BERITAALTERNATIF.COM – Camat Bangun Darat, Julkifli, menyoroti proses penerbitan izin perusahaan yang tidak melibatkan pemerintah kecamatan dan desa sejak awal. Dia menilai kondisi tersebut menjadi salah satu persoalan yang kini menyulitkan penyelesaian sengketa lahan di Desa Kedang Ipil. Hal itu disampaikannya dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) di DPRD Kutai Kartanegara (Kukar), Selasa (13/10/2026). Ia menjelaskan, […]
BERITAALTERNATIF.COM – Perwakilan masyarakat hukum adat Desa Kedang Ipil, Hardiansyah, mendesak Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) segera menyelesaikan persoalan lahan seluas 2.000 hektare yang diusulkan sebagai wilayah komunal masyarakat adat. Dia juga meminta pemerintah mengambil tindakan tegas terhadap perusahaan yang masih beraktivitas di dalam wilayah tersebut sebelum persoalan hak masyarakat diselesaikan. Desakan itu disampaikannya dalam […]
BERITAALTERNATIF.COM – Ketua DPRD Kutai Kartanegara (Kukar), Ahmad Yani, menyoroti proses perizinan perusahaan dan pembebasan lahan yang dinilai perlu ditelusuri dalam penyelesaian persoalan wilayah adat masyarakat Desa Kedang Ipil, Kecamatan Kota Bangun Daerah, Kabupaten Kukar. Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) di DPRD Kukar, Selasa (13/10/2026), Yani menilai pemerintah perlu mengevaluasi persoalan tersebut secara cermat, terutama […]
BERITAALTERNATIF.COM – Anggota DPRD Kutai Kartanegara (Kukar), Sopan Sopian, meminta masyarakat, pemerintah, dan perusahaan duduk bersama untuk menyelesaikan persoalan lahan di Desa Kedang Ipil. Sopan mengingatkan agar perbedaan kepentingan terkait usulan wilayah adat dan lahan yang telah dibebaskan untuk kepentingan usaha tidak merugikan masyarakat maupun memicu konflik. Dia menyampaikan hal itu dalam Rapat Dengar Pendapat […]
BERITAALTERNATIF.COM – Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), Muhammad Taufik, menjelaskan status Hak Guna Usaha (HGU) perusahaan yang tergabung dalam Kalpataru Group setelah pemerintah daerah mencabut izin operasional sejumlah perusahaan perkebunan kelapa sawit tersebut. Taufik mengatakan, Pemerintah Kabupaten Kukar telah melakukan pencabutan izin terhadap delapan perusahaan kelapa sawit di bawah naungan Kalpataru Group. Menurutnya, […]