Oleh: Lu’lu’ul Maknunah*
Pergantian Menteri Keuangan bukan hanya persoalan pergantian seorang pejabat di dalam pemerintahan. Di balik pergantian tersebut terdapat arah kebijakan ekonomi dan pengelolaan anggaran negara yang dapat memberikan pengaruh terhadap berbagai sektor kehidupan masyarakat, termasuk pendidikan. Bagi dunia pendidikan, anggaran bukan sekadar angka yang tercantum dalam dokumen APBN, melainkan salah satu penentu sejauh mana negara mampu menyediakan pendidikan yang berkualitas dan merata.
Karena itu, pergantian Menteri Keuangan patut dilihat dari perspektif yang lebih luas, termasuk bagaimana kebijakan fiskal ke depan dapat memberikan ruang bagi perkembangan Pendidikan Agama Islam (PAI).
Pada September 2026, terjadi pergantian Menteri Keuangan. Purbaya Yudhi Sadewa menyerahkan jabatan Menteri Keuangan kepada Suahasil Nazara melalui serah terima jabatan pada 15 September 2026. Pergantian tersebut berlangsung ketika pemerintah sedang mempersiapkan pelaksanaan anggaran tahun 2027.
Sebelumnya, Kementerian Keuangan telah menyampaikan bahwa RAPBN 2027 menempatkan pendidikan sebagai salah satu sektor penting dengan alokasi anggaran pendidikan sebesar Rp 820,9 triliun. Anggaran tersebut diarahkan untuk memperluas akses dan meningkatkan kualitas pendidikan secara lebih merata.
Angka tersebut tentu terlihat besar. Namun, pertanyaan yang lebih penting bukan hanya seberapa besar anggaran pendidikan yang tersedia, melainkan ke mana anggaran tersebut diarahkan dan seberapa besar manfaatnya dirasakan oleh peserta didik. Di sinilah pendidikan agama Islam perlu mendapatkan perhatian. Pendidikan tidak hanya bertujuan menghasilkan manusia yang memiliki kemampuan akademik dan keterampilan, tetapi juga manusia yang memiliki karakter, moral, tanggung jawab, serta nilai-nilai keagamaan.
Dalam konteks pendidikan Islam, keberhasilan pendidikan tidak dapat diukur hanya dari kemampuan siswa memperoleh nilai tinggi. Pendidikan agama Islam memiliki tujuan yang lebih luas, yaitu membantu peserta didik memahami ajaran agama sekaligus mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari.
Di tengah perubahan sosial dan perkembangan teknologi yang sangat cepat, kebutuhan terhadap pendidikan karakter dan moral justru semakin penting. Anak-anak dan remaja hidup dalam lingkungan digital yang memungkinkan mereka memperoleh berbagai informasi dalam waktu singkat. Tidak semuanya memiliki nilai pendidikan yang baik.
Karena itu, PAI tidak seharusnya dipandang sebagai mata pelajaran pelengkap. PAI merupakan bagian penting dari proses pembentukan karakter peserta didik. Seorang siswa tidak cukup hanya memiliki kemampuan akademik yang baik, tetapi juga perlu memiliki kejujuran, tanggung jawab, sikap menghargai orang lain, kepedulian sosial, dan kemampuan membedakan informasi yang benar dan salah. Semua nilai tersebut memiliki hubungan erat dengan tujuan PAI.
Pergantian Menteri Keuangan kemudian menimbulkan pertanyaan mengenai arah kebijakan anggaran ke depan. Apakah perubahan kepemimpinan akan membawa perubahan dalam prioritas anggaran? Bagaimana posisi pendidikan, khususnya PAI, dalam kebijakan fiskal pemerintah? Pertanyaan tersebut penting karena setiap perubahan dalam pengelolaan keuangan negara pada akhirnya dapat berpengaruh terhadap pelaksanaan program pendidikan.
Sebelumnya, pemerintah melalui RAPBN 2027 telah menyampaikan sejumlah agenda pendidikan, antara lain Program Indonesia Pintar, KIP Kuliah, pembangunan Sekolah Unggul Garuda, Sekolah Rakyat, renovasi sekolah dan madrasah, serta peningkatan kualitas pembelajaran. Kebijakan tersebut menunjukkan bahwa perhatian terhadap pendidikan tidak hanya berkaitan dengan pembangunan fisik sekolah, tetapi juga akses dan kualitas pendidikan.
Namun, bagi PAI, perhatian tersebut perlu diterjemahkan lebih spesifik. PAI tidak hanya berlangsung di sekolah umum, tetapi juga berkaitan dengan madrasah, pesantren, perguruan tinggi keagamaan, guru PAI, serta berbagai lembaga pendidikan Islam lainnya.
Setiap lembaga memiliki kebutuhan yang berbeda. Ada sekolah yang membutuhkan fasilitas pembelajaran digital, ada madrasah yang membutuhkan perbaikan sarana dan prasarana, sementara guru membutuhkan peningkatan kompetensi agar mampu mengikuti perkembangan metode pembelajaran.
Salah satu hal yang perlu diperhatikan dalam kebijakan anggaran pendidikan adalah jangan sampai keberhasilan hanya dilihat dari jumlah anggaran yang berhasil disalurkan. Yang tidak kalah penting adalah kualitas penggunaannya. Anggaran pendidikan akan memiliki makna apabila benar-benar sampai kepada kebutuhan peserta didik dan pendidik. Ruang kelas yang nyaman, akses teknologi, buku yang memadai, pelatihan guru, serta pembelajaran yang relevan merupakan bagian dari investasi pendidikan yang manfaatnya akan dirasakan dalam jangka panjang.
Dalam hal ini, guru PAI memiliki posisi yang cukup strategis. Guru bukan hanya menyampaikan materi tentang Alquran, hadis, akidah, akhlak, fikih, dan sejarah kebudayaan Islam. Guru juga menjadi contoh bagi peserta didik dalam menerapkan nilai-nilai tersebut.
Karena itu, peningkatan kesejahteraan dan kompetensi guru seharusnya menjadi bagian dari perhatian dalam kebijakan pendidikan. Guru yang memiliki kemampuan pedagogis dan penguasaan teknologi dapat membuat pembelajaran PAI lebih menarik dan dekat dengan kehidupan siswa.
Perkembangan teknologi juga menjadi tantangan tersendiri. Pembelajaran PAI tidak dapat terus menggunakan pendekatan yang sama tanpa mempertimbangkan perubahan karakter peserta didik. Media digital dapat digunakan untuk membuat pembelajaran lebih interaktif, misalnya melalui video edukasi, kuis digital, presentasi interaktif, maupun sumber belajar berbasis internet.
Namun, penggunaan teknologi tetap harus diarahkan oleh nilai-nilai pendidikan Islam. Teknologi hanyalah alat; arah penggunaannya tetap bergantung pada manusia yang menggunakannya.
Di sinilah kebijakan anggaran mempunyai peran penting. Jika pemerintah ingin meningkatkan kualitas sumber daya manusia, maka investasi terhadap pendidikan agama juga perlu dipikirkan sebagai bagian dari pembangunan manusia. Pendidikan agama dapat membantu membangun landasan moral sehingga kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi tidak berjalan tanpa arah.
Pergantian Menteri Keuangan seharusnya menjadi momentum untuk memperkuat kembali perhatian terhadap kualitas belanja pendidikan. Kebijakan fiskal tidak cukup hanya mengejar efisiensi, tetapi juga perlu mempertimbangkan dampak jangka panjang.
Pendidikan memang tidak selalu memberikan hasil yang dapat dilihat dalam waktu satu atau dua tahun. Hasil pendidikan baru terlihat ketika peserta didik tumbuh menjadi generasi yang memiliki pengetahuan, keterampilan, karakter, dan tanggung jawab sosial.
Kementerian Keuangan sebelumnya juga menekankan bahwa RAPBN 2027 dirancang secara lebih selektif dan berorientasi pada manfaat, dengan APBN tetap berfungsi menjaga stabilitas ekonomi sekaligus mendorong kesejahteraan masyarakat. Prinsip berorientasi pada manfaat tersebut seharusnya juga diterapkan dalam sektor pendidikan. Artinya, setiap rupiah anggaran pendidikan perlu diarahkan pada program yang benar-benar memberikan manfaat bagi peserta didik, guru, dan lembaga pendidikan.
Pada akhirnya, masa depan PAI tidak hanya ditentukan oleh besar kecilnya anggaran. Ada banyak faktor lain seperti kualitas guru, kurikulum, lingkungan keluarga, budaya sekolah, perkembangan teknologi, serta partisipasi masyarakat. Akan tetapi, kebijakan anggaran tetap menjadi salah satu fondasi penting karena tanpa dukungan pembiayaan yang memadai, berbagai program pendidikan akan sulit berjalan secara optimal.
Pergantian Menteri Keuangan karena itu perlu dilihat sebagai momentum untuk menanti arah baru, bukan sekadar pergantian nama di kursi kementerian. Harapannya, kebijakan fiskal yang akan datang tetap memberikan perhatian terhadap pendidikan secara menyeluruh, termasuk PAI. Pendidikan yang maju bukan hanya pendidikan yang menghasilkan manusia pintar, tetapi juga manusia yang memiliki karakter dan nilai moral.
Bagi PAI, tantangan ke depan semakin kompleks. PAI harus mampu menjawab perkembangan zaman tanpa kehilangan nilai-nilai dasarnya. Pemerintah perlu memastikan bahwa kebijakan anggaran memberikan ruang bagi penguatan kualitas guru, digitalisasi pembelajaran, pengembangan sarana pendidikan, serta peningkatan mutu lembaga pendidikan Islam.
Dengan demikian, yang ditunggu dari pergantian Menteri Keuangan bukan sekadar perubahan kebijakan angka dalam APBN, tetapi bagaimana anggaran negara benar-benar diterjemahkan menjadi manfaat nyata bagi masyarakat.
PAI membutuhkan dukungan yang berkelanjutan agar mampu menjalankan perannya dalam membentuk generasi yang berilmu, berkarakter, berakhlak, dan mampu menghadapi perubahan zaman. Sebab pada akhirnya, membangun pendidikan berarti sedang membangun manusia, dan membangun manusia berarti sedang menentukan arah masa depan bangsa. (*Mahasiswa Fakultas Agama Islam Unikarta)
