Search

Julkifli: Proses Perizinan Perusahaan di Kedang Ipil Tak Melibatkan Pemerintah Desa dan Kecamatan

BERITAALTERNATIF.COM – Camat Bangun Darat, Julkifli, menyoroti proses penerbitan izin perusahaan yang tidak melibatkan pemerintah kecamatan dan desa sejak awal. Dia menilai kondisi tersebut menjadi salah satu persoalan yang kini menyulitkan penyelesaian sengketa lahan di Desa Kedang Ipil. Hal itu disampaikannya dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) di DPRD Kutai Kartanegara (Kukar), Selasa (13/10/2026). Ia menjelaskan, […]

Lahan Adat 2.000 Hektare belum Dituntaskan Pemkab, Warga Kedang Ipil Beri Ultimatum ke DPRD Kukar

BERITAALTERNATIF.COM – Perwakilan masyarakat hukum adat Desa Kedang Ipil, Hardiansyah, mendesak Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) segera menyelesaikan persoalan lahan seluas 2.000 hektare yang diusulkan sebagai wilayah komunal masyarakat adat. Dia juga meminta pemerintah mengambil tindakan tegas terhadap perusahaan yang masih beraktivitas di dalam wilayah tersebut sebelum persoalan hak masyarakat diselesaikan. Desakan itu disampaikannya dalam […]

Ahmad Yani: Hak Adat Kedang Ipil Semestinya Dipertimbangkan sebelum Izin Perusahaan Terbit

BERITAALTERNATIF.COM – Ketua DPRD Kutai Kartanegara (Kukar), Ahmad Yani, menyoroti proses perizinan perusahaan dan pembebasan lahan yang dinilai perlu ditelusuri dalam penyelesaian persoalan wilayah adat masyarakat Desa Kedang Ipil, Kecamatan Kota Bangun Daerah, Kabupaten Kukar. Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) di DPRD Kukar, Selasa (13/10/2026), Yani menilai pemerintah perlu mengevaluasi persoalan tersebut secara cermat, terutama […]

Sopan Sopian Minta Konflik Lahan Kedang Ipil Dicegah

BERITAALTERNATIF.COM – Anggota DPRD Kutai Kartanegara (Kukar), Sopan Sopian, meminta masyarakat, pemerintah, dan perusahaan duduk bersama untuk menyelesaikan persoalan lahan di Desa Kedang Ipil. Sopan mengingatkan agar perbedaan kepentingan terkait usulan wilayah adat dan lahan yang telah dibebaskan untuk kepentingan usaha tidak merugikan masyarakat maupun memicu konflik. Dia menyampaikan hal itu dalam Rapat Dengar Pendapat […]

Kepala Disbun Kukar Sebut HGU Kalpataru masih Aktif, Kewenangan Evaluasi Ada di BPN

BERITAALTERNATIF.COM – Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), Muhammad Taufik, menjelaskan status Hak Guna Usaha (HGU) perusahaan yang tergabung dalam Kalpataru Group setelah pemerintah daerah mencabut izin operasional sejumlah perusahaan perkebunan kelapa sawit tersebut. Taufik mengatakan, Pemerintah Kabupaten Kukar telah melakukan pencabutan izin terhadap delapan perusahaan kelapa sawit di bawah naungan Kalpataru Group. Menurutnya, […]