Oleh: Dr. Aji Sofyan Effendi*
Perbincangan mengenai latar belakang pendidikan anggota DPR RI kembali menjadi perhatian publik. Hal ini menyusul munculnya informasi bahwa sejumlah anggota parlemen tidak mencantumkan riwayat pendidikan mereka. Fenomena tersebut memunculkan pertanyaan mengenai transparansi dan kualitas sumber daya manusia (SDM) para wakil rakyat yang duduk di lembaga legislatif.
Persoalan ini menjadi semakin menarik karena sebelumnya publik juga ramai memperbincangkan polemik mengenai latar belakang pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Kini, isu serupa kembali muncul, tetapi menyangkut anggota DPR RI.
Terlepas dari berbagai polemik yang berkembang, kritik terhadap lembaga perwakilan rakyat semestinya tidak dimaksudkan untuk menjatuhkan, melainkan menjadi bagian dari upaya perbaikan.
Mengoreksi bukan berarti menghina. Jika ada kekurangan, tugas kita adalah memperbaikinya. Jika ada sesuatu yang retak, kita harus merajutnya kembali, bukan justru menginjaknya.
Karena itu, persoalan kualitas pendidikan anggota parlemen perlu dilihat secara objektif, dengan kepala dingin dan semangat untuk membangun Indonesia.
Membandingkan Pendidikan Anggota Parlemen Indonesia dan Iran
Data tingkat pendidikan anggota parlemen Indonesia dan Iran pada 2026 memberikan gambaran menarik mengenai komposisi sumber daya manusia yang mengisi lembaga legislatif kedua negara.
Berdasarkan data DPR RI periode 2024–2029 yang merujuk pada Statistik Politik 2024 BPS dan data KPU, dari total 580 anggota DPR RI, komposisi pendidikan tercatat sebagai berikut:
– SMA: 63 orang (10,85 persen).
– Diploma III: 3 orang (0,52 persen).
– Sarjana (S1): 155 orang (26,72 persen).
– Magister (S2): 119 orang (20,52 persen).
– Doktor (S3): 29 orang (5 persen).
– Tidak mencantumkan pendidikan: 211 orang (36,38 persen).
Sementara itu, komposisi pendidikan anggota parlemen Iran yang berjumlah 290 orang adalah:
– Sarjana (S1) atau di bawahnya: 8 orang (2,76 persen).
– Magister (S2): 168 orang (57,93 persen).
– Doktor (S3): 108 orang (37,24 persen).
– Pendidikan seminari atau Hozeh: 6 orang (2,07 persen).
Jika melihat komposisi tersebut, anggota parlemen Iran yang memiliki pendidikan magister dan doktor mencapai 95,17 persen. Sementara itu, anggota DPR RI dengan pendidikan S2 dan S3 hanya mencapai 25,52 persen.
Perbedaan ini cukup mencolok. Iran, yang selama hampir lima dekade menghadapi tekanan dan blokade ekonomi internasional, bahkan kini berada dalam situasi konflik dan konfrontasi dengan Amerika Serikat serta Israel, justru memiliki komposisi pendidikan tinggi yang sangat dominan di lembaga legislatifnya.
Kondisi tersebut tentu mengundang pertanyaan: bagaimana Iran mampu membangun sumber daya manusia dengan kualifikasi akademik sedemikian tinggi?
Iran dikenal memiliki perhatian besar terhadap pengembangan pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, dan riset. Capaian tersebut menunjukkan bahwa keterbatasan ekonomi maupun tekanan geopolitik tidak selalu menjadi penghalang bagi sebuah negara untuk membangun kualitas sumber daya manusianya.
Namun, perbandingan ini tetap harus dilakukan secara hati-hati. Kita tidak boleh serta-merta menyimpulkan bahwa seluruh anggota DPR RI yang tidak mencantumkan latar belakang pendidikan berarti tidak berpendidikan.
Sebanyak 211 anggota DPR tersebut berstatus tidak mencantumkan pendidikan, bukan berarti tidak memiliki pendidikan formal. Bisa saja data mereka belum diperbarui, tidak tercantum dalam dokumen yang menjadi rujukan, atau terdapat persoalan administrasi lainnya.
Karena itu, transparansi data menjadi penting agar masyarakat memperoleh informasi yang utuh mengenai latar belakang para wakilnya.
Parlemen Bukan Kampus, Gelar Bukan Segalanya
Ada satu hal yang juga harus kita pahami: parlemen bukan kampus dan menjadi anggota DPR bukan perlombaan untuk mengumpulkan gelar akademik.
Pendidikan formal memang penting, tetapi pengalaman hidup dan pengetahuan yang diperoleh melalui praktik sosial juga memiliki nilai yang tidak kalah berarti.
Ada gelar yang diperoleh dari ruang kuliah, tetapi ada pula pengetahuan yang lahir dari jalanan, pasar, laut, sawah, organisasi, bahkan dari pengalaman panjang menghadapi penderitaan rakyat.
Seorang anggota DPR yang hanya lulusan SMA, misalnya, bisa saja sangat memahami persoalan petani di daerah pemilihannya. Sebaliknya, seorang anggota parlemen bergelar doktor belum tentu memahami secara langsung persoalan masyarakat yang diwakilinya.
Lantas, mana yang lebih berguna?
Pertanyaan ini menunjukkan bahwa kualitas seorang wakil rakyat tidak bisa semata-mata diukur dari ijazah. Integritas, pengalaman, kapasitas memahami persoalan publik, kemampuan merumuskan kebijakan, dan keberpihakan kepada masyarakat juga merupakan ukuran penting.
Demokrasi harus memberikan ruang kepada semua warga negara untuk berpartisipasi dalam pemerintahan, tanpa menjadikan gelar akademik sebagai satu-satunya ukuran kelayakan.
Namun, penghargaan terhadap pengalaman dan pengetahuan masyarakat tidak boleh menjadi alasan untuk mengabaikan pentingnya peningkatan kualitas pendidikan dan kapasitas intelektual para wakil rakyat.
Persoalan Utama Ada di Hulu: Rekrutmen Partai Politik
Jika ingin memperbaiki kualitas DPR RI maupun DPRD, perhatian kita tidak seharusnya hanya tertuju kepada anggota parlemen. Persoalan yang lebih mendasar justru berada di hulu, yakni sistem rekrutmen dan kaderisasi partai politik.
DPR dan DPRD pada dasarnya merupakan produk dari proses politik yang berlangsung di partai. Partai politik menjadi pintu masuk utama bagi seseorang untuk memperoleh kesempatan menjadi calon anggota legislatif.
Partailah yang melakukan seleksi kader, menentukan calon, menyusun nomor urut, dan mengajukan nama-nama yang kemudian dipilih masyarakat melalui pemilu.
Dengan demikian, partai politik memiliki tanggung jawab besar dalam menentukan kualitas sumber daya manusia yang akan mengisi lembaga perwakilan rakyat.
Jika proses seleksi lebih mengutamakan popularitas, kekuatan finansial, nama besar, atau jumlah pengikut di media sosial daripada kapasitas dan integritas, maka hasilnya berpotensi melahirkan anggota parlemen yang tidak memiliki kompetensi memadai.
Masyarakat pada akhirnya hanya dapat memilih calon-calon yang disodorkan partai politik. Jika pilihan yang tersedia tidak berkualitas, ruang masyarakat untuk mendapatkan wakil yang benar-benar kompeten juga menjadi terbatas.
Karena itu, perbaikan kualitas parlemen harus dimulai dari pembenahan partai politik.
Partai tidak boleh hanya menjadi mesin pencetak calon untuk kepentingan elektoral. Partai harus kembali menjalankan fungsi pendidikan politik dan kaderisasi secara serius.
Partai harus berani mengutamakan kader terbaik, bukan semata-mata kader yang paling terkenal. Kaderisasi harus dilakukan secara berkelanjutan, bukan secara instan menjelang pemilu.
Memang, persoalan ini tidak sederhana. Kita juga harus melihat realitas pendidikan masyarakat Indonesia.
Dengan jumlah penduduk sekitar 285 juta jiwa, proporsi masyarakat yang memiliki pendidikan tinggi masih relatif kecil. Data yang menjadi rujukan dalam tulisan ini menyebutkan bahwa penduduk berpendidikan S1 hanya sekitar 4,78 persen, S2 sebesar 0,31 persen, dan S3 sekitar 0,02 persen.
Dengan komposisi seperti itu, tentu tidak mudah bagi partai politik untuk mewajibkan seluruh kader atau calon anggota legislatif memiliki pendidikan sarjana.
Partai politik juga bukan perguruan tinggi. Mereka tentu akan berargumentasi bahwa tugas partai bukan hanya merekrut orang-orang bergelar akademik, melainkan juga memperjuangkan keterwakilan seluruh lapisan masyarakat.
Namun, persoalannya bukan semata-mata mewajibkan setiap kader memiliki gelar sarjana. Yang lebih penting adalah bagaimana partai membangun standar kompetensi, kapasitas intelektual, integritas, dan kemampuan politik bagi setiap kader yang dipersiapkan menjadi wakil rakyat.
Putusan Mahkamah Konstitusi dan Hak Politik Warga Negara
Pertanyaan berikutnya adalah mengapa tidak dibuat saja aturan yang mensyaratkan pendidikan minimal S1 bagi calon anggota legislatif?
Bukankah dengan cara itu kualitas pendidikan anggota parlemen bisa ditingkatkan?
Persoalan tersebut berkaitan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 154/PUU-XXIII/2025. Dalam putusan tersebut, MK menolak permohonan yang meminta peningkatan syarat pendidikan minimal bagi calon presiden, wakil presiden, anggota legislatif, dan kepala daerah menjadi sarjana.
Mahkamah Konstitusi berpandangan bahwa penentuan syarat pendidikan minimal merupakan bagian dari kebijakan hukum terbuka atau open legal policy yang menjadi kewenangan pembentuk undang-undang, yakni DPR bersama pemerintah.
MK juga mempertimbangkan bahwa peningkatan persyaratan pendidikan menjadi S1 berpotensi membatasi hak konstitusional warga negara untuk dipilih dan memilih.
Pertimbangannya cukup mendasar. Tidak semua orang yang memiliki kapasitas kepemimpinan, integritas, pengalaman, dan kepercayaan masyarakat mempunyai kesempatan mengenyam pendidikan tinggi.
Seorang petani, nelayan, pedagang pasar, maupun pekerja lainnya tetap memiliki hak politik yang sama untuk dipilih menjadi wakil rakyat selama memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.
Demokrasi tidak boleh hanya menjadi ruang bagi mereka yang memiliki gelar akademik.
Karena itu, putusan MK harus dihormati. Akan tetapi, menghormati putusan tersebut bukan berarti kita harus berhenti mendorong peningkatan kualitas pendidikan dan kompetensi anggota parlemen.
Justru, ketika MK menyerahkan persoalan persyaratan pendidikan kepada pembentuk undang-undang, partai politik memiliki ruang untuk mengambil inisiatif melalui kebijakan internal.
Partai tidak harus menunggu perubahan undang-undang untuk meningkatkan standar kadernya.
Partai dapat menetapkan standar pendidikan dan kompetensi tertentu bagi kader yang akan dicalonkan sebagai anggota legislatif, sepanjang tetap memperhatikan prinsip keterwakilan dan hak politik warga negara.
Misalnya, partai dapat mewajibkan calon anggota legislatif mengikuti pendidikan politik, sekolah kader, pelatihan legislasi, pendidikan konstitusi, serta pembekalan mengenai kebijakan publik.
Bahkan, partai dapat mendorong kader-kader terbaiknya untuk melanjutkan pendidikan formal hingga jenjang magister dan doktor.
Semua itu sangat mungkin dilakukan jika terdapat kemauan politik.
Cermin dari Teheran untuk Jakarta
Lantas, apa yang sebenarnya bisa dipelajari Indonesia dari Iran?
Kita tidak perlu merasa iri, minder, apalagi menganggap diri lebih rendah. Iran seharusnya tidak menjadi alat untuk mempermalukan Indonesia. Sebaliknya, Iran bisa menjadi cermin untuk melihat sejauh mana keseriusan kita membangun kualitas sumber daya manusia dalam lembaga politik.
Keberadaan 108 anggota parlemen Iran bergelar doktor dan 168 anggota bergelar magister memperlihatkan tingginya proporsi pendidikan akademik di lembaga legislatif negara tersebut.
Hal itu setidaknya memberikan gambaran bahwa menjadi anggota parlemen dapat dipandang sebagai tanggung jawab publik yang membutuhkan pengetahuan, kemampuan analisis, dan pemahaman mendalam terhadap berbagai persoalan negara.
Indonesia sebenarnya memiliki modal yang sangat besar. Dengan jumlah penduduk sekitar 280 juta jiwa, ribuan perguruan tinggi, serta banyaknya akademisi, peneliti, magister, dan doktor, seharusnya kita tidak kekurangan sumber daya manusia berkualitas untuk mengisi lembaga legislatif.
Persoalannya kemudian adalah apakah partai politik bersedia memberikan ruang kepada kalangan akademisi dan ilmuwan untuk terlibat lebih jauh dalam proses pengambilan kebijakan negara?
Dalam sebuah diskusi di kantin kampus, seorang rekan saya, Dr. M. Iqbal, dosen muda berusia sekitar 30-an tahun, pernah menyampaikan pemikiran menarik.
Menurutnya, ke depan perlu dipertimbangkan kemungkinan menghadirkan keterwakilan kalangan dosen dan akademisi di parlemen. Tentu saja, bukan sembarang akademisi, melainkan mereka yang benar-benar memahami persoalan masyarakat di tingkat akar rumput, menguasai persoalan pemerintahan daerah, serta mampu menawarkan solusi konkret terhadap berbagai persoalan publik.
Bahkan, ia mengusulkan agar proses seleksi dan penentuan keterwakilan tersebut dapat memberikan ruang bagi otonomi perguruan tinggi.
Gagasan ini menarik untuk didiskusikan lebih jauh. Sebab, perguruan tinggi bukan hanya tempat menghasilkan lulusan, tetapi juga pusat pengembangan ilmu pengetahuan, penelitian, dan pemikiran kritis yang sangat dibutuhkan dalam proses penyusunan kebijakan publik.
Selain itu, perlu pula dilakukan evaluasi terhadap regulasi yang mengharuskan dosen melepaskan jabatan atau status ASN ketika hendak menduduki jabatan politik tertentu karena persoalan rangkap jabatan.
Apakah kebijakan tersebut sudah memberikan ruang yang cukup bagi hak politik para dosen dan akademisi?
Bukankah para dosen juga memiliki hak konstitusional untuk berpartisipasi dalam pemerintahan, termasuk melalui lembaga perwakilan rakyat?
Tentu, persoalan ini harus dikaji secara hati-hati dengan mempertimbangkan aturan mengenai ASN, jabatan akademik, netralitas, dan potensi konflik kepentingan. Namun, jangan sampai regulasi justru menutup kesempatan bagi kalangan intelektual untuk berkontribusi secara langsung dalam proses politik dan pengambilan kebijakan.
Saatnya Menaikkan Standar
Saya ingin menegaskan kembali bahwa kritik terhadap DPR bukanlah bentuk kebencian terhadap lembaga negara tersebut.
Saya mencintai Indonesia. Justru karena kecintaan itulah, saya merasa perlu menyampaikan kritik dan menawarkan gagasan perbaikan.
Kita tidak boleh menghina seluruh anggota DPR hanya karena persoalan latar belakang pendidikan. Di dalam lembaga tersebut tentu ada orang-orang baik yang bekerja keras, memiliki integritas, dan sungguh-sungguh memperjuangkan kepentingan masyarakat, meskipun latar belakang pendidikannya hanya SMA.
Namun, penghargaan terhadap mereka tidak berarti kita harus menutup mata terhadap kebutuhan meningkatkan standar kualitas parlemen.
Karena itu, ada beberapa hal yang perlu menjadi perhatian bersama.
Pertama, partai politik harus memperbaiki sistem rekrutmen dan kaderisasi. Jangan hanya mengutamakan popularitas dan kekuatan finansial, tetapi prioritaskan kapasitas, integritas, pengalaman, serta kemampuan memahami persoalan masyarakat.
Kedua, masyarakat harus lebih kritis dalam menentukan pilihan politik. Jangan hanya memilih calon karena terkenal, memiliki banyak pengikut di media sosial, atau mampu membagikan bantuan menjelang pemilu. Pilihlah mereka yang memiliki pengetahuan, kepedulian, dan kemampuan memperjuangkan kepentingan publik.
Ketiga, DPR RI harus meningkatkan transparansi informasi mengenai latar belakang pendidikan anggotanya. Data pendidikan merupakan bagian dari informasi publik yang penting diketahui masyarakat agar rakyat dapat mengenali wakil-wakil yang telah mereka pilih.
Keempat, perguruan tinggi dan kalangan akademisi perlu diberikan ruang lebih luas untuk terlibat dalam proses politik dan perumusan kebijakan publik.
Kelima, peningkatan kualitas pendidikan dan kompetensi anggota parlemen harus dilakukan tanpa menghilangkan hak politik masyarakat yang tidak memiliki gelar akademik.
Iran telah memberikan gambaran bahwa parlemen dengan komposisi pendidikan tinggi yang dominan bukan sesuatu yang mustahil. Sekarang giliran Indonesia membuktikan bahwa kita juga mampu meningkatkan kualitas lembaga perwakilan rakyat dengan tetap berpegang pada prinsip demokrasi, keadilan, dan keterwakilan masyarakat.
Kita tidak sedang membangun parlemen untuk menjadi kampus. Kita sedang membangun parlemen yang diisi orang-orang berpengetahuan, berintegritas, berpengalaman, dan memahami penderitaan rakyat.
Mari naikkan standarnya!
Sebab, bangsa yang besar bukanlah bangsa yang gemar menghina para wakilnya sendiri. Bangsa yang besar adalah bangsa yang berani mengoreksi, memperbaiki, dan meningkatkan kualitas para pemimpinnya.
Kritik dengan cinta, perbaikan dengan kesadaran, dan perubahan dengan keberanian.
Indonesia pasti bisa. (*Dosen Universitas Mulawarman Samarinda)











