Oleh: Mentimoen
Ditinjau dari sisi mekanisme demokrasi, demo-demo mahasiswa saat ini jelas bukan bagian dari mekanisme demokrasi, tetapi cuma politicking. Isu sederhana yang seharusnya bisa diatasi oleh mekanisme demokrasi biasa.
Karena aturan yang ada bilang presiden dibatasi dua periode, sehingga kalau Jokowi mau mencalonkan diri, jelas tidak bisa. Kecuali jika DPR membuat undang-undang baru atau amandemen yang sudah ada. Jadi, itu urusan di DPR, bukan urusan parlemen jalanan.
Kalaupun misalnya DPR bikin UU baru, bilang batas dua periode dihapus, Jokowi tidak bisa langsung menjadi presiden. Ia harus melewati proses pemilu dulu. Nah, gampang untuk menggagalkan Jokowi tiga periode, yaitu coblos calon lain. Sederhana sekali toh?
Jika ditakutkan bahwa ternyata mayoritas rakyat akan mencoblos Jokowi lagi, bukankah itu adalah kehendak mayoritas? Lalu, bukankah demo-demo jalanan ini adalah alat untuk mencegah kehendak mayoritas terjadi? Jadi, apakah demo-demo itu alat demokrasi atau alat anti-demokrasi?
Mungkin ada yang berdalih, demokrasi sekarang sudah rusak. Jadi, terpaksa mahasiswa memakai alat di luar demokrasi seperti parlemen jalanan untuk memaksakan kehendak mereka. Kenapa pula bisa yakin bahwa demokrasi yang akan datang itu bukan demokrasi yang rusak? Demokrasi yang datang dengan cara-cara anti-demokrasi?
Ada yang berpendapat, sulit melawan kecurangan di tubuh Jokowi. Lalu, apakah pihak lain tidak curang? Setiap pihak yang berlawanan akan bilang pihak lain curang. Sehingga lebih baik kita memakai parameter lain untuk menilai sebuah pemerintahan, misalnya kinerja.
Kembali ke zaman Soeharto? Sudah tentu jangan. Tetapi kalau menghakimi seseorang, jangan berdasarkan ketakutan akan sesuatu yang belum ada, tetapi harus berdasarkan fakta. Jokowi jelas jauh dari Soeharto. Dan saya bukan orang yang pro Jokowi.
Ada yang berargumen, demo untuk protes kenaikan harga minyak goreng. Oke. Itu hal yang sahih untuk didemo karena minyak goreng termasuk sembako menyangkut kehidupan banyak warga. Tapi kenapa harus ditunggangi dengan isu tiga periode? Seharusnya fokus saja di harga minyak goreng.
Demo protes kenaikan harga komoditas-komoditas penting. Itu menyangkut hal-hal praktis kehidupan sehari-hari warga, sehingga wajar bagi warga memprotesnya. Pemerintah juga bisa mencoba memenuhi permintaan mahasiswa, walau belum tentu sukses, karena itu hal-hal praktis dalam kewenangannya.
Demo soal tiga periode itu benar-benar nonsense. Kalau wakil rakyat ingin membatalkan pembatasan periode jabatan presiden, lalu rakyat pemilih memilihnya tiga periode, memang mau diprotes? Jadi, mahasiswa mau memprotes rakyat?
Mahasiswa cobalah belajar yang benar saja, bikin proyek-proyek inovatif. Itu lebih berguna.
Soal tiga periode itu pun masih wacana. Wacana itu omong-omong doang. Belum apa-apa, kok didemo? Itu jelas politicking dengan memakai mahasiswa. Demo membuat jalanan ditutup, warga yang mau produktif dan kerja juga jadi terhambat.
Bagaimana Anda tahu rakyat menolak tiga periode? Jangan mengatasnamakan rakyat untuk pendapat sendiri. Jalan satu-satunya untuk tahu kehendak rakyat dalam sistem demokrasi ala Barat adalah pemilu.
Saya tidak menganggap demokrasi Barat itu satu-satunya mekanisme demokrasi. Tetapi demokrasi Indonesia jelas berbasis mekanisme Barat. Satu-satunya cara untuk mengetahui kemauan rakyat di sistem ini adalah pemilu. Ini bukan soal dukung atau tidak, tapi konsistensi.
Saya netral saja dalam melihat kinerja era Jokowi. Ada kenaikan-kenaikan harga sembako dan lain sebagainya. Itu jelas harus ditanggulangi. Tetapi saya juga tidak menutup mata bahwa ada perbaikan-perbaikan di banyak tempat. Suhu hangat politik identitas menurun, infrastruktur serius dibangun, dan sebagainya.
Sudah tentu ada yang tidak senang Jokowi menjabat tiga periode. Seandainya aturan diamandemen sehingga dimungkinkan hal itu terjadi, masih ada satu cara untuk menjegal Jokowi, yaitu jegal di pemilu: ajak ramai-ramai jangan joblos Jokowi. Sederhana sekali.
Soal berapa masa periode kepresidenan, itu soal politik tingkat politisi, bukan soal kesejahteraan rakyat. Karena banyak yang mau kebagian mentas, itu saja. Itu soal kekuasaan papan atas. Kalau untuk rakyat umumnya, yang penting adalah apakah hidup sehari-hari membaik?
Jadi, kalau mau demo pro akar rumput, jelas isunya harusnya isu akar rumput, isu yg menyangkut hidup sehari-hari rakyat. Demo masalah praktis soal siapa yang berkuasa paling atas, itu bukan demo urusan akar rumput, tapi urusan singgasana dan para adipati.
Di sinilah lemahnya mekanisme demokrasi Barat. Ketika para elit tingkat atas bertarung, mereka umumnya memakai proksi di tingkat bawah, yang gampang dijadikan pion adalah mahasiswa. Akhirnya sering bertahun-tahun isunya cuma sekitar itu, bukan soal bagaimana meningkatkan taraf hidup rakyat.
Saya melihat demo-demo itu nonsense, seperti mendemo supaya gajah tidak boleh mempunyai sayap. Mau amandemen konstitusi bukan hal yang bisa dilaksanakan secara cepat. Jadi, tidak mungkin itu bisa dilakukan sampai dengan pemilu mendatang. Sehingga ini adalah demo yang didengungkan untuk hal-hal fiktif sebenarnya. (*Pengamat politik dalam negeri dan luar negeri)
