BERITAALTERNATIF.COM – Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) menggelar Forum Lintas Perangkat Daerah. Forum ini merupakan kolaborasi antar-perangkat daerah untuk merancang program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2026.
Kegiatan itu melibatkan sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD), di antaranya Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Dinas Kependudukan dan Keluarga Berencana, serta Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Setiap OPD diberi kesempatan menyelaraskan program dan kegiatan mereka.
Fungsional Perencana Bappeda Kukar Donny Adiansyah menjelaskan bahwa hasil dari forum ini akan dituangkan dalam berita acara. Dokumen tersebut akan menjadi dasar penyusunan rencana kerja pemerintah daerah tahun 2026 serta rencana kerja perangkat daerah pada tahun yang sama.
“Forum ini adalah wadah kolaborasi antar-perangkat daerah,” ujarnya saat diwawancarai pada Rabu (12/3/2025).
Ia menekankan bahwa forum ini bertujuan untuk menyusun program dan sasaran kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2026.
Kata Donny, perwakilan kecamatan sangat sedikit yang hadir dalam forum ini. Dari seluruh kecamatan yang diundang, hanya tiga kecamatan yang hadir. Hal itu sangat disayangkan, sebah kecamatan juga berperan penting memberikan masukan terkait kebutuhan di wilayah mereka.
“Saya tadi berharap juga pihak kecamatan harusnya banyak yang hadir,” katanya.
Dia menambahkan, keterlibatan kecamatan sangat diperlukan agar program yang direncanakan Pemkab Kukar benar-benar sesuai kebutuhan masyarakat.
Dari seluruh perwakilan dinas tersebut, Dinas Kesehatan Kukar menjadi OPD yang paling banyak mengajukan usulan program. Beberapa di antaranya terkait fasilitas kesehatan, pengadaan ambulans, serta perlengkapan medis.
Menurutnya, usulan tersebut didasarkan pada kebutuhan masyarakat, khususnya terkait pelayanan kesehatan.
Dinas Sosial serta perangkat daerah di lingkungan Pemkab Kukar juga menyampaikan berbagai program yang akan mereka jalankan pada tahun 2026.
Donny pun berharap forum seperti ini lebih banyak digunakan untuk menjaring masukan dari berbagai pihak, termasuk kecamatan dan OPD.
“Paling tidak kita bisa mendapatkan lebih banyak masukan dari kecamatan dan OPD lain untuk memperkuat kolaborasi,” pungkasnya. (adv)
Penulis: Hamdi
Editor: Ufqil Mubin
