BERITAALTERNATIF.COM – Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kutai Kartanegara (Kukar) tengah mematangkan rencana pemberian makanan bergizi bagi lanjut usia (lansia) dan balita.
Program ini masih dalam tahap kajian biaya, penentuan penerima manfaat, serta penyusunan mekanisme penyaluran agar pelaksanaannya tepat sasaran.
Kepala DPMD Kukar, Arianto, mengatakan pihaknya telah berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan untuk menyusun standar biaya makanan berdasarkan menu yang telah disiapkan.
Kata dia, kajian tersebut diperlukan agar anggaran yang digunakan memiliki dasar perhitungan yang jelas.
“Menu untuk balita dan lansia sudah tersedia. Sekarang kami mengkaji biaya yang dibutuhkan,” ujarnya saat diwawancarai di Lapangan Bola Desa Loa Kulu Kota, Selasa (13/10/2026).
Menurut Arianto, penentuan biaya tidak bisa dilakukan secara sembarangan. Pemerintah daerah perlu memiliki standar yang dapat dipertanggungjawabkan sebelum program dijalankan.
Untuk kelompok balita, pemberian makanan bergizi direncanakan melalui kegiatan posyandu. Sementara itu, mekanisme distribusi bagi lansia masih dibahas bersama pihak terkait.
Arianto bilang, pihaknya juga berkoordinasi dengan Dinas Sosial untuk menentukan penerima manfaat berdasarkan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN).
Pendataan ini ia harapkan membantu pemerintah menyalurkan bantuan kepada masyarakat yang memenuhi kriteria.
Selain itu, Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) akan dilibatkan dalam pengkajian biaya penyediaan makanan bergizi.
Arianto berharap seluruh proses kajian dapat diselesaikan pada akhir Oktober 2026 sehingga pelaksanaan program bisa segera dipersiapkan. Namun, apabila belum memungkinkan direalisasikan tahun ini, program tersebut akan menjadi dasar perencanaan untuk tahun berikutnya.
“Mudah-mudahan kajiannya selesai akhir bulan ini, sehingga program bisa segera dilaksanakan,” katanya.
Terkait potensi tumpang tindih dengan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dari pemerintah pusat, Arianto menyebut pemerintah daerah akan memilah data penerima. Langkah tersebut dilakukan agar masyarakat yang telah memperoleh bantuan dari program MBG dapat disesuaikan dalam perencanaan program daerah.
“Kita akan memilah penerima yang sudah mendapatkan MBG agar penyalurannya tidak tumpang tindih,” tutupnya. (Adv)
Penulis: Arif Rahmansyah
Editor: Ufqil Mubin
