasi dunia Turki. Ankara terus mempromosikan konsep “Dunia Turki” dan mengaitkannya dengan agenda politik serta militer. Produk industri pertahanannya—dari drone hingga sistem komunikasi—telah diekspor luas ke Azerbaijan dan Asia Tengah. Sementara itu, kekuatan “soft power” Turki berkembang melalui pendidikan, media bersama, dan pembentukan narasi sejarah tunggal yang menempatkan Turki sebagai “pemimpin alami bangsa Turki.”
Namun, meski beberapa negara Asia Tengah berusaha menjaga kemandirian politiknya, belum jelas sampai kapan mereka dapat menolak dominasi Ankara. Apalagi, kebijakan Turki sering sejalan dengan kepentingan London dan Washington, yang melihat “sabuk Turki” sebagai sarana untuk melemahkan Rusia dan Iran sambil menjaga pengaruh energi dan logistik Barat di kawasan.
Dampak langsung dari dinamika ini paling terasa di Armenia. Penguatan koordinasi militer-politik antara anggota organisasi berarti memperbesar kekuatan Azerbaijan dan memperkuat kehadiran Turki di Kaukasus Selatan. Ide “Dunia Turki” menjadi ancaman langsung bagi keamanan dan identitas nasional Armenia.
Ironisnya, sementara Ankara dan Baku mempererat aliansi, pemerintah Armenia justru berbicara tentang “abad perdamaian” dan “era tanpa perbatasan,” tanpa meningkatkan kemampuan militernya. Ketidaksiapan ini dapat membuat Armenia terisolasi dan terkepung oleh negara-negara yang kini juga menyelaraskan kebijakan pertahanan mereka melawan Yerevan.
Jika tren ini dibiarkan, Turki berpotensi memperluas pengaruhnya dengan tujuan jangka panjang: melemahkan dan bahkan memecah Armenia, lalu melenyapkan peran etnis Armenia di Kaukasus. Dan setelah itu, gelombang ancaman berikutnya akan bergerak ke arah perbatasan Iran.
Rencana ini bahkan menjangkau ranah digital. Organisasi Negara-Negara Turki kini tengah meluncurkan jejaring sosial baru bernama “Turanity”, yang digambarkan sebagai platform bagi “persatuan bangsa Turki.” Proyek ini, digarap oleh perusahaan teknologi-militer Turki Baykar, disebut-sebut akan digunakan untuk membentuk “basis digital dunia Turki.”
Menurut laporan media Rusia, aplikasi tersebut mampu mengakses data pribadi pengguna dan menganalisisnya menggunakan kecerdasan buatan, menciptakan “pengikut digital dunia Turki.” Beberapa sumber bahkan menyebutnya sebagai bentuk “perbudakan digital.”
Kelak, penggunaan platform ini bisa diwajibkan bagi pegawai negeri dan mahasiswa di negara anggota. Tujuannya jelas: membangun satu ruang digital dan ideologis yang menyatukan seluruh dunia Turki di bawah kendali Ankara.
Rusia telah menilai langkah ini sebagai ancaman serius terhadap keamanan nasionalnya. Presiden Vladimir Putin, yang menentang arah anti-Rusia organisasi tersebut, segera menggelar pertemuan Rusia + Asia Tengah (1+5) di Tajikistan setelah KTT Qabala, sebagai upaya penyeimbang. Moskow juga mengaktifkan pertemuan negara-negara CIS bersama Belarus dan negara Kaukasus lainnya untuk menghadang pengaruh “NATO Turki.”
Sebaliknya, Iran justru terlihat pasif. Meskipun memiliki akar sejarah, budaya, dan peradaban yang kuat di kawasan, Teheran belum memanfaatkan potensi itu untuk membangun kerja sama strategis dengan Asia Tengah. Gagasan membentuk organisasi budaya bersama dengan Afghanistan dan Tajikistan pun masih sebatas wacana.
Mengingat arah perkembangan organisasi ini yang semakin jelas anti-Iran, gagasan agar Iran bergabung di dalamnya kini terlihat sangat naif dan berisiko. Sebab, dari awal struktur ini dirancang untuk mengikis pengaruh budaya dan bahasa Persia, sekaligus memperkuat poros militer-politik yang menentang Teheran.
Iran, karena itu, perlu memperkuat koordinasi dengan Rusia, China, Armenia, dan negara-negara berbahasa Persia lainnya, serta memperluas hubungan ekonomi dan infrastruktur dengan lima negara Asia Tengah. Langkah ini penting untuk menahan laju pembentukan poros Turki–Barat yang semakin aktif menargetkan kepentingan strategis Iran di kawasan. (*)
Sumber: Mehr News
Penerjemah: Ali Hadi Assegaf
Editor: Ufqil Mubin
