Kutai Kartanegara

Korban Kecelakaan di Jalan Rusak Dapat Melayangkan Gugatan Hukum terhadap Pemerintah

Kukar, beritaalternatif.com – Praktisi hukum di Kaltim, Muhammad Husni Fahruddin, memposting sebuah video di akun Facebooknya tentang jalan rusak yang menyebabkan kecelakaan dapat dipidanakan.

Ia mengatakan bahwa warga dapat menuntut apabila mengalami kecelakaan akibat jalan rusak. Lanjut dia, aturan tersebut tertuang dalam Undang-Undang (UU) Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ).

“Tuntutan tersebut bisa ditujukan ke pihak yang memegang tanggung jawab atas lokasi jalan yang rusak, seperti Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), pemerintah provinsi dan pemerintah kota,” kata dia sebagaimana dikutip di akun Facebooknya, Kamis (30/9/2021).

Ia membeberkan, pihak yang bertanggung jawab terkait jalan rusak yang berstatus jalan nasional adalah Kementerian PUPR; jalan provinsi oleh pemerintah provinsi; jalan kabupaten atau kota dan jalan desa oleh pemerintah kabupaten (pemkab) atau pemerintah kota (pemkot), serta jalan tol oleh badan usaha jalan tol (swasta).

“Penyelenggara jalan wajib membenarkan atau memperbaiki jalan yang rusak serta tanda atau rambu untuk mencegah kecelakaan. Dalam UU Lalu Lintas juga mencatat bahwa penyelenggara yang tidak segera memperbaiki jalan sehingga menyebabkan kecelakaan lalu lintas dapat terkena sanksi,” kata dia.

Ayub, sapaannya, melanjutkan, untuk kecelakaan dengan korban yang mengalami luka ringan sanksinya berupa pidana penjara paling lama enam bulan atau denda paling banyak Rp 12 juta. Apabila korban mendapatkan luka berat, maka akan dikenakan hukuman pidana maksimal satu tahun atau denda paling banyak Rp 24 juta. Bila sampai mengakibatkan meninggal dunia, maka pidana penjara maksimal lima tahun atau denda maksimal Rp 120 juta.

“Kalau terjadi kecelakaan tidak serta-merta menjadi tanggung jawab Bina Marga (PUPR). Asuransi kecelakaan kan Jasa Raharja, juga ikut bertanggung jawab,” jelas dia

Ayub menjelaskan, warga juga dituntut untuk turut berpartisipasi mengingatkan penyelenggara negara, khususnya pihak PUPR. Apabila ada jalan rusak, pelaporan tersebut dapat dilakukan melalui aplikasi Jalan Kita atau berkomunikasi lewat humas kantor PUPR setempat, baik dengan surat, medsos ataupun secara langsung untuk memberikan informasi jalan-jalan yang rusak, genangan air, kemacetan dan lain-lain, sehingga memerlukan perbaikan dan perubahan.

Kata dia, jika penyelenggara jalan tidak memasang tanda pada jalan rusak, maka ketentuan pidana atas pelanggaran Pasal 24 ayat (2) diatur dalam Pasal 273 ayat (4) sehingga penyelenggara jalan terancam pidana penjara paling lama enam bulan atau denda paling banyak Rp 1,5 juta.

Ia juga menjelaskan, jika penyelenggara jalan tidak segera memperbaiki kerusakan dan mengakibatkan munculnya korban, maka akan ada ancaman sanksi pidana. Bila korban mengalami luka ringan dan atau kerusakan kendaraan, ancaman hukumannya paling lama enam bulan penjara atau denda paling banyak Rp 12 juta.

“Sementara jika korban mengalami luka berat, maka penyelenggara jalan bisa terancam pidana penjara paling lama satu tahun atau denda paling banyak Rp 24 juta. Dan jika korban sampai meninggal dunia, maka penyelenggara terancam penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak Rp 120 juta,” terang dia.

Ayub menyebut, warga yang mengalami korban luka, meninggal atau yang mengalami kerusakan motor atau mobil bisa menuntut penyelenggara jalan secara perdata dengan dasar perbuatan melawan hukum.

“Jadi sebagai penyelenggara hendaknya pemerintah atau dinas yang terkait harus selalu menjaga kenyamanan dan keamanan warga negara,” pungkasnya. (*)

Penulis: Arif Rahmansyah

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

To Top