Kutai Kartanegara

Hadiri Dialog Antar Umat Beragama, Sayid Thoriq Apresiasi Usaha Kesbangpol Kaltim

Kukar, beritaalternatif.com – Dewan Pimpinan Wilayah Ahlulbait Indonesia Kalimantan Timur (DPW ABI Kaltim) menghadiri undangan bertajuk Dialog Antar Umat Beragama yang diadakan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kaltim di Hotel Bumi Senyiur Samarinda, Kamis (10/2/2022) pagi.

Kegiatan yang dihadiri puluhan Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) di Bumi Mulawarman tersebut mengangkat tema Peningkatan Moderasi Beragama dalam Memperkuat Persatuan dan Kesatuan dalam Wadah Kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Ketua DPW ABI Kaltim, Sayid Thoriq Assegaff, menilai kegiatan tersebut sangat penting, baik dari segi isi maupun misi pelaksanaannya. “Karena itu, penting bagi kami untuk mengomentari acara tersebut,” katanya kepada beritaalternatif.com pada Kamis sore.

Namun, dalam sesi diskusi dan tanya-jawab acara tersebut, perwakilan DPW ABI Kaltim tak mendapatkan kesempatan untuk menyampaikan pendapat, usulan, saran, ataupun pertanyaan. Pasalnya, dalam kegiatan tersebut, setiap perwakilan Ormas menunjukkan antusiasme yang begitu tinggi. Meski begitu, ia mengaku sangat mengapresiasi pelaksanaan kegiatan tersebut. “Acara ini begitu diperlukan dan sangat urgen bagi kita semua,” ungkapnya.

Moderasi dalam Beragama

Sayid Thoriq menjelaskan, acara tersebut dinilainya penting karena masyarakat Kaltim akan menghadapi tiga momen krusial, antara lain, pertama, Kementerian Agama (Kemenag) mencanangkan tahun ini sebagai tahun toleransi. Kedua, sebelum tahun 2024 Indonesia, termasuk Kaltim, memasuki tahun politik. Pada momentum tersebut, tensi dan suhu politik yang menyertainya akan semakin meningkat sebelum dan pada saat tahun 2024.

Ketiga, Kaltim mendapatkan kepercayaan dan anugerah sebagai Ibu Kota Negara (IKN). Keseriusan pemerintah dalam memindahkan ibu kota ke sebagian wilayah Kutai Kartanegara (Kukar) dan Penajaman Paser Utara (PPU) ini telah ditunjukkan dengan pengesahan Undang-Undang tentang IKN.

Atas dasar itu, dukungan terhadap program moderasi beragama sangat penting dari seluruh elemen masyarakat Kaltim. Sebab, tahun toleransi, tahun politik dan IKN membutuhkan suasana yang kondusif, damai, dan tenang sehingga masyarakat Kaltim dapat melewati momen-momen tersebut dalam suasana yang penuh kedamaian dan toleransi tinggi.

Kata Sayid Thoriq, toleransi, keamanan, kedamaian, dan kondusifitas merupakan modal utama bagi persatuan serta pembangunan Indonesia. “Karenanya, kita melihat bahwa tidak ada pembangunan, baik itu pembangunan fisik dan materi maupun pembangunan spiritual dan jiwa bangsa ini bisa terlaksana dalam kondisi yang tidak damai dan tidak kondusif,” jelasnya.

Semua pembangunan, lanjut Sayid Thoriq, baik pembangunan fisik maupun spiritual-psikologis membutuhkan suasana damai dan kondusif. Oleh karenanya, DPW ABI Kaltim sangat mendukung program moderasi beragama ini. Dukungan ini juga bersifat wajib diwujudkan secara bersama-sama oleh seluruh elemen masyarakat Kaltim.

Ia menyarankan agar program moderasi beragama tak hanya sebatas wacana. Namun, mesti diaplikasikan dalam setiap kegiatan dan program-program kerja di semua bidang yang terkait dengan usaha membangun kedamaian, keharmonisan, dan kondusifitas di Kaltim.

“Jangan jadikan program ini hanya sebatas wacana di benak-benak kita, tetapi tidak sampai di hati kita. Moderasi ini harus berangkat dari pikiran kita yang moderat. Pikiran dan hati kita moderat, barulah kita bisa berbicara tentang konsep moderasi beragama,” jelasnya.

Ia menjelaskan, tindakan moderat berangkat dari pikiran dan hati yang moderat. Hal ini tidak akan mungkin tercapai bila pikiran dan hati seseorang terpengaruh kelompok, mazhab, dan agama yang tidak mencerminkan sikap-sikap moderat. Karena itu, dia menyimpulkan, yang terpenting dari moderasi beragama adalah hati dan pikiran yang moderat.

Moderasi Harus Dimulai dari Perangkat Negara

Kata dia, harmoni, kedamaian, kesentosaan, dan kondusifitas bisa terjadi bila semua elemen mendukungnya. Dukungan paling penting harus datang dari perangkat negara: sipil maupun militer. Perangkat-perangkat negara, kata Sayid Thoriq, harus terlebih dahulu memoderasi pikiran dan hati mereka.

Dalam artian, perangkat negara diharapkan tidak cenderung ke kiri dan kanan, juga tidak terpengaruh kepentingan kelompoknya. Namun mengedepankan kepentingan bangsa dan negara, serta kedamaian, kesentosaan, keharmonian, dan kondusifitas bangsa.

“Maksud hati ingin mengawetkan ikan dengan memberinya garam, apa lacur apabila garam tersebut sudah busuk terlebih dahulu,” ucap Sayid Thoriq mengutip peribahasa Arab.

Hal inilah yang dikhawatirkan DPW Kaltim bila aparat yang notabenenya perangkat negara, yang seharusnya menjalankan program-program moderasi, terpengaruh dan terlibat dalam kelompok yang tidak moderat atau cenderung pada kelompok-kelompok tertentu, kelompok sendiri, basis, suku, dan terkontaminasi hal-hal yang bersifat primordial.

“Ini sangat kita khawatirkan. Karena semua program yang begitu baik, tujuan-tujuan yang begitu mulia ini, akan menjadi kandas apabila aparat pelaksananya sudah terlebih dahulu tidak moderat dalam melaksanakan moderasi tersebut,” tegasnya.

Saling Memahami

Sayid Thoriq mengaku mencermati tanggapan dari perwakilan-perwakilan Ormas dalam kegiatan dialog tersebut. Secara keseluruhan, mereka mendukung dan menganggap penting program moderasi beragama di Indonesia.

Dia mencontohkan pembicara yang berasal dari perwakilan FKDM, H. Rofiq, yang memberikan masukan terkait tema dialog tersebut. Menurut Rofiq, sebelum setiap orang berbicara tentang moderasi beragama, para penganut agama juga harus memberikan pemahaman terlebih dahulu di internal agama mereka masing-masing, salah satunya pemahaman tentang mazhab-mazhab.  

“Sehingga apabila kita tahu dan memahami satu sama lain, maka kita bisa mengambil kebijakan-kebijakan yang obyektif. Saya sangat mengapresiasi pernyataan beliau,” kata Sayid Thoriq.

Menukil pernyataan Gus Dur, seorang pembicara dalam kegiatan ini juga mengatakan, membangun toleransi tak cukup hanya saling menghormati, tetapi yang lebih penting daripada itu adalah saling memahami.

Karena itu, saling menghormati tanpa disertai saling memahami, maka hal itu hanya akan menjadi seremoni belaka. Sebaliknya, apabila setiap kelompok atau pribadi saling memahami, maka akan tercipta sikap saling menghormati satu sama lain.

Muslim Syiah sebagai Kelompok Terpinggirkan

Sayid Thoriq mengatakan, anugerah penunjukan Kaltim sebagai IKN merupakan jawaban dari harapan, doa, luapan kekesalan masyarakat di daerah tentang infrastruktur yang minim, tingkat pendidikan yang rendah, biaya hidup yang mahal, dan perekonomian yang sulit karena tak didukung infrastruktur yang memadai.

“Ini adalah harapan jutaan masyarakat di Kaltim khususnya dan Kalimantan secara umum akan sebuah perbaikan yang akan ditimbulkan dari pemindahan ibu kota ke Kalimantan,” ucapnya.

Hal-hal primordial dan gesekan-gesekan yang timbul di masyarakat, lanjut Sayid Thoriq, akan mempertaruhkan dana ratusan triliun yang akan digelontorkan untuk pembangunan IKN Nusantara.

Harapan untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik dalam segala segi akan menjadi pertaruhan yang begitu besar, lanjut dia, apabila pembangunan dan pemindahan IKN ke sebagian wilayah Kukar dan PPU terhambat.

Orang-orang yang berasal dari pusat, tegas Sayid Thoriq, tidak akan memahami berbagai ketertinggalan masyarakat Kaltim karena kehidupan mereka sudah mapan. Sebab, mereka didukung infrastruktur yang baik dan lengkap. “Tetapi kita yang termarginalkan ini mengetahui betapa pentingnya pemindahan ibu kota tersebut,” ujarnya.

Begitu juga dengan moderasi beragama. Hal ini tidak akan mungkin dipahami oleh pihak-pihak yang mapan secara sosial, spiritual, dan kultural—dalam hal ini kelompok-kelompok mayoritas yang aman dan mapan dalam posisi-posisi tersebut. Mereka tidak merasakan dimarginalkan, didiskriminasi, dan didiskreditkan.

“Dalam kadar-kadar tertentu mereka juga tidak pernah merasakan dipersekusi sehingga sebagaimana dalam hal fisik tadi harus menanyakan kepada masyarakat yang tertinggal, bukan mendengarkan pendapat masyarakat kota yang sudah mapan,” jelasnya.

Moderasi beragama juga mestinya ditanyakan kepada mereka yang termarginalkan dan korban persekusi. Dalam hal ini, kelompok minoritas agama di Kaltim.

Kata dia, ABI adalah Ormas Islam yang menaungi kelompok Muslim yang menganut mazhab Syiah di Indonesia. Selama ini, kelompok tersebut mendapatkan perlakuan tidak menyenangkan, didiskriminasi, dipersekusi, dan tak mendapatkan pelayanan yang seharusnya didapatkan setiap warga negara.

Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Ahlulbait Indonesia Kalimantan Timur, Sayid Thoriq Assegaff. (Ahmad Fauzi/Berita Alternatif)

Dalam kegiatan tersebut, kata Sayid Thoriq, terdapat pembicara yang menyebutkan bahwa gesekan-gesekan keagamaan di Kaltim bisa diselesaikan dengan baik. Sebab, pembicara itu melihat dengan kacamata kelompok yang mapan. Tak melihat dari kelompok minoritas yang terpinggirkan.

“Ini adalah bukti dari apa yang saya katakan bahwa perlunya mendengar dari kelompok-kelompok korban. Selama ini kita misalnya ingin mengadakan acara-acara keagamaan, peringatan-peringatan, sering diteror, sering diintimidasi, gedung-gedung yang kita pinjam bahkan milik pemerintah, pemerintahnya ditekan, disurati, dan sebagainya,” ungkap dia.

Fenomena ini, tegas Sayid Thoriq, merupakan intoleransi yang menjalar di masyarakat Indonesia, juga di Kaltim. Masalah ini harus segera dientaskan agar tidak menjadi salah satu benih yang akan menciptakan ledakan besar di kemudian hari bila tak diantisipasi sejak dini.

Ia pun menyarankan kepada pemerintah untuk mengambil perannya dengan hadir di masyarakat, memberikan pengayoman, pengarahan, dan solusi agar kelompok-kelompok yang merasa dominan dan mayoritas “sehingga bersikap arogan” tidak mendapatkan tempat di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal ini untuk mendorong terciptanya kondusifitas, keamanan, keharmonian, dan kesentosaan di Indonesia.

Apresiasi dan Ucapan Terima Kasih

Sayid Thoriq juga berharap acara-acara seperti dialog antar umat beragama yang diadakan Kesbangpol Kaltim ini bisa terus dilaksanakan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

“Mudah-mudahan apa yang saya lakukan lewat media ini bisa menjadi sarana penyampaian harapan dan tanggapan terhadap acara tadi yang tidak sempat kami sampaikan langsung di tempat acara karena keterbatasan waktu,” ucapnya.

Dia pun menyampaikan ucapan terima kasih kepada Kesbangpol, Kemenag, instansi terkait, dan Ormas-Ormas di Kaltim yang telah hadir dalam kegiatan tersebut sehingga dapat tercipta suasana yang hangat dan “tanggapan-tanggapan yang menghibur” perasaan dan intelektualitas para peserta.

Sayid Thoriq berharap acara seperti ini bisa terus dilaksanakan di Kaltim, sehingga menjadi sarana penyadaran dan pendewasaan sesama anak bangsa di Kaltim, yang akan menjadi bagian dari masyarakat IKN Nusantara.

“(IKN Nusantara harus) menjadi ikon. Bukan hanya ikon negara dan bangsa, tetapi lebih daripada itu menjadi ikon kemanusiaan, peradaban, dan ikon ketuhanan,” pungkas Sayid Thoriq. (ln)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

To Top