Opini

AS adalah Negara Oligarki

Oleh: Dina Sulaeman*

Selama ini AS selalu mengklaim sebagai negara demokrasi. AS juga telah mendanai perang dan penggulingan rezim di puluhan negara dunia dengan alasan demokratisasi. Kudeta di Ukraina tahun 2014, yang disponsori AS, juga dilakukan dengan alasan demokrasi.

Tapi, jika demokrasi, mengapa AS terus-terusan mengeluarkan dana besar-besaran untuk perang di luar negeri, padahal di dalam negerinya sendiri masih banyak rakyat yang miskin? Apakah “suara rakyat” AS memang setuju dengan pembiayaan perang yang mengorbankan kesejahteraan mereka?

Data resmi dari Biro Sensus AS, “hanya” 11,4% dari populasi (yaitu 37 juta orang) di Amerika yang hidup pada atau di bawah garis kemiskinan, pada tahun 2020.

Tapi, menurut Celine-Marie Pascale di tulisannya di LA Times (2021), garis kemiskinan yang ditetapkan pemerintah tidak mencerminkan kondisi kemiskinan sesungguhnya di AS. Menurutnya, setengah dari keseluruhan keluarga AS harus berjuang untuk memenuhi kebutuhan. Mereka ini disebut “mayoritas yang tak terhitung.” Mereka tidak dihitung sebagai orang miskin, tapi mengalami kesulitan memenuhi kebutuhan dasar.

Dalam kondisi seperti ini, baru-baru ini Presiden Joe Biden kembali meminta parlemen agar menyetujui dana bantuan lagi untuk Ukraina, dalam bentuk bantuan militer dan kemanusiaan. Kata Biden, semua itu untuk membantu Ukraina meraih “kebebasan”. Menurut situs resmi pemerintah AS, sejak tahun 2021, AS telah “menginvestasikan lebih dari $4,6 miliar USD dalam bantuan keamanan” di Ukraina.

“Kebebasan” dan “demokrasi” adalah jargon-jargon yang selalu dipakai AS untuk menjustifikasi perang-perang di berbagai negara. Perang di Afghanistan selama 20 tahun, dimulai dengan jargon demokrasi, tapi buktinya Afghanistan malah jatuh lagi ke tangan Taliban. Dua puluh tahun yang sia-sia, dengan mengorbankan nyawa warga sipil lebih banyak dibanding dengan teroris yang konon diburu oleh AS di Afghan.

Tentu, sia-sia buat rakyat kebanyakan AS, tapi tidak sia-sia buat para pembuat senjata. “Bantuan keamanan” atau istilah lainnya “bantuan mematikan” (lethal aid) artinya membeli senjata untuk dikirim ke wilayah konflik. Jadi, siapa yang untung? Ya perusahaan senjata.

Di negara yang demokratis, umumnya ada 4 elemen yang berperan dalam pengambilan kebijakan luar negeri, yaitu kelompok kepentingan, perusahaan multinasional, opini publik, dan gerakan massa.

Faktanya, di AS, yang lebih dominan dalam penetapan kebijakan luar negeri AS adalah perusahaan transnasional, terutama perusahaan senjata. Dengan cara apa? Perusahaan senjata menghabiskan puluhan hingga ratusan juta dolar setiap tahun untuk melobi politisi dan menyumbang untuk kampanye mereka. Ketika menang, keputusan-keputusan yang mereka ambil tentu saja akan sangat pro-perusahaan senjata ini.

Ada anggota parlemen AS, yang ketika ditanya, gimana ini anggaran negara kan dibutuhkan juga untuk penanganan Covid-19, masa dipakai semua untuk membiayai perang di Ukraina. Dia menjawab bahwa “Perang di Ukraina adalah perang proksi AS melawan Rusia, jadi AS harus menang.” Artinya, si anggota parlemen lebih setuju kalau dana dipakai untuk perang.

Lima perusahaan yang terbesar mengeluarkan dana untuk lobi politik pada tahun 2020 adalah Lockheed Martin, Boeing, Northrop Grumman, Raytheon Technologies, dan General Dynamics—menghabiskan total $60 juta. Menurut data dari OpenSecrets, Biden saat kampanye Pilpres menerima dana dari perusahaan-perusahaan itu, dengan jumlah total jutaan USD.

Perusahaan-perusahaan senjata selalu membutuhkan perang agar produk senjata mereka terus ada pembelinya. Ini diakui sendiri oleh para pebisnis senjata ini.

Misalnya, dalam earning call atau semacam pertemuan antara perusahaan, investor dan media, pada 25 Januari 2022, CEO Raytheon, Greg Hayes, mengatakan, “We just have to look to last week where we saw the drone attack in the UAE, which have attacked some of their other facilities. And of course, the tensions in Eastern Europe, the tensions in the South China Sea, all of those things are putting pressure on some of the defense spending over there. So I fully expect we’re going to see some benefit from it.”

(Kita hanya perlu melihat minggu lalu, bagaimana ada serangan drone di UEA, yang telah menyerang beberapa fasilitas mereka. Lalu ada juga ketegangan di Eropa Timur dan di Laut Cina Selatan. Semua itu memberi tekanan pada beberapa pengeluaran pertahanan di sana. Jadi saya sepenuhnya berharap kita akan mendapatkan keuntungan dari sini).

Jadi, maksudnya begini: Si CEO ini berkata pada para investornya: “lihat itu, UAE sudah kena serangan drone dari Yaman, di Eropa timur mau ribut, di Laut Cina Selatan sudah tegang, nah, saya prediksi, kita bakal dapat cuan nih, dari kondisi ini.”

Nah, kalau kebijakan sebuah pemerintahan disetir oleh pengusaha kaya artinya apa? Oligarki kan? Anehnya, ketika menyebut “oligarki” yang terbayang adalah Rusia, atau negara-negara yang konon “tidak demokratis.” Padahal, sebenarnya, oligarki adalah pemerintahan yang dikendalikan oleh segelintir pihak yang kaya raya. Dan AS bisa masuk kategori negara oligarki. (*Pengamat Politik Internasional)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

To Top