BERITAALTERNATIF.COM – Direktur Eksekutif Strategic and Political Insight Network (SPIN), Mawardin Sidik, memaparkan analisis komprehensif mengenai dinamika politik nasional, kekuatan oposisi, hingga potensi keretakan koalisi menjelang Pemilu 2029.
Mawardin menilai konfigurasi politik saat ini menunjukkan konsolidasi besar kekuatan di lingkar kekuasaan, namun di sisi lain menyebabkan minimnya kontrol terhadap pemerintahan.
Menurut dia, konfigurasi politik nasional kini didominasi oleh Prabowo–Gibran sebagai poros utama pemerintahan. Koalisi Indonesia Maju (KIM) yang membentuk pemerintahan berhasil merangkul banyak partai besar sehingga menguasai mayoritas di parlemen.
Prabowo juga disebutnya berhasil menjaga keseimbangan kepentingan antar-partai lewat distribusi peran kekuasaan, baik di kabinet maupun di lembaga negara.
“Artinya, Indonesia kemungkinan besar akan stabil secara politik dalam 2–3 tahun ke depan, namun stabilitas itu datang dengan kadar penurunan kualitas oposisi terhadap kekuasaan,” jelasnya kepada awak media Berita Alternatif pada Kamis (11/12/2025).
Mawardin menilai peran oposisi belum berjalan sebagaimana mestinya, terutama karena PDI Perjuangan tidak mengambil posisi oposisi secara penuh.
Kata dia, PDI Perjuangan memilih posisi ambigu, mendukung pemerintahan tetapi tetap menyatakan diri sebagai “pendukung kritis,” tidak mengambil peran oposisi seutuhnya.
Dalam kondisi hampir seluruh partai menyatu dalam koalisi besar, sambungnya, ruang check-and-balance tentu saja melemah, alhasil kontrol terhadap kebijakan pemerintah menjadi kurang tajam. “Kondisi seperti itu kurang sehat bagi pertumbuhan demokrasi,” ujarnya.
Saat disinggung tentang posisi PDI Perjuangan pasca pecah kongsi dengan Jokowi, ia menyebut partai berlambang banteng itu berada dalam kondisi dilematis.
PDI Perjuangan disebutnya sebagai partai besar tetapi tidak masuk dalam koalisi pemerintahan. Secara kuantitas di parlemen mereka masih signifikan, namun secara fungsional kekuatannya sebagai oposisi lemah.
Mawardin menjelaskan, pilihan PDI Perjuangan untuk mengambil sebagai sikap “pendukung kritis” ketimbang mengantagoniskan kebijakan pemerintah, alhasil oposisi hanya berfungsi simbolik belaka.
“Saya berpendapat justru PDIP menguat sebagai penentang Jokowi pasca pecah kongsi, sementara kepada Prabowo, PDIP lebih condong ke posisi menyeimbangkan kekuasaan tanpa memberi tekanan keras, atau perlawanan frontal,” terangnya.
Dia menilai potensi munculnya partai oposisi baru sangat kecil, mengingat kuatnya dominasi koalisi besar di pemerintahan. Pihak non-partai justru mengambil peran oposisi.
Ia pun menegaskan bahwa ruang untuk oposisi murni atau benar-benar tajam semakin menyempit, PDI Perjuangan selaku partai papan atas pun terbelenggu, apalagi partai-partai kecil atau partai menengah lainnya di luar koalisi.
Mawardin menyebut pihak yang justru berperan sebagai oposisi alternatif sekarang adalah aktor nonpartai. Misalnya, LSM, akademisi, dan mahasiswa.
“Parlemen akan menjadi arena debat yang hidup dan demokrasi menjadi lebih kompetitif kalau PDIP mengambil sikap oposisi tegas dan sistematis,” jelasnya.
Meski secara formal terlihat solid, dia mengingatkan bahwa dinamika internal dalam koalisi pemerintahan bisa memicu keretakan jika tidak dikelola dengan baik.
Secara formal, sambungnya, koalisi pemerintahan tampak solid dengan menguasai mayoritas kursi DPR. Hal ini berarti pemerintahan Prabowo-Gibran memiliki basis dukungan yang kuat untuk meneruskan agenda legislatif dan kebijakan strategis.
Namun, jelasnya, kekompakan koalisi bergantung pada kemampuan menjaga konsensus internal di tengah perbedaan kepentingan partai.
Faktor seperti ambisi politik individu, distribusi kekuasaan, dan isu kebijakan dapat menjadi sumber ketegangan. “Walaupun saat ini relatif stabil, koalisi bisa rentan terhadap gesekan jangka menengah jika aspirasi elite partai tidak dikelola dengan baik,” ungkapnya.
Mawardin menyatakan bahwa peluang perpecahan memang ada, meski kecil dalam waktu dekat. Dia memprediksi gesekan justru berpotensi datang dari dalam koalisi sendiri.
“Tetapi dalam jangka panjang, dinamika bisa berubah terutama menjelang pemilu berikutnya. Tekanan politik, kekecewaan terhadap kebijakan, masalah konflik kepentingan, atau perubahan situasi elektoral bisa memicu gesekan internal,” katanya.
Ia menambahkan bahwa perebutan pengaruh menjelang 2029 bisa menimbulkan friksi antara kubu Prabowo dan kubu Gibran.
Dalam skenario ini, lanjutnya, konflik tidak datang dari luar, tetapi justru dari dalam koalisi itu sendiri. Partai-partai pendukung mungkin saling berebut pengaruh saat mendekati Pemilu 2029. Ketegangan bisa muncul antara kelompok loyalis Prabowo dan kelompok yang mulai menjadikan Gibran sebagai pusat kekuatan baru, atau sebaliknya.
Indikator yang harus diamati yakni pernyataan elite yang saling bertentangan, mundurnya satu partai besar dari koalisi, atau ada konflik terbuka di kabinet atau DPR.
“Jika dikaitkan dengan peta politik saat ini, peluangnya sangat kecil dalam jangka pendek. Nanti kita lihat dinamikanya ke depan,” tutupnya. (*)
Penulis: Ulwan Murtadha
Editor: Ufqil Mubin
