BERITAALTERNATIF.COM – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar) menerima kunjungan kerja (kunker) DPR RI Komisi III di Pendopo Bupati Kukar, Senin (23/10/2023).
Kegiatan itu dihadiri camat, kepala desa/lurah, ketua RT se-Kabupaten Kukar secara daring maupun luring.
Kunjungan Komisi III tersebut dalam rangka Monitoring Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan di Kabupaten Kukar.
Bupati Kukar Edi Damansyah mengucapkan selamat datang dan terima kasih atas kunjungan Komisi III DPR RI.
Dari kunjungan ini, Edi berharap dapat memberikan dampak yang signifikan terhadap pembangunan daerah, khususnya pada pembangunan nasional.
“Kami berharap kehadiran Komisi III DPR RI ini dapat memberikan tambahan ilmu dan pengetahuan bagi kami di daerah,” ucap Edi dalam sambutannya.
Ia mengaku kondisi pembangunan saat ini belum terselenggara dengan baik di Kabupaten Kukar. Ini dikarenakan keadaan geografis Kukar begitu luas dan penyebaran penduduk yang tidak merata.
Edi menjelaskan jika Pemkab Kukar dalam menghadapi kondisi ini telah menetapkan strategi khusus untuk percepatan pembangunan wilayah.
Pertama, mengoptimalkan perannya Pemerintah Desa (Pemdes) dengan meningkatkan alokasi ADD melalui kebijakan Bantuan Keuangan Khusus kepada Desa (BKKD).
Alokasi anggaran ini dengan membuat program 50 juta per RT dan belanja infrastruktur layanan dasar. Dengan ini, anggaran yang ditransfer ke desa meningkat 44 persen dibanding 2022 lalu. “Kami bangga, banyak kabupaten/kota lainnya belajar BKKD 50 juta per RT ke Kukar,” ucapnya.
Strategi kedua dengan melakukan pelimpahan sebagian wewenang kabupaten kepada kecamatan beserta pengalokasian dana kewenangan serta penyelenggaraan dana kelurahan.
“Kedua strategi ini telah berjalan dengan baik di Kukar, dengan terus diiringi proses evaluasi, perbaikan serta penyempurnaan tata kelola pelimpahan kewenangan lebih efektif,” jelasnya.
Kebijakan ini jika dilihat secara besar, terlihat adanya peningkatan nilai indeks desa membangun di Kabupaten Kukar sebesar 0,77 pada 2023 yang sebelumnya dengan nilai 0,74 pada tahun lalu.
“Harapannya ini bisa menjadi kepanjangan lidah kami dalam menyampaikan harapan dan aspirasi masyarakat Kukar melalui data dan informasi yang dapat kami berikan pada saat diskusi lanjutan,” pungkasnya. (adv/nf)
