Kalimantan Timur, ID
26°C
Visibility: 10 km

Anggaran Tak Lagi Tersedia, Kemensos Hentikan Bansos Tunai

Kepala Dinsos PPU, Bagenda Ali. (Hallo Borneo)
Kepala Dinsos PPU, Bagenda Ali. (Hallo Borneo)

Penajam, Beritaalternatif.com – Dinas Sosial Kabupaten Penajam Paser Utara (Dinsos PPU) menyebutkan, pemerintah pusat menghentikan bantuan sosial (bansos) tunai bagi masyarakat terdampak wabah Covid-19.

Kepala Dinsos PPU, Bagenda Ali mengatakan, bansos tunai bagi warga terdampak pandemi Covid-19 dihentikan dengan sejumlah alasan.

Bansos tidak diperpanjang di antaranya disebabkan situasi pandemi Covid-19 di Indonesia bergerak ke skala mikro dan sudah tidak ada anggaran.

Kementerian Sosial (Kemensos), menurut Bagenda, memberikan bansos tunai kepada masyarakat terdampak wabah virus corona sebesar Rp 300 ribu per bulan.

“Sejak awal pandemi sebanyak 9.685 KK (Kepala Keluarga) di Kabupaten Penajam Paser Utara menerima bantuan sosial tunai itu,” jelas Bagenda, Kamis (10/6/2021).

Sebanyak 9.685 KK tersebut tercatat dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kemensos.

Setelah berjalan selama satu tahun, lanjut Bagenda, pemerintah pusat memutuskan untuk menghentikan bansos tunai kepada masyarakat tersebut pada April 2021.

Karena itu, sejak Mei 2021, masyarakat terdampak wabah virus corona sudah tidak lagi menerima bantuan sosial tunai dari Kemensos tersebut.

“Karena anggaran pemerintah pusat sudah tidak mencukupi, bantuan sosial tunai bagi warga terdampak pandemi dihentikan,” kata Bagenda.

Diketahui, bansos tersebut mulai disalurkan Kemensos kepada keluarga terdampak pandemi Covid-19 pada April 2020. (ant/ln)

Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Penajam sebut bantuan sosial tunai dihentikan

Kiat Bangun Usaha setelah PHK dari Perusahaan Agustus 14, 2021

Jakarta, beritaalternatif.com - Akhir-akhir ini, kisah korban Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) banting setir menjadi pengusaha kerap muncul baik di...

NIK akan Jadi NPWP, Sri Mulyani: Tingkatkan Efisiensi Sistem Perpajakan Oktober 5, 2021

Jakarta, beritaalternatif.com - Pemerintah akan menjadikan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Langkah ini...

Kasus Stunting di Kukar Turun, Pemkab Optimis 2024 Capai Target Nasional Oktober 19, 2021

Kukar, beritaalternatif.com - Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Pemkab Kukar) melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kukar...

Diduga Langgar UU ITE, Empat Ormawa Unikarta Resmi Laporkan AR dan AM ke Polres Kukar September 3, 2021

Kukar, beritaalternatif.com – Ketua-ketua organisasi mahasiswa kampus (ormawa) di lingkungan Universitas Kutai Kartanegara (Unikarta) Tenggarong...

GPII Kukar Beri Saran ke Eko Wulandanu: Harus Jadi Mitra Kritis Pemerintah September 28, 2021

Kukar, beritaalternatif.com - Belum sehari ditetapkan sebagai Ketua Dewan Perwakilan Daerah Komite Nasional Pemuda Indonesia (DPD KNPI) masa bakti...

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *