Kalimantan Timur, ID
23°C
Visibility: 10 km

Pihak yang Diuntungkan setelah Serangan 11 September di AS

peristiwa-11-september-serangan-menara-kembar-wtc-yang-tewaskan-ribuan-orang

Washington, beritaalternatif.com – Pihak manakah yang diuntungkan dari peristiwa serangan teroris 11 September 2001? Salah satunya adalah industri produsen senjata global.

Riset yang dilakukan Watson Institute for International and Public Affairs di Brown University menunjukkan sebagian dari total anggaran Pentagon sebesar 14 triliun dolar antara tahun 2001 dan 2020 digelontorkan kepada korporasi produsen senjata global yang mencapai 4,4 triliun dolar.

Amerika Serikat (AS) meningkatkan pengeluaran militernya secara tajam sejak serangan teroris 11 September 2001, dengan dalih perang global melawan terorisme, serta mendanai invasi militer di Afghanistan dan Irak.

Setahun setelah peristiwa 11 September, anggaran Pentagon meningkat 10 persen. Tren ini terus berlanjut di tahun-tahun mendatang dengan peningkatan menjadi $ 738 miliar pada tahun fiskal 2021.

Dua puluh tahun setelah peristiwa 11 September, perusahaan senjata AS termasuk Lockheed Martin, Boeing, General Dynamics, Raytheon dan Northrop Grumman mengeruk pendapatan 4,4 triliun dolar melalui penandatanganan beberapa kontrak dengan Pentagon. Pada saat yang sama, kontraktor AS dan Barat yang telah berada di Afghanistan dan Irak selama 20 tahun terakhir telah menerima porsi yang signifikan dari anggaran Pentagon.

AS mengklaim telah menghabiskan miliaran dolar untuk membangun kembali Afghanistan selama 20 tahun terakhir. Tetapi banyak dari uang itu telah terbuang percuma. Menurut statistik terbaru, sebanyak 22.562 kontraktor hadir di Afghanistan.

Berdasarkan sebuah laporan yang dirilis oleh Inspektur Jenderal Pemerintah AS untuk Rekonstruksi Afghanistan, John F. Sopko pada Maret 2021, Negeri Paman Sam telah menghabiskan miliaran dolar di Afghanistan untuk bangunan dan kendaraan yang telah ditinggalkan atau dihancurkan. 

Pada tahun-tahun sebelumnya, Sopko melaporkan penggelapan jutaan dolar oleh lembaga pemerintah AS seperti Pentagon, Departemen Luar Negeri, serta NATO di Afghanistan, terutama dalam proyek militer AS di negara itu oleh para kontraktornya.

Pada tahun 2011, Komisi Kontrak Perang di Irak dan Afghanistan memperkirakan bahwa pemborosan, penipuan, dan penyalahgunaan jabatan di bidang ini merugikan pemerintah AS senilai sekitar 31 miliar hingga 60 miliar dolar.

Watson Institute for Public Affairs and International Affairs juga melaporkan pada pertengahan Agustus 2021 bahwa biaya perang pimpinan AS di Afghanistan, yang dimulai pada musim gugur 2001 dan berakhir pada 31 Agustus 2021 mencapai 2,26 triliun dolar.

Selama masa kepresidenan George W. Bush, AS menginvasi dan menduduki Afghanistan setelah peristiwa 11 September, dengan dalih perang global melawan terorisme dan penggulingan pemerintah Taliban, yang dituduh berkolaborasi dengan al-Qaeda. Pada puncak pendudukan di tahun 2011, jumlah pasukan AS dan NATO di negara itu mencapai lebih dari 140.000 orang.

Tampaknya, korporasi industri militer raksasa AS menggunakan isu perang melawan terorisme untuk mengembangkan senjata baru dan menjualnya ke Pentagon dalam operasi militer di Afghanistan dan Irak.

Sebuah contoh yang jelas dari masalah ini adalah desain, produksi dan pengoperasian ribuan kapal penyapu ranjau dan kendaraan lapis baja penyergapan yang disebut “MRAP” oleh perusahaan-perusahaan AS untuk digunakan pasukan AS di Afghanistan dan Irak.

Kini, pemerintah AS mengklaim berakhirnya perang di Afghanistan dan kesiapan untuk menarik diri dari Irak. Namun, militerisasi lebih lanjut untuk tahun fiskal 2022 telah meningkatkan anggaran militer AS untuk kepentingan kompleks industri militer.

Ro Khanna, anggota DPR AS dari Partai Demokrat mengatakan, Amerika perlu membuat perubahan mendasar dalam cara mengatasi masalah keamanan nasional dan berinvestasi dalam aksi perubahan iklim dan menanggapi epidemi corona. 

“Ini adalah masalah yang memberi orang Amerika keamanan lebih dari menghabiskan miliaran untuk senjata mematikan,” katanya. (pt/ln)

Pengampunan Pajak Jilid Dua Mulai Berlaku Januari 2022 Oktober 8, 2021

Jakarta, beritaalternatif.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani membeberkan alasan pemerintah kembali membuka kesempatan kedua pengampunan pajak atau...

Rita Widyasari Masih Bisa Ajukan PK di Mahkamah Agung Juni 18, 2021

Oleh: Mansyur* Penolakan Mahkamah Agung terhadap upaya hukum Peninjauan Kembali (PK) yang dilakukan oleh mantan Bupati Kutai Kartanegara (Kukar)...

Dinilai Lakukan Diskriminasi terhadap Umat Muslim, Jubir Kemenlu China Kritik Australia Juli 25, 2021

Beijing, beritaalternatif.com - Dikutip Fars dari kantor berita Xinhua, Jubir Kemenlu China, Zhao Lijian, dalam sebuah konferensi pers menyinggung...

AS akan Diusir dengan Hina dari Irak dan Suriah Juli 15, 2021

Damaskus, beritaalternatif.com - Analis terkemuka Arab, Abdel Bari Atwan, dalam tulisannya memaparkan analisisnya terkait meningkatnya serangan ke...

Ekonom: Cukong Nakal Dorong Jokowi Tiga Periode untuk Dapatkan Pengampunan Pajak Juli 5, 2021

Jakarta, beritaalternatif.com - Ekonom Faisal Basri curiga ada pengusaha nakal yang bandel tak ikut program pengampunan pajak (tax amnesty) jilid...

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *