BERITAALTERNATIF – Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas bersama sejumlah menteri Kabinet Merah Putih di Istana Merdeka, Jakarta, pada Selasa, 4 November 2025. Rapat tersebut memfokuskan perhatian pada dua isu besar, yakni perlindungan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta langkah penertiban barang-barang bekas impor yang selama ini marak diperjualbelikan di pasar dalam negeri.
Dalam arahannya, Presiden menekankan bahwa kebijakan penertiban impor ilegal tidak boleh merugikan para pedagang kecil, khususnya mereka yang menggantungkan mata pencaharian pada perdagangan pakaian atau barang thrifting. Presiden meminta agar pemerintah menghadirkan solusi konkret berupa ketersediaan produk lokal sebagai alternatif dagangan yang dapat langsung dijual oleh pedagang.
Menteri UMKM, Maman Abdurrahman, menyampaikan bahwa Presiden Prabowo menginstruksikan pemerintah untuk memastikan pedagang thrifting tetap dapat menjalankan usaha tanpa menimbulkan goncangan ekonomi di tingkat akar rumput. Menurutnya, Presiden meminta agar langkah penertiban barang bekas impor dibarengi dengan penyediaan substitusi produk lokal yang kompetitif dan mudah dijual.
Maman menegaskan bahwa pemerintah tidak ingin mematikan usaha para pedagang kecil, melainkan mengarahkan aktivitas dagang mereka agar turut mendukung pertumbuhan industri lokal. Ia menambahkan bahwa Kementerian UMKM telah diminta untuk menyiapkan skema dan solusi yang memungkinkan para pedagang mengganti barang dagangan impor ilegal dengan produk-produk dalam negeri.
Dalam rapat tersebut, Presiden juga menginstruksikan percepatan digitalisasi layanan UMKM. Prabowo menilai bahwa penyebaran 57 juta pelaku UMKM di seluruh Indonesia tidak memungkinkan lagi layanan konvensional yang lambat dan tidak terintegrasi. Untuk itu, Presiden meminta agar sistem satu data, yakni Sapa UMKM, segera direalisasikan dalam waktu dekat.
Melalui sistem ini, berbagai layanan seperti perizinan, pembiayaan, hingga akses pemasaran akan disatukan dalam satu platform digital nasional yang dapat diakses secara mudah oleh para pelaku usaha. Menurut Maman, Presiden menekankan bahwa digitalisasi menjadi kunci dalam memberikan perlindungan, pelayanan cepat, dan peningkatan kapasitas UMKM di seluruh daerah.
Agenda lain yang mendapat perhatian Presiden adalah percepatan akses perizinan dan sertifikasi bagi pelaku usaha kecil. Di antara sertifikasi tersebut termasuk izin BPOM, sertifikasi halal, PIRT, hingga Standar Nasional Indonesia (SNI). Presiden menilai percepatan proses ini penting agar produk UMKM dapat bersaing tidak hanya di pasar lokal tetapi juga di pasar nasional dan internasional.
Maman menyampaikan bahwa pemerintah sedang merancang mekanisme penyederhanaan alur dan percepatan proses sertifikasi, sehingga UMKM tidak lagi terhambat oleh prosedur administratif yang panjang dan berbiaya tinggi.
Presiden Prabowo juga meminta agar program penghapusan piutang UMKM dilanjutkan sesuai rencana awal. Berdasarkan data Kementerian UMKM, sementara ini terdapat sekitar 67 ribu UMKM yang tercatat dalam program tersebut. Namun data dari Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) memperkirakan potensi UMKM yang dapat menerima fasilitas penghapusan piutang mencapai sekitar satu juta pelaku usaha.
Pemerintah menilai program ini penting untuk memberikan napas baru bagi para pelaku usaha kecil yang terdampak pandemi dan tekanan ekonomi global, sehingga mereka dapat kembali bangkit dan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi nasional. (*)
Sumber: Setkab.go.id
Editor: Sayyid Ali Hadi
