BERITAALTERNATIF.COM – Masyarakat Kalimantan yang tergabung dalam Komite Solidaritas Palestina dan Yaman menggelar aksi damai di depan Masjid Islamic Center Samarinda, Minggu (15/2/2026) sore.
Aksi tersebut merupakan bentuk pernyataan sikap atas keikutsertaan Pemerintah Indonesia dalam Board of Peace (BoP) yang dibentuk oleh Presiden Amerika Serikat, Donald Trump.
Kegiatan ini diikuti oleh berbagai elemen masyarakat dan organisasi, di antaranya Pandu Ahlulbait Indonesia Kalimantan Timur, Yayasan Al-Qoim Samarinda, Yayasan Abu Dzar Al-Ghifari Kukar, Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Ahlulbait Indonesia (ABI) Kukar, serta DPD ABI Samarinda.
Massa membawa spanduk dan poster berisi seruan solidaritas untuk Palestina dan Yaman serta penolakan terhadap keterlibatan Indonesia dalam BoP.
Pernyataan Sikap Bersama
Dalam aksi tersebut, perwakilan massa, Muhammad Rizky Saputra, membacakan “Pernyataan Sikap Bersama terhadap Keikutsertaan Indonesia dalam Board of Peace”.
Mereka menyebut bahwa Indonesia tercatat bergabung dalam BoP sejak 22 Januari 2026.
Dalam pernyataan itu, massa aksi menyampaikan bahwa mereka menghormati keputusan Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, namun sekaligus menyatakan keberatan terhadap kebijakan tersebut.
Beberapa poin utama yang disampaikan dalam pernyataan sikap tersebut antara lain:
Pertama, mendesak Pemerintah Indonesia untuk segera mengevaluasi keanggotaannya dalam BoP karena dinilai tidak sejalan dengan substansi amanah konstitusi Republik Indonesia.
Kedua, menuntut Pemerintah kembali mengedepankan jalur diplomasi multilateral melalui badan resmi dunia seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa, serta meninggalkan aliansi ad-hoc dengan pihak yang disebut sebagai pelaku dan pendukung genosida di Palestina.
Ketiga, mengingatkan bahwa kedaulatan Indonesia merupakan prinsip luhur yang tidak dapat ditukar dengan kepentingan ekonomi maupun politik jangka pendek.
Keempat, menolak segala bentuk normalisasi hubungan atau kerja sama yang melibatkan entitas zionis Israel dengan kedok perdamaian melalui BoP.
Kelima, menuntut pemerintah menjaga marwah negara dengan tidak bersekutu dengan pihak yang dianggap terlibat dalam genosida di Palestina.
Keenam, menyampaikan dukungan moral dan apresiasi kepada Republik Islam Iran atas sikapnya dalam menghadapi tekanan Amerika Serikat dan sekutu-sekutunya.
Pernyataan sikap tersebut tertanggal Minggu, 15 Februari 2026, dan dibacakan secara terbuka di hadapan para peserta aksi serta masyarakat yang berada di sekitar lokasi.
Seruan Damai dan Konstitusional
Aksi yang dijaga puluhan aparat keamanan dari Polda Kaltim ini berlangsung tertib dan damai. Massa secara bergantian menyampaikan orasi yang menekankan pentingnya konsistensi Indonesia terhadap amanat konstitusi, khususnya terkait dukungan terhadap kemerdekaan Palestina dan penolakan terhadap segala bentuk penjajahan.
Koordinator aksi, Sayyid Mahdi Shahab, menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari aspirasi masyarakat yang ingin pemerintah tetap berpegang pada politik luar negeri bebas aktif.
“[Pemerintah] Indonesia tidak boleh terlibat dalam aliansi yang dinilai berpotensi merugikan posisi moral Indonesia di mata dunia,” tegasnya.
Aksi ditutup dengan doa bersama untuk keselamatan rakyat Palestina dan Yaman, serta harapan agar pemerintah mempertimbangkan kembali kebijakan keikutsertaan dalam BoP. (*)
Penulis & Editor: Ufqil Mubin
