BERITAALTERNATIF.COM – Fraksi PDI Perjuangan secara resmi mengusung dan menunjuk Anggota DPRD Kukar yang saat ini duduk di Komisi IV Ahmad Yani sebagai calon ketua DPRD Kukar yang bakal menggantikan Junadi.
Yani yang telah memasuki periode ketiga sebagai anggota dewan menegaskan komitmennya untuk mengembalikan fungsi DPRD secara utuh dan optimal.
Dia menyebut DPRD memiliki fungsi legislasi, pengawasan, dan penganggaran. Hal ini belum dijalankan secara maksimal oleh DPRD Kukar.
Terdapat program-program DPRD Kukar yang juga masih belum dituntaskan sepenuhnya oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab), mulai dari persoalan kemasyarakatan hingga proyek-proyek yang berpotensi putus di tengah jalan.
“Selama ini seolah-olah berjalan di tempat. Tidak terprogres dengan baik. Tidak diatur secara benar. Akibatnya, ketika aturan dijalankan, tidak paripurna dan belum 100 persen,” ucapnya saat ditemui di Ruang Rapat Komisi IV DPRD Kukar pada Senin (28/4/2025).
Saat memimpin DPRD Kukar, Yani berkomitmen menyelesaikan persoalan tersebut secara serius.
Dia pun membeberkan gagasan, visi, serta rencana jangka panjangnya untuk pembangunan Kukar.
Peran DPRD yang maksimal, lanjutnya, akan membawa dampak langsung bagi kualitas pemerintahan daerah.
Jika tiga fungsi utama DPRD dijalankan secara optimal, sambung dia, maka kesejahteraan masyarakat Kukar pun akan benar-benar terwujud.
“Semua kuncinya di penganggaran, pengawasan, dan pembuatan peraturan. Kalau tiga fungsi itu berjalan baik, saya yakin rakyat Kukar bisa sejahtera dan bahagia. Itu tujuan dari Pemerintah Kabupaten,” tegasnya.
Yani juga menyinggung pentingnya usaha mempercepat pembahasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
Menurutnya, RPJMD merupakan kitab yang menjadi pegangan pemerintah untuk mengeksekusi proyek pembangunan daerah.
Oleh karena itu, saran dia, dokumen penting ini harus segera dirampungkan dan disepakati karena akan menjadi dasar bagi arah pembangunan Kukar lima tahun ke depan.
“Tidak boleh salah. Tidak boleh keliru. Harus klir dan target-targetnya harus tercapai,” ujarnya.
Di bidang pendidikan, ia berkomitmen meneruskan salah satu program Edi Damansyah: pemberian beasiswa bagi para pelajar dan mahasiswa.
Tekadnya untuk meneruskan program beasiswa juga sejalan dalam program Kukar Idaman Terbaik yang digagas oleh Bupati Kukar terpilih, Aulia Rahman Basri.
Dia menyebut pemberian beasiswa kepada para pemuda Kukar perlu diperluas dan ditingkatkan persebarannya.
Pasalnya, sebut Yani, beasiswa dapat berpangaruh besar untuk memutus berbagai persoalan pendidikan serta kepemudaan yang sering kali memicu sejumlah masalah sosial, salah satunya persoalan pernikahan dini yang cukup tinggi di Kukar.
Dia mengungkapkan, pencegahan pernikahan dini bisa dilakukan melalui perluasan akses pendidikan pada perguruan tinggi.
“Salah satu cara mencegah pernikahan dini itu, tamat SMA harus kuliah. Jangan menikah. Pemerintah Kabupaten harus menggratiskan kuliah. Kalau tidak kuliah, ya mereka menikah,” tegasnya.
Yani berharap pemerintah bisa menjamin semua lulusan SMA di Kukar melanjutkan pendidikan tinggi secara gratis.
Jika Pemerintah Provinsi Kaltim bisa memberikan beasiswa penuh, maka kabupaten pun mestinya bisa mengikuti langkah tersebut.
“Siapa pun warga Kukar harus bisa kuliah gratis. Bukannya cuma di Provinsi yang Gratispol, tapi di Kukar juga harus. Kalau di Provinsi bisa, kenapa di Kabupaten tidak?” katanya.
Yani juga menaruh perhatian pada persoalan pemekaran desa yang belum ditangani secara serius.
Dia menyebut banyak desa persiapan yang hingga kini belum definitif, padahal pemekaran menjadi tanggung jawab DPRD untuk mengawal serta mendorongnya agar status desa bisa segera ditingkatkan.
Terkait proyek Ibu Kota Negara (IKN), Yani menyampaikan kekhawatiran terhadap aset-aset Kukar yang kini berada di wilayah Kukar yang terancam beralih ke Otorita IKN akibat sebagian wilayah Kukar akan menjadi bagian dari IKN.
Dia mencontohkan Pelabuhan Ambarawang Laut dan Rumah Sakit Batara Agung Dewa Sakti yang terletak di Kecamatan Samboja yang nilai pembangunannya mencapai ratusan miliar.
“Kita sudah banyak bangun di wilayah Samboja, Samboja Barat, sebagian Muara Jawa, sebagian Loa Janan. Nah, dengan masuknya wilayah itu ke IKN, otomatis mereka bukan wilayah Kukar lagi,” jelasnya.
“Kalau tidak diurus, kita tidak akan dapat apa-apa. Bisa diambil alih IKN. Itu sebabnya aset harus dikelola oleh pihak ketiga, misalnya BUMD, supaya tidak hilang,” sambungnya.
Supaya aset strategis tersebut dapat diamankan serta dirasakan oleh masyarakat Kukar, Yani berkomitmen untuk mengambil alih aset tersebut agar dipindahtangankan menjadi milik BUMD.
Jika aset dikelola oleh Perusda, lanjut dia, aset itu tetap tercatat atas nama Kukar meski berada di wilayah IKN.
“Kalau jadi aset BUMD yang sahamnya milik Pemkab Kukar, kan tetap jadi milik kita,” tuturnya.
Yani juga menekankan pentingnya pemerataan pembangunan antarwilayah di Kukar.
Ia menegaskan bahwa pembangunan tidak boleh terkonsentrasi di wilayah tertentu, sementara daerah-daerah pesisir, tengah, dan hulu masih tertinggal.
“Kita punya 20 kecamatan. Kalau dua masuk wilayah IKN, tinggal 18. Pembangunan harus imbang. Harus ada pemerataan antarkecamatan, baik yang di pesisir, tengah, maupun hulu,” ucapnya.
Ia mengingatkan bahwa DPRD harus aktif untuk memastikan pemerataan pembangunan berjalan optimal sehingga dampak pembangunan benar-benar dirasakan oleh masyarakat Kukar.
Dengan semua gagasan tersebut, Yani datang dengan semangat besar untuk membawa DPRD Kukar menuju lembaga yang kuat, bermanfaat, serta berpihak pada kesejahteraan rakyat.
Dia tidak hanya menekankan pada kerja-kerja legislasi, tetapi juga ingin mendorong perubahan nyata sampai menyentuh langsung kebutuhan masyarakat di berbagai lapisan.
“Pemerataan pembangunannya juga harus tetap berjalan,” pungkasnya. (*)
Penulis: Ulwan Murtadho
Editor: Ufqil Mubin
