BERITAALTERNATIF.COM – Pendidikan politik mendapat perhatian serius dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Timur (Kaltim). Hal ini bertujuan untuk memperkuat sistem demokrasi di daerah.
DPRD Kaltim terus menggalakkan kegiatan pendidikan politik secara rutin di masyarakat Kaltim.
Sekretaris Komisi IV DPRD Kaltim Darlis Pattalongi menjelaskan bahwa langkah ini merupakan bagian dari strategi jangka panjang untuk membentuk masyarakat yang lebih melek politik dan bertanggung jawab dalam menggunakan hak pilih mereka.
“Ini adalah investasi jangka panjang kita untuk membangun demokrasi yang sehat dan partisipatif,” ujar Darlis saat memberikan keterangan kepada media di Samarinda pada Jumat (23/5/2025).
Menurut dia, kesuksesan demokrasi tidak cukup hanya dilihat dari jumlah warga yang datang ke tempat pemungutan suara. Hal yang lebih penting adalah memahami alasan dan motivasi di balik pilihan politik masyarakat.
“Yang lebih penting adalah alasan di balik partisipasi itu. Apakah karena kesamaan visi, ideologi, atau karena sekadar imbalan material? Ini yang jadi tantangan kita,” tambahnya.
Praktik politik uang yang marak di masyarakat, jelas dia, merupakan ancaman besar terhadap kualitas demokrasi.
Pemilihan didasarkan pada transaksi, lanjutnya, maka kepercayaan publik terhadap pejabat yang terpilih pun bisa luntur.
Seseorang yang terpilih karena uang, secara logika tidak merasa mempunyai kewajiban moral untuk bertanggung jawab kepada publik. “Dia akan lebih merasa berhutang budi pada pemberi modal. Itu sangat berbahaya,” ucapnya.
Ia mengajak publik agar tidak cepat-cepat menyalahkan kinerja pejabat publik tanpa terlebih dahulu mengevaluasi proses pemilihan.
Demokrasi yang transaksional, menurutnya, akan melahirkan figur-figur politik yang tidak memiliki kedekatan emosional dengan konstituen.
“Maka yang harus dievaluasi bukan cuma orangnya, tapi juga sistem dan perilaku pemilihnya,” tegasnya.
Sebagai solusi, Darlis mendorong berbagai elemen, mulai dari DPRD, pemerintah daerah, institusi pendidikan, hingga organisasi masyarakat sipil bersinergi dalam pendidikan politik.
Dia menyebut pendidikan politik harus menjangkau seluruh lapisan masyarakat, terutama generasi muda dan kelompok yang rentan terhadap pengaruh pragmatisme politik.
Demokrasi yang kuat, sambungnya, tak dibangun hanya saat kampanye, tetapi dari kesadaran publik setiap hari.
Pendidikan politik disebutnya harus dimulai sejak dini di kampus, sekolah, dan forum-forum masyarakat. “Dan ini menjadi tanggung jawab bersama, bukan hanya DPRD,” pungkasnya. (Adv)
Penulis: Ali
Editor: Ufqil Mubin
