BERITAALTERNATIF.COM – Aktivis muda Indonesia, Muhammad Alhasni, menilai dinamika isu normalisasi hubungan sejumlah negara dengan Israel bukanlah fenomena baru, melainkan bagian dari rangkaian panjang strategi geopolitik yang telah berlangsung selama puluhan tahun.
Dalam keterangannya yang dikutip media ini dari Bincang Berita Maula TV pada Sabtu (21/2/2026) sore, Alhasni menyebut bahwa pola pendekatan yang dilakukan Israel bersama sekutunya, khususnya Amerika Serikat (AS) dan blok Barat, terus berganti bentuk dan narasi.
“Kalau kita melihat alur dan kronologi yang dibuat, ini bukan sesuatu yang tiba-tiba. Ini bagian dari logika imperialisme yang sudah lama berjalan, hanya berganti wajah dan strategi,” ujarnya.
Menurutnya, pada fase awal, upaya legitimasi Israel dilakukan melalui narasi “solusi dua negara” yang diperkenalkan dalam berbagai forum internasional.
Dia menyinggung peran tokoh seperti Anwar Sadat yang membuka jalur diplomasi dengan Israel melalui pendekatan bilateral dan perjanjian damai.
Seiring waktu, strategi tersebut bergeser dengan melibatkan negara-negara mayoritas Muslim agar membangun hubungan diplomatik atas nama penghentian kekerasan dan pembukaan jalur diplomasi.
Ia juga menyoroti munculnya inisiatif seperti Abraham Accords yang dinilainya sebagai bagian dari proses normalisasi bertahap di kawasan Timur Tengah.
“Konferensi tingkat tinggi, penandatanganan perjanjian, semua itu dilakukan untuk membiasakan penerimaan terhadap entitas tersebut,” katanya.
Alhasni menegaskan bahwa dalam pandangannya, persoalan ini tidak dapat dilepaskan dari pertarungan narasi global dan kekuatan politik internasional.
Dia meyakini bahwa pendekatan terhadap Indonesia telah berlangsung lama dan dilakukan melalui berbagai jalur, termasuk pendekatan terhadap tokoh dan organisasi masyarakat.
Ia menyebut bahwa informasi yang beredar ke publik sering kali dikemas sebagai kejutan atau bahkan disebut sebagai hoaks, padahal menurutnya bisa jadi merupakan bagian dari proses panjang yang telah dibicarakan di balik layar.
“Sering kali sesuatu dilempar sebagai isu atau bahkan dianggap hoaks, tapi sebenarnya itu bagian dari skenario yang sudah dirancang sebelumnya,” ujarnya.
Meski demikian, Alhasni mengakui bahwa Pemerintah Indonesia secara resmi tetap menyatakan komitmen terhadap perjuangan kemerdekaan Palestina dan tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Israel.
Dia juga mempertanyakan wacana pembentukan dewan atau forum perdamaian yang melibatkan pihak-pihak tertentu.
Ia menilai bahwa konsep perdamaian harus berangkat dari prinsip keadilan dan penghormatan terhadap hak-hak rakyat Palestina.
“Perdamaian itu harus dipelopori oleh para pejuang keadilan. Kalau tidak representatif dan tidak berpihak pada penghentian penjajahan, maka maknanya menjadi kabur,” tegasnya.
Alhasni menyinggung pula sikap sejumlah tokoh internasional, termasuk Presiden AS Donald Trump, dalam mendorong normalisasi hubungan antara Israel dan negara-negara di kawasan.
Dia menekankan bahwa Indonesia memiliki landasan konstitusional yang tegas dalam menolak penjajahan sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945.
Menurutnya, semangat anti-penjajahan yang menjadi dasar berdirinya Republik Indonesia harus tetap menjadi rujukan utama dalam kebijakan luar negeri.
“UUD 1945 dengan jelas menolak segala bentuk penjajahan. Ini garis merah yang tidak boleh dilanggar,” tegasnya.
Ia menambahkan bahwa aspirasi masyarakat di tingkat akar rumput masih menunjukkan solidaritas kuat terhadap perjuangan Palestina dan penolakan terhadap normalisasi tanpa penyelesaian yang adil.
Alhasni menyimpulkan bahwa dinamika isu ini harus disikapi secara kritis oleh masyarakat.
Dia mengajak publik untuk mencermati setiap narasi dan langkah diplomasi yang berkembang, agar tidak terjebak dalam logika yang menurutnya bertentangan dengan prinsip keadilan dan konstitusi.
“Yang terpenting adalah menjaga arah konstitusi dan keberpihakan pada keadilan,” pungkasnya. (*)
Penulis & Editor: Ufqil Mubin
