Kalimantan Timur, ID
23°C
Visibility: 10 km

Pengampunan Pajak Jilid Dua Mulai Berlaku Januari 2022

images (10)

Jakarta, beritaalternatif.com – Menteri Keuangan Sri Mulyani membeberkan alasan pemerintah kembali membuka kesempatan kedua pengampunan pajak atau tax amnesty pada tahun depan. Sebelumnya, pengampunan pajak pertama kali dilaksanakan pada 2016 silam.

Menurut dia, program pengungkapan sukarela ini bertujuan untuk mempersempit probabilitas wajib pajak atau pengusaha menghindari pajak. Adapun batas pengakuan pajak ini akan berlangsung selama enam bulan atau hingga Juli 2022.

Aturan terkait tax amnesty jilid II ini akan berlaku mulai Januari 2022 hingga Juni 2022 atau selama enam bulan. Hal ini tertuang dalam UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) yang disahkan DPR RI pada Kamis (7/10/2021).

“Program pengampunan pajak akan diperkuat untuk mempersempit kemungkinan probabilitas masyarakat, wajib pajak, atau pengusaha bisa melakukan apa yang disebut penghindaran pajak,” ucap Ani, akrab sapaannya saat konferensi pers daring, Kamis malam.

Ani menambahkan, pemerintah memberikan satu kesempatan lagi kepada wajib pajak yang belum mendeklarasikan objek pajaknya sebelum pemerintah mengenakan sanksi sesuai dengan aturan berlaku.

Dia mengatakan, pemerintah membagi skema pengampunan pajak ke dalam dua kelompok, yaitu mereka yang pada 2016 lalu sudah ikut tax amnesty jilid I dan mereka yang belum mengikuti tax amnesty sama sekali.

Untuk mereka yang pernah ikut pengampunan pajak I bisa mendapat tarif PPh Final murah bila berkomitmen menginvestasikan dananya di Indonesia. PPh Final sebesar 11% dikenakan untuk harta di luar negeri yang tidak direpatriasi ke dalam negeri.

Lalu, 8% untuk harta di luar negeri yang direpatriasi dan harta di dalam negeri. Kemudian, 6% untuk harta di luar negeri yang direpatriasi dan diinvestasikan dalam Surat Berharga Negara (SBN) dan hilirisasi Sumber Daya Alam (SDA), dan energi terbarukan.

Sedangkan untuk mereka yang baru pertama kali mengikuti skema tax amnesty dan akan mendeklarasikan aset perolehan periode 2016-2020, tarif yang dikenakan adalah 18% untuk harta di luar negeri yang tidak direpatriasi ke dalam negeri.

Lalu, 14 persen untuk harta di luar negeri yang direpatriasi dan harta di dalam negeri, serta 12 persen untuk harta di luar negeri yang direpatriasi dan diinvestasikan dalam Surat Berharga Negara (SBN) dan hilirisasi Sumber Daya Alam (SDA), dan energi terbarukan. (cnn/ln)

Muhammadiyah Dirikan Kampus Pertama Indonesia di Malaysia Agustus 12, 2021

Jakarta, beritaalternatif.com - Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah mendirikan universitas pertama di Malaysia, yang diberi nama Universitas...

Jelang Musda, KAHMI Kukar Adakan Baksos dan Silaturahmi Oktober 18, 2021

Kukar, beritaalternatif.com - Pada Minggu (17/10/2021) pagi kemarin, dalam rangkaian momentum menjelang kegiatan Musyawarah Daerah (Musda), Korps...

Kiat Bangun Usaha setelah PHK dari Perusahaan Agustus 14, 2021

Jakarta, beritaalternatif.com - Akhir-akhir ini, kisah korban Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) banting setir menjadi pengusaha kerap muncul baik di...

Kebenaran, Kepatuhan, dan Pembangkangan terhadap Kekuasaan Agustus 10, 2021

Oleh: Arif Rahmansyah* DEWASA ini kita diperhadapkan dengan realitas sosial di mana kebenaran cenderung diyakini atas dasar kesepakatan banyak...

Adakan Halalbihalal secara Terbatas, Misran Ajak Alumni PPKP Mengabdi di Masyarakat Juni 13, 2021

Kukar, Beritalternatif.com – Pada Sabtu (12/6/2021), para alumni Pondok Pesantren Karya Pembangunan (PPKP) Ribathul Khail Timbau Tenggarong...

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *