BERITAALTERNATIF.COM – Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan RI Mahfud MD angkat bicara terkait situasi ricuh yang terjadi di berbagai daerah akibat gelombang demonstrasi besar-besaran terhadap kebijakan pemerintah dan lembaga politik.
Dalam pernyataannya, Mahfud menyebut situasi saat ini sudah mengkhawatirkan. Dia mencontohkan sejumlah insiden tragis yang menelan korban jiwa, mulai dari tewasnya seorang demonstran bernama Affan Kurniawan di DPR, hingga tiga korban jiwa lainnya saat massa membakar gedung DPRD di Makassar. Bentrokan juga pecah di Bandung, di mana aparat kepolisian menjadi sasaran amukan massa.
Ia menyebut situasi sekarang mencekam. Banyak korban berjatuhan, baik dari rakyat maupun aparat. Di Jakarta beredar video sekelompok aparat yang mengeroyok seorang demonstran. Sebaliknya, ada pula polisi yang dipukuli bahkan sampai diculik. “Kondisi ini tidak sehat bagi bangsa,” ujarnya dalam pernyataannya di kanal YouTube Mahfud MD Official, Sabtu (30/8/2025).
Mahfud menegaskan bahwa demonstrasi adalah bagian dari hak rakyat yang patut dihargai. Namun, dia mengingatkan agar aksi-aksi tersebut tetap dilakukan secara terukur dan tidak menimbulkan kerusuhan yang membahayakan negara.
Ia mendukung protes yang dilayangkan para demonstran. Namun, harus dilakukan secara terukur agar negara tetap aman dan selamat.
Mahfud mendorong aparat keamanan yang bertugas di lapangan agar tak sewenang-wenang saat menghadapi para demonstran.
“Saya tahu aparat hanya menjalankan tugas dari atasan, bukan membuat keputusan politik. Jadi, jangan sampai rakyat dan polisi sama-sama jadi korban,” tegasnya.
Menurut Mahfud, akar masalah kericuhan ini adalah akumulasi kekecewaan masyarakat terhadap kebijakan pemerintah yang dinilai sering menimbulkan masalah baru tanpa penyelesaian yang jelas.
Ia juga menyoroti sikap arogan sejumlah politisi dan lemahnya penegakan hukum sehingga menimbulkan kekecewaan publik.
Ia menyebut banyak kebijakan yang menimbulkan protes, tetapi penyelesaiannya tidak jelas. Ada politisi yang arogan, tidak berempati, dan proses hukum yang tidak konsisten. “Bahkan, pejabat yang diduga punya catatan korupsi masih bebas membuat kebijakan,” ungkapnya.
Mahfud mengajak semua pihak untuk menahan diri serta menekankan bahwa solusi ada di tangan para pemimpin dan pembuat kebijakan.
“Yang harus bertanggung jawab adalah para pengambil keputusan politik. Negara ini milik kita bersama, dan penyelesaiannya harus segera dilakukan agar tidak semakin rumit,” pungkasnya. (*)
Penulis & Editor: Ufqil Mubin
