BERITAALTERNATIF.COM – Bantuan medis yang ditujukan ke Jalur Gaza rata-rata harus menunggu selama 74 hari untuk mendapatkan persetujuan Israel sebelum dapat memasuki wilayah yang diblokade tersebut. Sejumlah pasokan bahkan mengalami kerusakan sebelum sampai kepada mereka yang membutuhkan, demikian menurut Organisasi Kesehatan Dunia (WHO). Reinhilde Van De Weerdt, perwakilan WHO untuk wilayah Palestina yang diduduki, mengatakan […]
BERITAALTERNATIF.COM – Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) Aulia Rahman Basri menghadiri peletakan batu pertama pembangunan Klinik Utama PKU Muhammadiyah Kukar di Jalan Udang, Kelurahan Timbau, Kecamatan Tenggarong, Sabtu (19/9/2026). Dalam kesempatan tersebut, Aulia menyampaikan dukungan Pemerintah Kabupaten Kukar terhadap pembangunan fasilitas kesehatan yang diharapkan dapat memperluas akses pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Menurutnya, Klinik Utama PKU Muhammadiyah […]
BERITAALTERNATIF.COM – Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menegaskan pentingnya memperkuat peran Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia (BPOM RI) sebagai lembaga strategis dalam memastikan keamanan obat dan makanan bagi masyarakat di tengah tantangan global yang semakin kompleks. Hal tersebut disampaikan Menkes saat menghadiri peresmian Diorama BPOM, sebuah ruang edukatif yang menjadi simbol pelestarian arsip […]
Oleh: Apt. Ilfa Pratiwi M. Noors* Obat expired adalah obat yang telah melewati tanggal kedaluwarsa (expiration date) yang tertera di kemasan. Tanggal ini adalah batas waktu terakhir yang dijamin oleh produsen untuk keamanan, efektivitas, dan kualitas obat tersebut. Setelah tanggal itu, kualitas obat tidak lagi dijamin, meskipun belum rusak secara fisik. Manajemen Kesehatan dan Keselamatan […]
BERITAALTERNATIF.COM – Mahkamah Konstitusi (MK) menyarankan pemerintah dan DPR merevisi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (UU Narkotika) jika ingin melegalisasi ganja untuk keperluan medis. MK tidak bisa mengabulkan gugatan mengenai penggunaan ganja medis karena belum ada penelitian memadai. Oleh karena itu, Mahkamah menyarankan pemerintah untuk menggelar penelitian dan menentukan kebijakan melalui revisi undang-undang. “Penelitian […]
