BERITAALTERNATIF.COM – Dinas Ketahanan Pangan (Disketapang) Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) menyampaikan bahwa produksi pangan di daerah tersebut secara umum masih berjalan. Sebagian besar petani bahkan telah memasuki masa panen.
Kepala Disketapang Kukar, Ananias, memastikan ketersediaan pangan di Kabupaten Kukar saat ini masih dalam kondisi aman.
Pernyataan tersebut disampaikan ketika ditanya mengenai dampak gagal panen terhadap ketersediaan pangan secara keseluruhan di Kukar.
“Masih aman untuk ketersediaan pangan,” katanya kepada awak media di Pendopo Odah Etam, Jumat (2/10/2026).
Menurutnya, adanya sejumlah wilayah yang mengalami gagal panen akibat kekeringan belum sampai mengganggu ketersediaan pangan secara keseluruhan di Kukar.
Kondisi tersebut juga belum berdampak terhadap pasokan pangan di pasar. “Masih aman,” bebernya.
Kata dia, persoalan terutama terjadi pada sebagian petani yang mengalami keterlambatan panen ketika memasuki puncak musim kemarau pada Agustus.
“Kalau kita bicara kawasan Kutai Kartanegara, sebenarnya sudah mulai panen. Jadi, sebenarnya banyak petani kita yang panen,” jelasnya.
Menurutnya, sebagian petani masih berada dalam fase pertumbuhan tanaman padi ketika puncak kemarau terjadi. Kondisi tersebut menjadi persoalan karena tanaman belum memasuki masa panen saat ketersediaan air mulai terbatas.
“Hanya saja ada sebagian yang terlambat panen pada bulan Agustus, di puncak-puncaknya kemarau, mereka masih posisi padinya bunting. Nah, ini yang bermasalah,” ujarnya.
Meski terdapat petani yang mengalami gagal panen, dia menyebut jumlah petani yang berhasil melakukan panen masih lebih banyak. “Jumlahnya lebih banyak yang panen sebenarnya,” katanya.
Namun, kata Ananias, pemerintah tetap memberikan perhatian kepada masyarakat yang mengalami gagal panen.
Dia mengungkapkan, penyaluran bantuan cadangan pangan pemerintah tidak semata-mata ditentukan berdasarkan luas lahan yang terdampak.
“Kita tidak bicara banyak atau sedikit. Gagal panen yang harus kita bantu,” tegasnya.
Ia menjelaskan, lahan gagal panen dengan luas relatif kecil tetap dapat menjadi dasar pengajuan bantuan apabila terdapat masyarakat yang terdampak.
“Walaupun mungkin di satu desa itu hanya lima hektare, dua hektare, ya kita bantu. Karena kita bukan bicara sedikit atau banyak, tetapi jiwa yang terdampak,” tuturnya.
Ananias menjelaskan, Disketapang Kukar lebih berfokus pada jumlah jiwa yang terdampak, sementara data mengenai luasan lahan menjadi kewenangan Dinas Pertanian dan Peternakan Kukar.
Untuk memastikan masyarakat terdampak tidak terlewat, Disketapang mengandalkan laporan dari penyuluh pertanian serta pemerintah desa dan kelurahan.
Dia meminta pemerintah desa dan kelurahan segera melaporkan kondisi gagal panen yang terjadi di wilayahnya, meskipun hanya terjadi pada lahan seluas satu atau dua hektare dan jumlah warga terdampak relatif sedikit.
“Jika ada gagal panen walaupun hanya satu atau dua hektar, jiwa yang terdampak hanya dua atau tiga, tetap harus dilaporkan,” ujarnya.
Menurutnya, jumlah masyarakat yang terdampak menjadi perhatian utama karena mereka merupakan warga Kukar yang membutuhkan dukungan pangan ketika mengalami gagal panen.
“Karena itu kan warga Kukar. Jadi, tetap harus kita support bantuan melalui penyaluran cadangan pangan pemerintah,” katanya.
Ia menyebut kebijakan tersebut sejalan dengan amanat Bupati Kukar Aulia Rahman Basri agar masyarakat tidak mengalami kekurangan pangan akibat gagal panen maupun kondisi lainnya.
“Amanat dari Bapak Bupati seperti itu. Jangan sampai ada masyarakat kita yang kekurangan pangan,” tegasnya. (*)
Penulis: Ahmad Rifa’i
Editor: Ufqil Mubin
