Kalimantan Timur, ID
23°C
Visibility: 10 km

NIK akan Jadi NPWP, Sri Mulyani: Tingkatkan Efisiensi Sistem Perpajakan

images (8)

Jakarta, beritaalternatif.com – Pemerintah akan menjadikan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Langkah ini merupakan bagian transformasi sistem perpajakan yang tengah dijalankan pemerintah.

Menteri Keuangan, Sri Mulyani menjelaskan, kebijakan ini sengaja dilakukan demi meningkatkan efisiensi dalam sistem administrasi pajak. Hal ini juga bertujuan menambah efektivitas sistem di Direktorat Jenderal Pajak (DJP).

“Termasuk di dalamnya mengantisipasi perubahan, yaitu penggunaan NIK sebagai NPWP. Saya harap isu ini atau transformasi ini semakin meningkatkan efisiensi dan efektivitas di DJP,” ungkap Sri Mulyani saat pelantikan 809 pejabat di lingkungan Kementerian Keuangan, Senin (4/10).

Dia berharap transformasi ini bisa langsung terlihat dalam sistem perpajakan wajib orang pribadi. Pasalnya, mereka akan menjadi objek penggunaan NIK menjadi NPWP.

Sementara, ia meminta agar kebijakan penggunaan NIK sebagai NPWP dapat berjalan dengan baik. Dengan kata lain, tak ada gejolak yang menyusahkan wajib pajak selama masa transisi.

“Jangan sampai di masa transisi terjadi gejolak dari sisi teknis maupun organisasi,” ujar Sri Mulyani.

Selain itu, ia juga memerintahkan pejabat di lingkungan Kementerian Keuangan untuk menciptakan sistem data dan aplikasi yang memadai untuk memanfaatkan penggunaan NIK menjadi NPWP.

Sistem tersebut diharapkan dapat meningkatkan administrasi dan penerimaan pajak dalam beberapa waktu ke depan. Dengan begitu, tingkat kepatuhan pembayaran wajib pajak (tax ratio) ikut meningkat.

Rencana penggunaan NIK menjadi NPWP tertuang di Rancangan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (RUU HPP).

“Nomor Pokok Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Wajib Pajak orang pribadi yang merupakan penduduk Indonesia menggunakan nomor induk kependudukan,” tulis draf RUU HPP Bab II Pasal 2 ayat 1A.

Sementara pada Pasal 2 ayat 10 dijelaskan bahwa teknis pengintegrasian data kependudukan dengan data wajib pajak akan dilakukan lintas kementerian.

“Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri memberikan data kependudukan dan data balikan dari pengguna kepada Menteri Keuangan untuk diintegrasikan dengan basis data perpajakan,” jelas Pasal 2 ayat 10. (cnn/ln)

Polda Kalbar Tetapkan Tiga Orang Tersangka sebagai Otak Perusakan Masjid Ahmadiyah September 8, 2021

Jakarta, beritaalternatif.com - Kepolisian Daerah Kalimantan Barat (Polda Kalbar) kembali menetapkan tiga orang sebagai tersangka dalam kasus...

Pengadilan Pidana Yaman Jatuhi Hukuman Mati terhadap Lima Orang Mata-Mata Inggris Juli 7, 2021

Sanaa, beritaalternatif.com - Pengadilan pidana di Sanaa pada hari Selasa (6/7/2021) kemarin mengadakan sidang untuk membahas berkas pidana nomor...

Bantu Penanganan Covid-19 di Kukar, MHU Serahkan Bantuan Senilai Rp 250 Juta Agustus 10, 2021

Kukar, beritaalternatif.com - Perwakilan PT Multi Harapan Utama (MHU) resmi menyerahkan bantuan peralatan medis kepada Pemerintah Kabupaten Kutai...

Silaturahmi dan Berbagi untuk Panti Asuhan Ar Rayyan, Pengurus PKB Kukar Apresiasi Kegigihan Para Pengasuh Oktober 14, 2021

Kukar, beritaalternatif.com – Dewan Pengurus Cabang Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Kutai Kartanegara (DPC PKB Kukar) melakukan silaturahmi dan...

Ini Aturan Lengkap PPKM Darurat 15 Daerah di Luar Pulau Jawa-Bali Juli 9, 2021

Jakarta, beritaalternatif.com - Pemerintah memutuskan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) Darurat untuk 15 kabupaten/kota di luar...

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *