BERITAALTERNATIF.COM – Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), Sunggono, mengatakan Pemkab Kukar tengah memproses pengisian sejumlah jabatan yang masih kosong di lingkungan pemerintah daerah.
Dia menjelaskan, pengisian jabatan dilakukan melalui sejumlah tahapan. Salah satunya dengan menghimpun usulan dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk kemudian diolah berdasarkan data yang tersedia.
“Nanti di antara yang kita pakai itu paling usulan dari OPD. Kemudian dari data-data itu kita olah, kemudian kita masukkan ke sistem,” katanya kepada awak media di Pendopo Odah Etam pada Jumat (2/10/2026).
Ia menjelaskan, data dan usulan tersebut selanjutnya diproses melalui sistem yang digunakan dalam mekanisme manajemen kepegawaian.
Setelah memenuhi tahapan dan prosedur teknis, proses tersebut akan dilanjutkan dengan tahapan berikutnya.
“Ketika sudah berproses atau prosedur teknis, sudah kita adakan pelaksanaan pelantikan,” ujarnya.
Ketika ditanya mengenai jabatan mana yang dianggap paling mendesak untuk segera diisi, Sunggono mengatakan pada dasarnya seluruh jabatan yang kosong memiliki tingkat kebutuhan masing-masing. “Sebenarnya semuanya urgent,” katanya.
Namun, dia menyebut roda pemerintahan masih dapat berjalan meskipun pengisian sejumlah jabatan belum seluruhnya dilakukan. Karena itu, proses pengisian jabatan akan tetap berjalan sesuai tahapan yang telah ditetapkan.
Meski demikian, Pemkab Kukar perlu mempertimbangkan waktu pelaksanaan pengisian jabatan, khususnya karena saat ini sudah mendekati akhir tahun anggaran.
Menurutnya, tidak semua jabatan harus langsung diisi atau dilakukan mutasi dalam waktu bersamaan. Hal tersebut berkaitan dengan posisi tertentu yang memiliki keterkaitan langsung dengan pelaksanaan dan realisasi keuangan daerah.
Ia mencontohkan jabatan yang memiliki kewenangan sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).
“Ini kan kita pertimbangkan juga. Enggak semua kita mau mutasi-mutasi, apalagi mau akhir tahun,” tegasnya.
Sunggono menegaskan, pergantian pejabat yang memegang posisi strategis dalam pengelolaan anggaran pada penghujung tahun dapat berdampak terhadap mekanisme realisasi keuangan.
Jabatan seperti KPA dan PPK berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan serta administrasi keuangan, sehingga perubahan pejabat pada posisi tersebut dapat membutuhkan penyesuaian administratif.
“Yang pegang jabatan sebagai KPA, PPK itu akan berpengaruh sama mekanisme realisasi keuangan daerah,” ujarnya.
Dia mengatakan, apabila pergantian dilakukan menjelang akhir tahun, sejumlah dokumen dan mekanisme administrasi perlu kembali disesuaikan.
Dengan pertimbangan tersebut, Pemkab Kukar masih melakukan pemetaan kebutuhan sebelum menentukan pengisian maupun mutasi pada sejumlah jabatan yang kosong di lingkungan pemerintah daerah. (*)
Penulis: Ahmad Rifa’i
Editor: Ufqil Mubin
