Kutai Kartanegara

Membaca Potensi, Peluang, dan Tantangan Tenggarong sebagai Kota Pendidikan

Kukar, beritaalternatif.com – Pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) ke sebagian wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) dan Penajam Paser Utara (PPU) akan membuka banyak peluang baru bagi Kecamatan Tenggarong sebagai ibu kota Kukar, apalagi kecamatan ini jaraknya cukup dekat dengan IKN Nusantara.

Setelah IKN dipindah ke wilayah tersebut, jarak tempuh dari Tenggarong ke pusat IKN Nusantara akan semakin dekat seiring pembangunan jalan tol yang menghubungkan kabupaten/kota di Kaltim dengan IKN Nusantara.

Jika saat ini jarak antara Tenggarong-IKN Nusantara mencapai 100 kilometer, pada saat infrastruktur jalan tol dibangun, maka jaraknya akan semakin dekat. Namun, bila jarak tempuhnya tak berubah, untuk mengakses wilayah IKN akan membutuhkan waktu yang lebih pendek karena infrastruktur jalan akan semakin baik.

Beragam potensi yang akan dikembangkan di Tenggarong kala IKN dipindah juga akan lebih kompetitif dibandingkan saat ini. Hal inilah yang mendasari alasan akademisi yang juga politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Haidir, mendorong pengembangan pendidikan di Tenggarong.

Dalihnya, Tenggarong memiliki sejumlah keterbatasan bila dijadikan wilayah pengembangan sektor perkebunan, perikanan, dan sektor-sektor pertanian dalam arti luas. “Mau tidak mau sektor pendidikan menjadi salah satu hal yang strategis untuk dikembangkan di Tenggarong,” kata Haidir kepada beritaalternatif.com baru-baru ini.

Pendidikan Berjenjang

Haidir menjelaskan, pengembangan pendidikan harus dilakukan secara berjenjang. Bila telah dibangun SD, maka harus diteruskan dengan menyediakan lembaga pendidikan setingkat SMP dan SMA/sederajat.

Apabila telah dibangun lembaga pendidikan setingkat SMA, maka harus didorong pembangunan perguruan tinggi atau universitas. Semua kecamatan di Kukar, jelas Haidir, memiliki lembaga pendidikan setingkat SD, SMP, hingga SMA/sederajat. Namun, di kecamatan-kecamatan lain tak tersedia perguruan tinggi atau universitas.

Ia menyebutkan bahwa lulusan SMA/sederajat tak banyak disahuti berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah dan dunia pendidikan, dengan menyediakan perguruan tinggi serta universitas yang dapat menampung mereka yang hendak melanjutkan pendidikan tinggi.

Haidir menjelaskan, di Tenggarong terdapat Universitas Kutai Kartanegara (Unikarta), Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE), Akademi Kebidanan (Akbid) Kutai Husada, Universitas Terbuka (UT) Tenggarong, Sekolah Tinggi Teologi (STT), dan Institut Seni Budaya Indonesia (ISBI) Kaltim.

Unikarta sebagai satu-satunya universitas di Tenggarong, sambung Haidir, mempunyai tujuh fakultas. Beberapa fakultasnya sulit berkembang, salah satunya Fakultas Teknik yang memiliki D3 dan S1. “Jumlah penerimaan mahasiswanya terbatas,” ucapnya.

Untuk mengembangkan fakultas tersebut, saran dia, S1 Geologi Pertambangan Fakultas Teknik Unikarta harus diubah menjadi S1 Geologi. Pascasarjana juga mesti dibangun dengan jurusan yang sama.

Universitas Kutai Kartanegara Tenggarong. Kampus ini merupakan satu-satunya universitas di Kukar. (Istimewa)

Begitu juga dengan STIE Tenggarong yang hanya berkonsentrasi pada ilmu-ilmu ekonomi. UT Tenggarong pun dinilai Haidir masih sangat terbatas dari berbagai aspek, salah satunya dipengaruhi promosi yang belum dilakukan dengan baik dan maksimal.

Perguruan tinggi maupun universitas yang berdiri di Tenggarong, sambung dia, belum menampung semua lulusan SMKN 1 serta SMK 2 dan SMK Unggulan di Tenggarong Seberang.

Sebagian dari lulusan sekolah-sekolah itu hanya ditampung ISBI Kaltim. Kampus tersebut, kata Haidir, sejatinya tak beroperasi secara mandiri, tetapi masih bekerja sama serta bergantung pada kampus-kampus di Jawa, khususnya Yogyakarta.

“Tapi untuk misalnya kejuruan tentang ukir, pahat, elektronik, otomotif dan sebagainya belum tersahuti di sini. Tidak tersedia,” jelasnya.

Dia pun menyarankan agar perguruan tinggi dan universitas yang berkonsentrasi di bidang-bidang tersebut dapat didirikan di Tenggarong. Juga yang dapat menampung lulusan sekolah-sekolah umum di kecamatan tersebut. Kampus yang dapat dipilih para lulusan sekolah kejuruan juga patut didirikan di Tenggarong.

Universitas serta perguruan tinggi tak semata tentang ilmu ekonomi, jurusan ekonomi, serta manajemen. Di Unikarta, jelas Haidir, hanya terdapat jurusan manajemen, tak disertai dengan jurusan akuntansi dan pembangunan.

Ia menegaskan, berbagai keterbatasan jurusan tersebut menuntut penggerak lembaga pendidikan membangun kampus yang dapat menampung ragam jurusan di setingkat S1.

Dengan fakultas dan jurusan yang masih terbatas, Unikarta belum mampu menampung seluruh lulusan SMA/sederajat di Kukar. “Maka harus dibangun universitas negeri maupun swasta yang nanti akan menjawab seluruh lulusan di Kukar,” jelasnya.

Potensi Besar

Haidir menjelaskan, lulusan SMA/sederajat di Kukar mencapai 10 ribu orang per tahun. Bila setiap tahun Unikarta menerima 500 orang mahasiswa baru, STIE 200 orang, Akbid Kutai Husada 100 orang, serta UT Tenggarong 50 orang, maka hanya 850 orang yang menempuh pendidikan tinggi di Tenggarong dari keseluruhan lulusan SMA/sederajat di Kukar.

Ia pun menyimpulkan, apabila setiap tahun terdapat 10 ribu orang lulusan sekolah tersebut di Kukar, maka sebagian besar dari 9.150 orang di antaranya menempuh pendidikan di luar daerah atau luar negeri.

Jika 1.000 orang atau 10% dari keseluruhan lulusan tersebut memilih tak melanjutkan pendidikan tinggi karena faktor biaya, jangkauan, dan alasan lain, maka terdapat 8.000 orang yang kuliah di luar Kukar.

Apabila berbagai jurusan S1 tersedia di Tenggarong, maka diharapkan sedikitnya 50% dari 10 ribu lulusan SMA/sederajat tersebut menempuh pendidikan tinggi di Tenggarong.

Idealnya, lanjut dia, perguruan tinggi atau universitas di Tenggarong dapat menampung lulusan sekolah di Kukar mencapai 70% setiap tahun. Sementara 30% lainnya bisa saja kuliah di luar Kukar karena mereka memiliki kemampuan secara ekonomi.

“Artinya, kurang lebih 7.000 itu harus kuliah di Tenggarong. Infrastruktur itu mungkin dikembangkan di Tenggarong. Bukan di kecamatan-kecamatan lain. Kejuruan itu bisa dikembangkan di Tenggarong,” jelasnya.

Haidir mengatakan, jika tersedia jurusan-jurusan yang unik, maka lulusan-lulusan sekolah dari Kukar, daerah-daerah lain di Kaltim, serta dari provinsi-provinsi lain akan menempuh pendidikan S1 di Tenggarong.

“Bisa saja 10 ribu, 12 ribu sampai 15 ribu yang akan masuk ke Tenggarong. Apabila jumlah itu masuk, maka itu potensi ekonomi Tenggarong akan bertumbuh di sektor pendidikan,” katanya.

Dia menyebutkan, saat para pelajar dan mahasiswa mengenyam pendidikan, mereka juga membutuhkan biaya belanja, pembelian buku, dan pembayaran sekolah atau kuliah. Efeknya, akan tumbuh toko-toko buku, baik digital maupun offline, untuk mencari referensi.

Kios-kios yang menyediakan referensi secara daring juga akan bermunculan. Setiap kali mengunduh referensi, bisa saja warnet tersebut mengenakan biaya Rp 10 ribu.

“Tinggal nanti yang punya warnet, yang punya kios-kios itu, sudah punya akses ke penerbit-penerbit yang bisa memberikan ebook-ebook untuk di-download oleh mahasiswa,” jelasnya.

Sektor kuliner, pariwisata, dan lainnya juga akan tumbuh pesat. Kata dia, sektor-sektor itu tumbuh di Jogja karena diawali dengan pengembangan sektor pendidikan. Kota itu pun mengukuhkan diri dengan mencitrakan dirinya sebagai “kota pelajar”.

Ia mengatakan, hal yang sama bisa dilakukan di Tenggarong. Namun, ibu kota Kukar ini dinamakan sebagai kota mahasiswa. “Kenapa enggak? Sangat mungkin itu dikembangkan dan itu pasti multiplayer effect-nya banyak sekali,” katanya.

Bila terdapat 15 ribu orang yang menempuh pendidikan di Tenggarong, maka akan berimbas positif terhadap perekonomian Kukar. Pasalnya, mereka membutuhkan makanan cepat saji dan kebutuhan-kebutuhan lain.

“Wisata-wisata kuliner dan segala macam, pedagang-pedagang yang mengandalkan kuliner-kuliner murah meriah misalnya, itu bisa dikembangkan,” sarannya.

Seiring pengembangan perguruan tinggi serta universitas swasta dan negeri di Tenggarong, Haidir menyarankan juga kampus-kampus tersebut membuka program pascasarjana dan doktoral.

Meski jumlah mahasiswanya akan lebih sedikit dibandingkan strata satu, pascasarjana dan doktoral juga memiliki potensi besar untuk dikembangkan di Tenggarong.

Sejauh ini kampus-kampus di Tenggarong belum memiliki program pascasarjana di bidang hukum dan geologi pertambangan. Padahal, Unikarta telah memiliki Fakultas Hukum dan Fakultas Teknik.

“Magisternya siapkan juga misalnya infrastrukturnya. Doktoralnya juga siapkan. Hukum siapkan magisternya, doktoralnya, terus siapkan semuanya. Saya yakin akan ke sana orang nanti,” ujarnya.

Kampus dan Dunia Kerja

Haidir mengatakan, ilmu sosial, politik, serta ekonomi masih terkesan umum dan konsepsional karena tak menghasilkan kemampuan secara langsung yang dibutuhkan dunia kerja.

Hal ini berbeda dengan jurusan kedokteran dan energi alternatif yang bisa menghasilkan skill langsung bagi mereka yang mempelajarinya. Dengan mengembangkan jurusan yang menghasilkan lulusan yang memiliki kemampuan praktis, mereka diharapkan dapat diserap oleh dunia kerja.

“Sehingga nanti industri-industri yang akan dikembangkan di Kaltim secara umum atau daerah IKN secara umum sampai di Kukar sendiri bisa di-back-up oleh lulusan-lulusan kita. Dan itu berkembang. Sangat potensial untuk dikembangkan,” katanya.

Ia menjelaskan, para pelaku usaha yang biasanya berinvestasi di proyek-proyek fisik bisa memanfaatkan peluang tersebut. Ia mencontohkan bahwa selama ini dengan modal Rp 100 miliar mereka bisa mendapatkan keuntungan 10% atau Rp 10 miliar.

Sementara di sektor pendidikan, investasi Rp 100 miliar bisa saja menghasilkan keuntungan Rp 3 miliar hingga Rp 4 miliar per bulan. Dengan begitu, dalam setahun para pengusaha bisa meraup keuntungan lebih dari Rp 40 miliar.

“Anggaplah bersihnya Rp 20 miliar. Lebih besar kalau dia ambil pekerjaan sebagai kontraktor. Kontrak dia ke proyek pemerintah misalnya menggunakan dana Rp 100 miliar, itu dapatnya maksimal Rp 10 miliar. Tetapi di pendidikan dia bisa dapat Rp 20 miliar,” jelasnya.

Penghitungan tersebut, kata Haidir, hanya sebatas di sektor pendidikan formal. Pendidikan non-formal juga memiliki peluang yang cukup besar bagi pembangunan dan pertumbuhan roda perekonomian Tenggarong.

Caranya, pemerintah dan swasta bisa mengembangkan kemampuan-kemampuan khusus melalui kursus-kursus di luar sekolah atau kampus. “Kursus-kursus itu harus memberikan akses kepada berbagai pihak untuk menjadi penyalur tenaga Kerja,” sarannya.

Jika seseorang ingin membangun kursus mengendarai mobil, lanjut dia, maka yang bersangkutan harus membangun kerja sama dengan kepolisian untuk mengurus Surat Izin Mengemudi (SIM), serta perusahaan-perusahaan yang akan menerima lulusan dari tempat kursus tersebut.

Ia menekankan bahwa lembaga kursus itu mesti sesuai standar dan kualifikasi yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan ketenagakerjaan di perusahaan. “Sehingga ketika dimasukkan di perusahaan, perusahaan tidak komplain,” ujarnya.

Begitu juga kursus-kursus lain seperti servis elektronik. Setiap pemilik lembaga kursus di bidang tersebut harus terkoneksi serta membangun kerja sama dengan perusahaan.

“Lembaga kursus ini boleh saja kalau dia punya modal besar membikin sendiri unit-unit usaha untuk servis elektronik,” sarannya.

Cara lain, lulusan kursus servis elektronik bisa bekerja di berbagai perusahaan di Kukar. Tahun pertama, lembaga kursus melatih orang-orang untuk satu perusahaan. Kemudian di tahun-tahun berikutnya, peserta kursus diarahkan untuk menempati perusahaan lain.

Kata dia, pengembangan lembaga kursus untuk mendidik dan membina calon tenaga kerja bisa juga dilakukan di lembaga-lembaga pendidikan di Tenggarong.

Pengembangan lembaga-lembaga penelitian ilmu-ilmu sosial juga bisa dilakukan di Tenggarong, yang bertujuan memperkuat analisis sosial, politik, ekonomi, usaha, dan sebagainya.

Dalam proses pelaksanaannya, kata Haidir, bisa dibangun Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) di luar lembaga yang dibentuk pemerintah daerah.

“Swasta enggak salah membuat Balitbang. Orang-orang dimasukkan di situ, digodok, diberikan pembelajaran dan seterusnya. Output-nya bisa menjadi konsultan di tiap-tiap perusahaan maupun di pekerjaan-pekerjaan pemerintah,” sarannya.

Peran dan Fungsi Pemerintah

Jika semua aspek yang disebutkan sebelumnya dapat bergerak dengan baik, perekonomian Tenggarong akan tumbuh pesat. Pasalnya, pengembangan pendidikan akan disertai dengan pertumbuhan berbagai bidang usaha.

Haidir mencontohkan perguruan tinggi atau universitas yang dapat menyiapkan tenaga-tenaga ahli dari S1, S2, hingga S3 untuk mengerjakan berbagai proyek pemerintah dan swasta.

Sementara tenaga-tenaga praktis yang bersentuhan dengan pekerjaan-pekerjaan teknis perusahaan dapat disuplai dari lembaga-lembaga kursus, balai latihan, dan organisasi-organisasi yang melatih dan mendidik calon tenaga kerja.

Pemerintah daerah, kata Haidir, bertugas membuat perencanaan untuk menjalankan berbagai kegiatan di bidang pendidikan. Tugas lain, pemerintah dapat mendirikan sejumlah perguruan tinggi untuk melengkapi berbagai jurusan yang dibutuhkan pemerintah daerah dan perusahaan-perusahaan di Kukar.

“Kalau untuk pengembangan pendidikan, lahannya cukup. Kalau misalnya di Tenggarong ini mendirikan sampai 10-15 universitas, itu cukup. Universitas kan enggak perlu luas-luas juga,” katanya.

Dalam proses pembentukan dan pendirian perguruan tinggi, pemerintah dapat membuka kran investasi dari luar. Sedangkan untuk lembaga-lembaga kursus, pemerintah dapat membentuknya secara mandiri.

“Pemerintah bisa membiayai langsung atau masuk ke dalam membentuk lembaga-lembaga balai pelatihan. Peran pemerintah besar sekali,” jelasnya.

Ia mengatakan, Dinas Ketenagakerjaan Kukar dapat ditugaskan untuk mendirikan balai latihan. Balai tersebut bisa melayani setiap warga Tenggarong yang ingin mengikuti pelatihan. “Mungkin dengan pelayanan semi gratis,” imbuhnya.

Lembaga di luar pemerintah dan perguruan tinggi dapat menyiapkan lab yang dibutuhkan mahasiswa S1, S2, hingga S3. Lab tersebut dapat digunakan untuk praktik mahasiswa-mahasiswa Tenggarong yang berasal dari berbagai jurusan. “Harus merger. Enggak bisa liberal. Harus connecting,” tegasnya.

Pemerintah, sambung Haidir, bertugas mengoneksikan berbagai sektor di bidang pendidikan dengan cara mendesain pembangunan melalui kebijakan tata ruang. Caranya, menetapkan kecamatan-kecamatan yang menjadi sentra pendidikan, pertanian, pariwisata, perkebunan, dan sektor-sektor lain.

“Tenggarong letakkan salah satunya adalah pengembangan pendidikan. Harus dibuat beragam pendidikan. Jangan fokus hanya ekonomi, sosial politik, keguruan, dan segala macam. Itu sudah umum,” ujarnya.

Pendidikan dan Keterampilan

Lembaga-lembaga pendidikan yang melahirkan kemampuan pendidik di luar sekolah juga perlu dibentuk oleh pemerintah maupun swasta.

Saat ini, bila lembaga pendidikan membutuhkan ahli-ahli mesin, maka lembaga tersebut akan mencarinya dari lulusan-lulusan permesinan. Padahal, mereka belum tentu bisa mengajar dengan baik.

Lulusan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) sejatinya dapat dimanfaatkan untuk mengajar ilmu-ilmu permesinan. Namun, basis pengetahuannya dari bidang keilmuan tersebut.

“Orang ahli mesin itu kalau kita belajar dengan dia, diikuti itu, harus pegang dan lain sebagainya. Tapi tanpa pegang alat, dia tidak bisa menjelaskannya. Tapi kalau guru, dia itu bisa,” jelasnya.

Ia mengungkapkan, keterampilan di sektor pariwisata dan perikanan juga sangat diperlukan di Kukar. Mereka dibutuhkan untuk menjalankan program-program wisata dan perikanan.

Mereka yang memiliki keterampilan di bidang perikanan dapat menganalisis dan memberikan masukan terkait ikan-ikan lokal dan non-lokal yang dapat dikembangkan di Danau Jempang dan Danau Semayang. Saat dikembangkan di dua danau tersebut, ikan dapat berkembang dengan baik.

Keterampilan lain seperti pramusaji hotel, ahli dalam pengolahan dan penyajian makanan di tempat wisata, serta public relation juga perlu dikembangkan di Tenggarong.  

“Banyak sekali yang bisa dikembangkan. Saya pikir sebagian besar kita punya skill-nya di daerah ini,” ujarnya.

Untuk keahlian khusus yang tak dimiliki daerah seperti energi alternatif yang bersentuhan dengan uranium, kata Haidir, pemerintah dapat meminta bantuan dari luar daerah hingga luar negeri.

Para pelajar dan mahasiswa dari Tenggarong dapat mengikuti praktik tentang energi alternatif di Amerika Serikat (AS) atau Iran. Pasalnya, pemanfaatan uranium untuk energi alternatif tak mungkin dikembangkan di Tenggarong. Selain pembangunan labnya yang tidak murah, energi alternatif juga mensyaratkan keamanan tingkat tinggi.

“Tapi lulusan itu nanti sudah harus dikoneksikan dengan perusahaan, sehingga setiap praktik, perusahaan yang nanti membiayai ke sana,” sarannya.

Sumber Daya Pengajar

Haidir menekankan bahwa Sumber Daya Manusia (SDM) untuk menjalankan berbagai program di bidang pendidikan tersebut bisa berasal dari tenaga lokal dan luar daerah.

Kata dia, hal-hal yang tak dapat ditangani oleh tenaga kerja lokal dapat dikerjasamakan dengan daerah-daerah lain yang memiliki SDM tersebut. Namun, Haidir menjelaskan, SDM untuk mengajar para mahasiswa di jurusan-jurusan perguruan tinggi yang dikembangkan tersebut tersedia di Tenggarong.

“Anggaplah misalnya yang terkait dengan public relation. Banyak saja yang bisa mengajar public relation. Kemudian pertanian. Banyak saja pengajar pertanian dalam artian bisnisnya,” jelas dia.

Begitu juga dengan pengajar seni peran dan ukir. Para guru yang mengajar di SMKN 2 Tenggarong umumnya lulusan S1 dan S2. Mereka bisa direkrut untuk mengajar di kampus-kampung yang didirikan di Tenggarong.

Para guru tersebut, lanjut dia, juga mempunya koneksi. Mereka pun dapat didatangkan ke Tenggarong. Hanya saja, kesejahteraan mereka harus terjamin saat menjadi pengajar di perguruan tinggi Tenggarong. “Orang enggak mungkin juga jadi tenaga skill di sini digaji di bawah standar kebutuhannya,” tegas Haidir.

Jika lembaga pendidikan dikelola dengan baik, sambung dia, maka orang-orang akan berbondong-bondong mendatangi Tenggarong. Berbagai potensi pengajar dan pendidik akan bermunculan seiring perkembangan lembaga pendidikan tersebut.

Sebelum Fakultas Teknik Unikarta didirikan, kata Haidir, sebagian orang berpikir pengajar di jurusan pertambangan dan geologi sulit didapatkan di Tenggarong. Setelah dibuka, tak sedikit orang yang melamar untuk mengajar di fakultas tersebut.

“Apalagi jurusan-jurusan yang lain. Selama itu ada di daerah lain, pasti mereka akan datang ke sini. Orang-orang akan berbondong-bondong datang ke sini,” jelasnya.

Kerja Sama dengan Perusahaan

Desain Istana Negara yang akan dibangun di IKN Nusantara. (Istimewa)

Sebagai ibu kota kabupaten, Tenggarong adalah wilayah yang sangat potensial untuk dikembangkan pendidikan seiring pemindahan IKN ke sebagian wilayah Kukar dan PPU. Alasannya, infrastruktur Tenggarong jauh lebih memadai dibandingkan kecamatan-kecamatan lain di Kukar.

“Loa Janan mungkin lebih dekat dengan IKN. Samboja lebih dekat lagi dengan IKN. Tetapi infrastrukturnya tidak memadai sebagaimana Tenggarong. Tenggarong relatif lebih lengkap,” sebutnya.

Jika Tenggarong dikembangkan sebagai pusat pendidikan lewat perguruan tinggi, maka perusahaan-perusahaan yang beroperasi di Kukar akan melirik lulusan-lulusan kampus Tenggarong.

Haidir mengaku pernah berbincang dengan unsur pimpinan PT Rea Kaltim. Pihak perusahaan itu pernah menawarkan lulusan-lulusan Unikarta untuk bekerja di Rea Kaltim. Setiap tahun, setidaknya dibutuhkan 20 orang alumni Unikarta untuk bekerja di perusahaan tersebut.

Alumni-alumni Kampus Ungu, kata Haidir, sejatinya dapat bekerja di Rea Kaltim. Namun, sebelum ditempatkan di bidang yang sesuai dengan minat dan keahlian lulusan Unikarta, mereka harus terlebih dahulu dilatih selama dua minggu.

Ia menjelaskan, perusahaan sawit tak semata membutuhkan lulusan Fakultas Pertanian. Alumni Fakultas Agama Islam pun dibutuhkan di perusahaan sawit untuk menyelesaikan persoalan fikih yang berhubungan dengan perusahaan.

Orang-orang yang piawai di bidang pertanahan dan administrasi juga akan dibutuhkan di perusahaan. “Jadi, beragam keahlian diperlukan di satu perusahaan. Di situ ada jenis-jenis pekerjaan yang berbeda-beda yang ditangani di perusahaan,” jelasnya.

“Tenaga-tenaga kasar” yang memungut dan memupuk sejatinya tak memerlukan keahlian khusus. Sementara bidang yang memerlukan keahlian khusus membutuhkan para ahli yang sesuai dengan bidangnya.

Seorang ahli air dibutuhkan perusahaan untuk menganalisis bahaya limbah ketika bersentuhan dengan air yang dibutuhkan warga. Sementara lulusan akuntansi bertugas menghitung keuangan perusahaan. “Potensi itu yang direkrut,” sarannya.

Selama ini, jelas Haidir, Rea Kaltim merekrut lulusan dari Yogyakarta dan Sumatera. Padahal, biaya transportasi yang dikeluarkan untuk mendatangkan tenaga kerja dari luar daerah relatif tinggi dibandingkan tenaga kerja yang berasal dari lulusan Unikarta.

Perusahaan itu pun menyanggupi biaya transportasi pekerja dari Unikarta. Hanya saja kampus tersebut dibebankan agar menyiapkan tempat pelatihan untuk membina dan melatih alumninya sebelum ditempatkan di Rea Kaltim.

“Hal-hal seperti itu yang sebenarnya disebut sebagai potensi. SDM tumbuh, dia akan tergantung kepada kebutuhan. Maka akan ada suplai. Bukan berarti kita tidak siap. Suplainya siap saja,” jelasnya.

Selama ini, lanjut Haidir, pemerintah daerah maupun pihak kampus tak jeli membaca berbagai kebutuhan tenaga kerja yang dibutuhkan perusahaan. Ketersediaan data tenaga kerja yang memiliki keahlian tertentu yang dibutuhkan perusahaan pun tak tersedia dengan baik.

“Datanya enggak terbaca karena kita tidak punya database untuk itu. Mereka bekerja di perusahaan mana dan segala macam,” ucapnya. (*)

Penulis: Ufqil Mubin

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

To Top