Search

DP3A Kukar Ungkap Faktor Perceraian pada Perkawinan Anak dan Pasangan Dewasa

BERITAALTERNATIF.COM – Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) mengungkap sejumlah faktor peceraian pada perkawinan anak dan pasangan dewasa. Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak DP3A Kukar, Marhaini, menjelaskan perkawinan anak menjadi salah satu kondisi yang memiliki kerentanan terhadap persoalan rumah tangga. “Kalau anak-anak, pertama adalah finansial, kedua belum […]

Angka Percerian di Kukar Capai 1.452, Judi Online Jadi Salah Satu Penyebab

BERITAALTERNATIF.COM – Angka perkara perceraian di Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) hingga 23 September 2026 mencapai 1.452 perkara. Humas Pengadilan Agama (PA) Tenggarong, Riduansyah mengatakan, dari jumlah tersebut sebanyak 1.090 perkara merupakan cerai gugat yang diajukan pihak istri. Sedangkan cerai talak yang diajukan pihak suami tercatat sebanyak 326 perkara. “Artinya mayoritas istri yang mengajukan,” kata Riduansyah […]

Kemkomdigi Hapus 2 Juta Situs Judi Online, Fokuskan Edukasi untuk Tekan Angka Konsumsi

BERITAALTERNATIF.COM – Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) mengumumkan telah melakukan pemblokiran terhadap 2 juta situs judi online yang tersebar di Indonesia hingga pertengahan Juni 2025. Langkah ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk memerangi maraknya aktivitas perjudian daring yang semakin meresahkan masyarakat, terutama di kalangan anak-anak dan remaja. Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid menyampaikan […]

Korpri Kaltim Dorong ASN Perangi Judi Online

BERITAALTERNATIF.COM – Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) Kaltim melaksanakan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan dengan tema Ayo ASN Perangi Judi Online dan Netralitas ASN dalam Menghadapi Hoaks Pemilu Tahun 2024, di Hotel Fugo Samarinda, Rabu (15/11/2023). Dasar pelaksanaan kegiatan tersebut adalah surat edaran Dewan Pengurus Korpri Provinsi Kaltim Nomor 800.1.11.9/41/DP-KORPRI tentang sosialisasi peraturan perundangan undangan. […]