BERITA ALTERNATIF.COM – Ketua DPRD Kutai Kartanegara (Kukar) Ahmad Yani ingin penanganan kemiskinan yang tercantum dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029 tepat sasaran.
Yani menegaskan bahwa keberpihakan nyata terhadap masyarakat miskin dalam penyusunan dan pelaksanaan program-program pembangunan itu sangat penting.
Apalagi saat ini angka kemiskinan di Kukar masih berada di kisaran 7–8 persen. Maka dari itu, masalah ini harus menjadi perhatian serius pemerintah daerah.
Keberadaan RPJMD lima tahun ke depan ini diharapkannya dijalankan sehingga tidak ada lagi masyarakat miskin di Kukar.
“Itu target dan harapan kita semua,” tegas Yani saat diwawancarai usai rapat pembahasan rancangan awal RPJMD Kukar pada Senin (4/8/2025).
Ia menyebut kunci utama dalam menurunkan angka kemiskinan adalah memastikan seluruh program bantuan serta pemberdayaan menyasar langsung kepada individu atau keluarga yang membutuhkan, bukan melalui skema kolektif yang rawan tidak tepat sasaran.
Politisi PDI Perjuangan ini menegaskan bantuan-bantuan harus diberikan langsung, tidak lagi memakai perantara. Mekanisme penganggaran pun harus dibuat supaya masyarakat miskin betul-betul menerima manfaat secara langsung.
Menurut dia, contoh program yang perlu diperkuat itu seperti bantuan usaha kecil, pelatihan keterampilan, penguatan UMKM, serta program pemberdayaan lainnya yang bersentuhan langsung dengan masyarakat rentan secara ekonomi.
Program-program seperti itu harus diperluas dan disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat di lapangan. “Agar program tidak hanya habis di atas kertas, tapi betul-betul dirasakan dampaknya,” tegas Yani.
DPRD Kukar, kata dia, berkomitmen mengawal arah pembangunan agar benar-benar berpihak pada kelompok rentan, terutama dalam mengurangi kesenjangan dan mempercepat pemerataan kesejahteraan di seluruh wilayah.
“Dan ini menjadi tugas kita semua supaya tidak ada lagi masyarakat miskin di Kutai Kartanegara,” tutupnya. (adv)
Penulis: M. As’ari
Editor: Ufqil Mubin
