BERITAALTERNATIF.COM — Ketua DPRD Kutai Kartanegara (Kukar) Ahmad Yani mendorong agar tata kelola keuangan daerah, khususnya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kukar, lebih berorientasi pada hasil, bukan sekadar belanja rutin atau proyek jangka pendek.
Menurutnya, setiap pengeluaran daerah seharusnya menciptakan peluang untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Setiap pengeluaran yang berasal dari APBD, sarannya, baik untuk pembangunan maupun kegiatan-kegiatan di luar pelayanan publik, harus berorientasi pada peningkatan pendapatan daerah.
“Minimal bisa menciptakan PAD,” tegasnya pada saat diwawancarai awak media di Rumah Jabatan Ketua DPRD Kukar, Kamis (7/8/2025).
Ia menilai selama ini banyak anggaran Pemda Kukar yang dikeluarkan tidak memberikan timbal balik secara langsung terhadap peningkatan PAD.
Yani menyebutkan bahwa masalah tersebut sebagai kebocoran sistemik yang harus segera dibenahi melalui pendekatan bisnis dan investasi yang lebih rasional.
“APBD itu ketika mengucur, itu bisa kembali menjadi potensi PAD. Itu yang tidak ada saat ini. Masih kurang. Ke depan harus di-upgrade. Dituntaskan,” imbuhnya.
Menurut dia, Kukar sebenarnya memiliki sumber daya strategis di sektor migas, tambang, perkebunan, pertanian, hingga peternakan.
Namun, saat ini pengelolaan potensi ini masih berjalan sendiri-sendiri tanpa integrasi bisnis dan penghitungan keuntungan jangka panjang.
Padahal, kata politisi PDI Perjuangan ini, Pemkab Kukar melalui badan usahanya bisa menjalankan bisnis di sektor migas, perkebunan, peternakan, hingga pertanian.
“Tapi selama ini jalan sendiri, tidak dibarengi dengan usaha, tidak dibarengi dengan penghitungan-penghitungan bisnis,” ucapnya.
Karena itu, ia mendorong agar setiap pengeluaran besar dari APBD Kukar memiliki dampak balik bagi peningkatan PAD.
“Uang yang kita keluarkan minimal kan balik, balik dalam bentuk potensi PAD, bahkan bisa masuk ke kas daerah,” tuturnya.
Melalui prinsip tersebut, Yani meyakini Kukar bisa menciptakan sistem fiskal yang lebih sehat, mandiri, dan tidak lagi terlalu bergantung pada pemerintah pusat.
Pendapatan yang didapatkan melalui pemanfaatan potensi daerah disebutnya dapat digunakan untuk mendukung pembangunan infrastruktur dan menciptakan iklim usaha yang mampu menyerap tenaga kerja lokal serta menciptakan nilai tambah bagi daerah. (adv)
Penulis: M. As’ari
Editor: Ufqil Mubin
