Internasional

Setengah Juta Warga Kenya Jadi Korban Kekejaman Pemerintah Kolonial Inggris

BERITAALTERNATIF.COM – Dilansir Press TV, mantan Hakim Agung Kenya, Willy Mutunga menyerang Pemerintah Inggris atas “tindakan tidak berperikemanusiaan dan ketidakadilan” satu bulan setelah dua suku Kenya mengajukan gugatan terhadap Pemerintah Inggris di Pengadilan Hak Asasi Manusia Eropa atas dugaan pelanggaran kolonial.

Suku Talai dan Kipsigis mengatakan dalam gugatan bahwa pelanggaran yang dimaksud termasuk penyiksaan, penganiayaan dan pencurian tanah yang diduga dilakukan di wilayah barat Kenya—salah satu daerah yang paling penting di dunia untuk produksi teh.

Suku-suku tersebut menggugat Pemerintah Inggris $ 200 miliar serta permintaan maaf atas kejahatan tersebut.

“Hari ini, beberapa perusahaan teh paling makmur di dunia, seperti Unilever, Williamson Tea, Finlay’s dan Lipton, menempati dan mengolah tanah ini dan terus menggunakannya untuk menghasilkan keuntungan yang cukup besar,” kata suku-suku itu dalam pengajuan pengadilan mereka.

Berbicara dalam sebuah wawancara dengan Aljazeera, Mutunga berkata, “Jika Anda pergi ke Kericho, mereka akan memberi tahu Anda bahwa Inggris tidak pernah pergi.”

Inggris diduga memaksa suku Talai dan Kipsigis keluar dari tanah mereka di daerah Kericho untuk membuat perkebunan teh bagi pemukim kulit putih antara tahun 1895 hingga 1963. Hal ini menyebabkan pelanggaran hak asasi manusia massal terhadap lebih dari setengah juta orang.

Gugatan itu juga menuduh tentara Inggris melakukan pembunuhan di luar hukum, pemerkosaan, penyiksaan, dan pemenjaraan.

Setelah gugatan itu, kantor luar negeri Inggris mengatakan bahwa “tidak pantas untuk mengomentari proses hukum”.

“Fakta bahwa Inggris terus mengabaikan klaim-klaim ini dan pada dasarnya mengabaikannya, adalah tindakan yang sangat tidak manusiawi dan tidak adil,” tambah Mutunga.

Di taman bunga di wilayah di mana pekerja pertanian untuk eksportir bunga berpenghasilan kurang dari 3 dolar sehari, pekerja mengaku dilecehkan secara seksual oleh supervisor mereka.

“Jika orang tahu eksploitasi perempuan muda di tempat-tempat di mana ada perkebunan bunga ini, mereka mungkin tidak akan berpartisipasi dalam perayaan hari kasih sayang,” kata Mutunga.

Perserikatan Bangsa-Bangsa mengatakan bahwa lebih dari setengah juta warga Kenya dari wilayah Kericho menderita pelanggaran berat hak asasi manusia termasuk pembunuhan di luar hukum dan pemindahan selama pemerintahan kolonial Inggris, yang berakhir pada 1963.

Namun, ini bukan pertama kalinya masalah itu muncul, karena pada 2013 Inggris setuju untuk membayar kompensasi penyelesaian sekitar 30 juta dolar kepada lebih dari 5 ribu warga Kenya yang telah disiksa dan dianiaya oleh Inggris.

“Inggris harus membayar ganti rugi. Mereka sudah mulai melakukan itu. Jadi, mereka harus melanjutkannya,” kritik Mutunga.

Setelah kematian Ratu Elizabeth II, yang mengaku lebih sering mengunjungi Afrika daripada orang lain, orang-orang Afrika bereaksi.

“Saya tidak bisa berkabung,” tulis seorang Afrika di Twitter, memposting gambar yang dia katakan sebagai “kartu masuk” neneknya, ketika perjalanan gratis dilarang bagi warga Kenya di bawah kekuasaan Inggris di negara Afrika timur itu.

Pemerintah kolonial pada waktu itu melakukan pelanggaran hak asasi manusia secara terang-terangan atas benua Afrika. Berbagai tindakan, termasuk penyiksaan, penyerangan seksual, pengebirian dan diskriminasi tersebut, masih terus menghantui generasi bangsa Afrika. (*)

Sumber: Poros Perlawanan

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

To Top