Search

Mengurai Benang Kusut di Balik Tingginya Kasus Perceraian di Kukar

BERITAALTERNATIF.COM – Angka perkara perceraian di Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) hingga 23 September 2026 mencapai 1.452 perkara. Dari jumlah tersebut, sebanyak 1.090 perkara merupakan cerai gugat yang diajukan oleh pihak istri, sedangkan 326 perkara lainnya merupakan cerai talak yang diajukan oleh pihak suami. Humas Pengadilan Agama (PA) Tenggarong, Riduansyah, mengatakan perkara perceraian tersebut belum seluruhnya […]

PPATK Sebut Penurunan Transaksi Judi Online Jadi Bukti Implementasi Asta Cita Presiden Prabowo

BERITAALTERNATIF – Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mencatat penurunan signifikan dalam transaksi judi online sepanjang tahun 2025. Kolaborasi yang dilakukan bersama Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) disebut berhasil menekan nilai transaksi hingga 57 persen, menjadi salah satu capaian penting dalam mewujudkan agenda Asta Cita Presiden Prabowo Subianto untuk melindungi masyarakat dari dampak sosial […]

Kemkomdigi Hapus 2 Juta Situs Judi Online, Fokuskan Edukasi untuk Tekan Angka Konsumsi

BERITAALTERNATIF.COM – Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) mengumumkan telah melakukan pemblokiran terhadap 2 juta situs judi online yang tersebar di Indonesia hingga pertengahan Juni 2025. Langkah ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk memerangi maraknya aktivitas perjudian daring yang semakin meresahkan masyarakat, terutama di kalangan anak-anak dan remaja. Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid menyampaikan […]

Korpri Kaltim Dorong ASN Perangi Judi Online

BERITAALTERNATIF.COM – Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) Kaltim melaksanakan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan dengan tema Ayo ASN Perangi Judi Online dan Netralitas ASN dalam Menghadapi Hoaks Pemilu Tahun 2024, di Hotel Fugo Samarinda, Rabu (15/11/2023). Dasar pelaksanaan kegiatan tersebut adalah surat edaran Dewan Pengurus Korpri Provinsi Kaltim Nomor 800.1.11.9/41/DP-KORPRI tentang sosialisasi peraturan perundangan undangan. […]