Kalimantan Timur, ID
26°C
Visibility: 10 km

Bupati Usulkan Raperda di Luar Propemperda, DPRD Kukar akan Segera Bentuk Pansus

IMG_20210914_102022

Kukar, beritaalternatif.com – DPRD Kukar menggelar Rapat Paripurna Masa Sidang I dengan agenda pertama paripurna ke-4 Penyampaian Laporan Bapemperda dan Persetujuan DPRD terhadap Usulan Raperda di luar Propemperda Kukar Tahun 2021, Senin (13/9/2021).

Rapat dipimpin Ketua DPRD Kukar, Abdul Rasid, didampingi Wakil Ketua I DPRD Kukar Alif Turiadi, Wakil Ketua II DPRD Kukar Siswo Cahyono, beserta anggota dewan, baik yang hadir langsung maupun secara virtual. Adapun perwakilan Pemkab Kukar dihadiri Wakil Bupati Kukar, Rendi Solihin.

Ketua Bapemperda, Ahmad Yani membacakan laporan persetujuan Bapemperda atas Program Pembentukan Raperda di luar Propemperda Kukar 2021.

Yani mengatakan, usulan Raperda di luar Propemperda ini adalah daftar Raperda yang diusulkan karena belum atau tidak terdaftar dalam Propemperda pada tahun berjalan dan diusulkan dalam keadaan tertentu.

Hal ini merujuk Pasal 16 ayat (5) huruf c Jo Pasal 24 Permendagri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana diubah dengan Permendagri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Permendagri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

Bunyinya, dalam keadaan tertentu bupati dapat mengajukan Raperda di luar Propemperda karena adanya urgensi atau suatu rancangan Perda.

“Pengusulan Raperda di luar Propemperda ini sangat diperlukan karena merupakan instrumen perencanaan pembentukan Peraturan Daerah yang disusun secara terencana, terpadu dan sistematis,” kata Yani.

Dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 149 ayat (1a) dinyatakan, DPRD kabupaten/kota mempunyai fungsi pembentukan Perda kabupaten/kota.

Kemudian Pasal 150 menyatakan fungsi pembentukan Perda kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 149 ayat (1a) dilaksanakan dengan cara membahas bersama bupati/wali kota dan menyetujui atau tidak menyetujui rancangan Perda kabupaten/kota.

Selanjutnya, mengajukan usul rancangan Perda kabupaten/kota dan menyusun program pembentukan Perda bersama bupati/wali kota.

PP Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Provinsi, Kabupaten Kota Pasal 52 poin (j) juga menyatakan bahwa fungsi dan tugas Bapemperda adalah melakukan kajian Perda.

Usulan ini mengacu pada surat bupati kepada Ketua DPRD Kukar Nomor 180.95/HK-PerUU/VII/2021 perihal Pengajuan Komulatif Terbuka pada 30 Juli 2021 terkait usulan Raperda Pencabutan Peraturan Daerah.

Pertama, Raperda Pencabutan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pengurus Korp Pegawai Negeri Republik Indonesia (KORPRI) Kukar.

Selanjutnya, Raperda Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan perangkat Daerah.

Kemudian, Raperda Perubahan Atas peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pemetaan Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Kukar.

Keempat, Raperda Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu. Terahir, Raperda Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2015 tentang Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA).

Kata Yani, pencabutan Raperda hanya dibahas di internal Bapemperda. Sementara bila ada Raperda baru, maka harus dibahas Pansus.

“Kalau pencabutan tadi ada lima Raperda, tapi ya tentu tidak memberatkan. Selebihnya Raperda yang lain (baru diusulkan). Di September ini juga harus ada Pansus yang menjalankan tugas untuk menyelesaikan Raperda yang diusulkan tadi,” pungkasnya. (humas/ln)

Terbukti Cekik Korban, Ini Ciri Pinjol Ilegal Juni 24, 2021

Jakarta, beritaalternatif.com - Ketua Satgas Waspada Investasi (SWI) Tongam L. Tobing memaparkan beberapa ciri pinjaman online (pinjol) ilegal...

Tanaman Hias Ini Bisa Redakan Batuk dan Masalah Pernapasan Juli 19, 2021

Jakarta, beritaalternatif.com - Selain untuk mempermanis pemandangan, beberapa tanaman hias juga punya fungsi lebih. Ada yang bisa dipakai untuk...

Tugas Besar GLK di Tengah Problem Literasi Daerah Juli 19, 2021

Kukar, beritaalternatif.com – Founder Gerakan Literasi Kutai (GLK) Erwan Riyadi mengaku prihatin dengan indeks literasi nasional Indonesia yang...

Duet Megawati-Prabowo Mencuat, Dasco: Akan Dibicarakan setelah 2023 Juni 9, 2021

Jakarta, Beritaalternatif.com - Ketua Harian DPP Gerindra Sufmi Dasco Ahmad buka suara soal wacana menduetkan Ketua Umum Partai Demokrasi...

Sukses Adakan Pilah Sampah dari Rumah, DLHK Apresiasi Gerakan WCD Kukar Oktober 16, 2021

Kukar, beritaalternatif.com - Pada Sabtu, 16 Oktober 2021, bertempat di gedung Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kutai Kartanegara (Kukar),...

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *