BERITAALTERNATIF.COM – Pemerintah Kecamatan Tenggarong menjelaskan pengurangan alokasi anggaran program RT-Ku Terbaik pada 2026, dari yang semula dijanjikan sebesar Rp 150 juta menjadi Rp 50 juta untuk setiap RT.
Pelaksana Tugas Camat Tenggarong, Isnaniah, mengatakan pengurangan tersebut tidak semata-mata merupakan kebijakan pemerintah untuk mengurangi manfaat program, tetapi berkaitan dengan kondisi fiskal daerah, termasuk adanya kekurangan penyaluran anggaran.
Menurutnya, Kecamatan Tenggarong sendiri tahun ini mengalami kekurangan alokasi anggaran. Kondisi tersebut membuat pemerintah harus menyesuaikan sejumlah alokasi agar program-program yang dinilai penting tetap dapat berjalan.
“Anggaran dari pusat sangat kurang dan kurang salur. Jadi, bukan maksud pemerintah kita untuk mengurangi, tapi memang kondisi yang tidak memungkinkan,” katanya kepada awak media di Kelurahan Melayu pada Rabu (7/10/2026) sore.
Dia menjelaskan, perubahan besaran anggaran tersebut juga berkaitan dengan penyesuaian pengelolaan anggaran antara desa dan kelurahan.
Jika sebelumnya alokasi untuk program tertentu pada desa dikelola di desa, kini anggaran tersebut masuk dalam pengelolaan di tingkat kecamatan.
“Karena dia mungkin sumbernya pakai dana APBD. Mungkin beda. Jadi, sekarang bisa meratakan, dijadikan satu desa dan kelurahan. Itu alokasi dana dan SPJ-nya ada di kecamatan,” ujarnya.
Menunggu DPA dan Pencairan Anggaran
Isnaniah mengatakan pelaksanaan program RT-Ku Terbaik masih menunggu proses administrasi pencairan anggaran.
Ia berharap DPA dapat diterbitkan pada Oktober 2026. Setelah DPA keluar, pemerintah kecamatan masih harus menunggu proses pencairan berikutnya melalui Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD).
“Bulan Oktober ini mudah-mudahan DPA bisa keluar. Kita masih berupaya DPA itu bisa dikeluarkan secepatnya, dan kalau sudah DPA, kita menunggu antrian keluar lagi di BPKAD,” jelasnya.
Menurutnya, waktu pelaksanaan program pada 2026 relatif singkat. Pemerintah kecamatan harus memastikan seluruh kegiatan dapat diselesaikan sekaligus mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran melalui surat pertanggungjawaban.
Ia memperkirakan penyelesaian SPJ harus dilakukan sekitar pertengahan Desember. “Kesempatannya hanya sekitar dua bulan saja, tidak lebih dari ini,” katanya.
Mencakup Lebih dari 400 RT
Program tersebut akan mencakup seluruh wilayah Tenggarong yang memiliki lebih dari 400 RT.
Isnaniah menyebut jumlah RT yang harus dikelola dalam program tersebut mencapai lebih dari 400 RT di seluruh Kecamatan Tenggarong.
Dengan besaran alokasi Rp 50 juta, anggaran yang diterima RT juga tidak sepenuhnya dapat digunakan untuk kegiatan masyarakat karena terdapat komponen tertentu yang telah dialokasikan untuk insentif dan operasional RT.
“Dana Rp 50 juta itu sudah terpotong dengan alokasi insentif RT sama operasional RT,” ujarnya.
Dia menjelaskan, jika dihitung berdasarkan honorarium ketua RT, sekretaris, dan bendahara selama satu tahun, sebagian dari anggaran tersebut telah terserap untuk kebutuhan tersebut.
“Gaji RT saja hitung sama sekretaris sama bendahara sebulan berapa? Rp 1 juta, Rp 750 ribu, Rp 500 ribu selama 12 bulan. Jadi, sisanya kurang lebih Rp 25 juta,” jelasnya.
Karena itu, menurut Isnaniah, dana yang benar-benar dapat digunakan untuk kegiatan RT menjadi terbatas.
Prioritaskan Gotong Royong
Isnaniah mengatakan penggunaan anggaran RT-Ku Terbaik harus mengikuti petunjuk teknis (juknis) yang ditetapkan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kukar.
Salah satu kegiatan yang menjadi prioritas adalah gotong royong karena dinilai langsung bersentuhan dengan kebutuhan masyarakat.
“Itu paling alokasi yang paling ditonjolkan. Karena memang program itu yang nanti akan bersentuhan dengan masyarakat,” katanya.
Sementara itu, beberapa jenis kebutuhan di tingkat RT telah memiliki alokasi yang lebih spesifik sehingga tidak dapat dialihkan begitu saja untuk kebutuhan lainnya.
“Di RT itu ada sedikit alokasi untuk kegiatan, tapi dia sudah terinci. Misalkan pembelian sesuatu, sudah ada rinciannya dia. Jadi, tidak bisa diutak-atik dengan yang lain,” jelasnya.
Warga akan Dilibatkan dalam Menentukan Kebutuhan
Dalam pelaksanaan program, pemerintah kecamatan akan melakukan sosialisasi kepada kelurahan dan RT.
Isnaniah mengatakan sosialisasi tersebut tidak hanya dilakukan secara daring. Pemerintah kecamatan memilih turun langsung ke kelurahan karena program tersebut membutuhkan penjelasan teknis kepada para pengurus RT dan masyarakat.
“Ini pendekar kecamatan sudah keliling ke kelurahan-kelurahan untuk melakukan sosialisasi ini. Sudah keliling mereka. Yang tadinya mau lewat Zoom, tidak efektif. Saya bilang, karena ini perihal penjelasan, datangin saja,” ujarnya.
Setelah sosialisasi, pengurus RT bersama masyarakat akan membahas kebutuhan yang dianggap paling penting di lingkungan masing-masing. Usulan tersebut kemudian disesuaikan dengan juknis program.
“Ketika ada rapat di RT yang dikawal oleh pendekar kelurahan, nanti akan dikumpulkan semua warga, kebutuhan di warga itu apa dengan mengikuti petunjuk teknis yang ada di juknis,” katanya.
Dia berpendapat, usulan terkait program tersebut juga telah disampaikan kepada DPMD Kukar. Selanjutnya, pemerintah akan menunggu proses dan pelaksanaan sesuai mekanisme yang berlaku.
Tidak Ada Alokasi Internet Gratis
Terkait wacana sejumlah program seperti internet gratis, Isnaniah menyebut belum terdapat alokasi untuk program tersebut dalam anggaran RT-Ku Terbaik 2026.
“Kalau untuk program seperti internet, internet gratis, kayaknya itu enggak ada. Itu sementara belum ada. Mungkin nanti beralih, mungkin nanti ke depan,” ujarnya.
Dia mengatakan pemerintah masih berfokus pada program-program yang telah ditetapkan dalam juknis dan disesuaikan dengan kemampuan anggaran daerah.
RT Justru Disebut Bersyukur
Meskipun anggaran turun cukup signifikan dari Rp 150 juta menjadi Rp 50 juta, Isnaniah menyebut para ketua RT di Tenggarong sejauh ini tidak menyampaikan keluhan berarti.
Menurutnya, sebagian RT justru merasa lebih realistis dengan alokasi Rp 50 juta karena keterbatasan waktu pelaksanaan pada tahun ini.
“Tidak ada keluhan. Aman saja, RT-RT-nya aman saja, karena alokasi yang dikurangi mereka bersyukur malah. Karena mereka tidak akan maksimal bisa mengefektifkan Rp 150 juta itu,” ungkapnya.
Dia menilai besarnya anggaran tidak otomatis membuat program dapat berjalan maksimal apabila waktu pelaksanaannya terlalu singkat.
“Saya saja angkat tangan kalau Rp 150 juta dengan mepet waktu seperti ini,” katanya.
Ia mengaku memahami kondisi para pengurus RT karena sebelumnya pernah menjabat sebagai lurah. Pelaksanaan program dan penyusunan SPJ di tingkat RT membutuhkan pendampingan yang cukup intensif.
“RT itu, nyentilnya harus kuat. Harus sangar nagih SPJ-nya. Kalau enggak, selesai SPJ itu,” ujarnya.
Isnaniah menyebut kemampuan pengurus RT dalam mengelola administrasi dan mempertanggungjawabkan anggaran juga berbeda-beda.
“Memang nggak semua RT, tapi itu juga susah kita nagihnya. Dengan latar belakang kadang pengetahuan yang kurang, kadang kemampuan juga kadang kurang,” katanya.
Karena itu, pemerintah kecamatan dan kelurahan menurutnya perlu memberikan pendampingan, termasuk dalam penyusunan administrasi pertanggungjawaban.
Berharap Anggaran Tahun Depan Lebih Awal
Isnaniah berharap pada tahun berikutnya alokasi anggaran untuk program RT-Ku Terbaik dapat tersedia lebih awal. Dengan demikian, waktu pelaksanaan akan lebih panjang dan pemerintah dapat memastikan anggaran digunakan secara efektif.
“Mungkin next di tahun depan alokasi dana itu cepat di awal. Mungkin bisa kita mengefektifkan dengan cepat,” ujarnya.
Dia menilai pengalokasian anggaran lebih awal akan memberikan kesempatan kepada RT untuk menyusun program, melaksanakan kegiatan, hingga menyelesaikan pertanggungjawaban dengan lebih baik.
Di sisi lain, ia menekankan bahwa penyesuaian anggaran 2026 juga memungkinkan pemerintah mengamankan sejumlah program pelayanan dasar lainnya.
Salah satunya adalah dukungan terhadap kegiatan posyandu. Jumlah kader posyandu mengalami peningkatan sehingga kebutuhan anggarannya juga bertambah.
“Yang dari awal itu hanya enam kader satu posyandu. Sekarang jadi sembilan sampai 21 kader. Jadi, otomatis anggaran itu berlipat ganda,” jelasnya.
Di Tenggarong terdapat sekitar 101 posyandu dengan jumlah kader mencapai sekitar 1.903 orang.
Isnaniah menegaskan, penyesuaian anggaran tersebut dilakukan dalam kondisi fiskal yang terbatas. Karena itu, pemerintah berupaya memastikan alokasi yang tersedia tetap dapat digunakan untuk program yang memiliki dampak langsung kepada masyarakat.
“Alhamdulillahnya tertutupi dari alokasi anggaran yang dikurangi. Jadi, posyandu aman,” pungkasnya. (*)
Penulis: Ahmad Rifa’i
Editor: Ufqil Mubin
